PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA


PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

1.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

            Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara bangsa         Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan dalam    meningkatkan harkat dan martabatnya. Sesuai yang tertuang dalam    rumusan“Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ”hal ini merupakan tujuan        negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional.

            Adapun tujuan umum atau internasional adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia         yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian      abadi dan keadilan sosial”.     Secara filosofi             hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung        suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus       mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila.

            Kemudian pada gilirannya dijabarkan daalm berbagai bidang pembangunan antara             lain :

1.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

2.                  Pancasila Sebagai Paradigma PembangunanPOLEKSOSBUDHANKAM

3.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik

4.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

5.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

6.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

7.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

 

 

 

1.                   Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

 

    Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal,       rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya   dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika). Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat     manusia, sehingga Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh        nilai. Dalam masalah ini pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi    pengembangan Iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan Iptek     sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan   Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu     kesatuan yang sistematis haruslah menjadi system etika dalm pengembangan          Iptek sebagai berikut:

                       

1.                  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud   dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya.

2.                  Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat beradab.

Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

3.                  Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan

                              internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan

                              Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran                                 bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

4.                  Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

                              bermusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara

                              demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk

                              mengembangkan Iptek juga harus menghormati dan menghargai kebebasa                          orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji                        ulang maupun dibandingkandengan penemuan ilmuwan lainnya.

5.                  Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusialainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

                        Kesimpulanya bahwa pada hakikatnya sila-sila pancasila harus merupakan             sumber nilai, kerangka piker serta basis moralitas bagi pengambanan IPTEK.

 

6.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM

 

                        Pembangunan pada hakikatnya merupakn satu realisasi praksis untuk mencapai                  tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang                      antara lain POLEKSOSBUD HANKAM. Dalam bidang kenegaraan penjabaran                pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalm bidang operasional                     serta target pencapaiannya. Hakikat manusia adalah  monopluralis” artinya                         meliputi berbagai unsur yaitu rokhani-jasmani, individu-mahluk social serta                        sebagai pribadi-mahluk tuhan yang maha esa. Hakikat manusia merupakan                         sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUDHANKAM. Pembangunan                        hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh              unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat                manusia.

                       

7.                   Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik

 

                        Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan

                        pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan

                        kenegaraan disebut hak asasi manusia.

                        Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber                pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-mahluk sosial yang terjelma               sebagai rakyat. Selain  sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar                   moralitas politik negara. Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa “negara                                    berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil                         dan beradab”.  Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya                    negara tidak    berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu dalm politik negara                         termasuk para elit politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi                         pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat leluhur                            Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, bahwa dalam                         politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila IV), adapun                                    pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas                            berturut-turut moral ketuhanan (sila I), moral kemanusiaan (sila II) dan moral                    persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III).

                        Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan                dalam            hidup bersama (sila V).

                        Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negara terutama    dalam proses               reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang                        dalam sila-sila pancasila sehingga, praktek-praktek politik yang menghalalkan                segala cara dengan memfitnah, memprovokasi menghasut rakyat yang tidak                   berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri

.

8.                  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

 

                        Dalam dunia ilmu ekonomi boleh dikatakn jarang ditemukan pakar ekonomi yang             mendasarkan pemikirann pengembangan ekonomi atas dasar moralitas                                kemanusiaan dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi                                mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal                   ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18                     menumbuhka ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah maka di                    eropa pada awal abad ke-19 munculah pemikiran sebagai reaksi atas                                    perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosiolisme komunisme yang                          memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh                  karena itu kiranya menjadi sangat penting bahkan mendesak untuk dikembangkan                         system ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang                    berkemanusiaan. Atas dasar kenyataan tersebut maka mubyarto kemudian                          mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang               mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Perkembangan                   ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan,               demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka system ekonomi Indonesia                                   mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak                   bisa dipisahkan degan nilai-nilai moral kemnusiaan(mubyarto1999). Hal ini              didasarkan pada pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk                    memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia lebih menjadi sejahtera.

 

9.                   Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

 

                        Dalam pembangunan pengembangan aspek social budaya hendaknya didasarkan                atas system nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh                                   masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan                reformasi disegala bidang dewasa ini. Oleh karena itu dalam pengembangan                        sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai                  yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu                   sendiri.  Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya             nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan                 martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam                        sila kedua yaitu ”Kemanusiaan yang adil dan beradab“.

                        Dalam rangka  pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka                             kesadaran yang dapat      mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-               simbol dari keterikatan struktur, dan transendentalisasi. yaitu meningkatkan               derajat             kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual. Dengan demikian maka                      proses  humanisasi universal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi                kepentingan kelompok social tertentu sehingga menciptakan system social                          budaya yang beradab.

 

10.              Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan HANKAM

 

                        Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi                        tegaknya hak-hak warga Negara maka diperlukan peraturan perundangundangan                   Negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka                 melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu Negara bertujuan melindungi              segenap wilayah Negara dan bangsanya. Oleh karena pancasila sebagai dasar                      Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka               pertahanan dan keamanan Negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat                     dan martabat manusia sebagai pendukung pokok Negara. Demikian pula                                    pertahanan dam keamanan Negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga                  ataupun kelompok politik tertentu, sehingga  berakibat Negara menjadi totaliter                  dan otoriter. Oleh karena itu Pertahanan dan             Keamanan negara harus                                  mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai                makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan Keamanan negara haruslah                         mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara.                              Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta                        kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya keadilan                       dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang                             sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang                           berdasarkan kekuasaan.

 

11.              Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

                        Pada reformasi dewasa ini dibeberapa wilayah Negara Indonesia terjadi konflik                 social yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah                         agama. Hal ini menunjukan kemunduran bangsa Indonesia kearah kehidupan                  beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu merupakan salah satu              tugas berat bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama             yang penuh perdamaian., saling menghargai, saling menghormati dan saling                        mencintai sebagai sesame umat manusia yang beradab. Pancasila telah                          memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk  hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam  pengertian ini maka negara menegaskan dalam pokok pikiran ke IV bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa “, atas                 dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. ini berarti bahwa kehidupan dalam               negara mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Negara memberikan kebebasan                   kepada warganya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai                  dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukan bahwa                         dalam Negara Indonesia memberikan kebebesan atas kehidupan beragama atau                  dengan lain perkataan menjamin atas demokrasi di bidang agama. Oleh karena itu                     kehidupan beragama dalam Negara Indonesia dewasa ini harus dikembangkan                kearah terciptnya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai                berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 554 other followers

%d bloggers like this: