PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL


PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

(Menggagas Transformasi Pendidikan Islam yang Multikultural)

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

A.   Pengantar

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pluralis dan multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari dinamika kehidupan masyarakat yang beragam, baik dalam aspek keagamaan, suku bangsa, bahasa maupun budaya. Keragaman yang ada, sesungguhnya dapat menjadi salah satu potensi besar bagi kemajuan bangsa. Namun di lain pihak, juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila tidak dikelola dan dibina dengan baik. Umat muslim sebagai pemeluk agama yang mayoritas, harus berperan aktif dalam mengelola dimensi keragaman bangsa ini. Pendidikan Islam sebagai salah satu instrumen penting peradaban umat, perlu dioptimalkan sebaik mungkin untuk menata dinamika keragaman agar dapat menjadi potensi kemajuan.

Sejatinya dalam beberapa dekade belakangan ini, gagasan yang berupaya mengakomodasi dan menata aspek keragaman melalui agenda pendidikan Islam cukup banyak dilakukan. Tidak sedikit pula ide-ide bermunculan terkait multikulturalisme yang teraktualisasi dalam wacana pendidikan Islam. Hanya saja jika dilihat dari proses pengembangan serta aspek implementasinya, masih belum berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan pendidikan Islam multikultural masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Sebagai wacana yang relatif baru, hal ini tentu saja bisa dimaklumi. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dan berbagai persoalan yang ada di lapangan, kebutuhan akan implementasi yang tepat dan terarah, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.

Persoalan-persoalan yang muncul setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yakni: Pertama, aspek kuantitatif, pendidikan Islam multikultural masih belum tersosialisasi dengan baik dan belum berpengaruh luas terhadap masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Walaupun di tingkat perguruan tinggi (khususnya di PTAI) wacana multikulturalisme sudah cukup mendapat tempat, namun di tingkat sekolah (menengah) khususnya yang berada di daerah – sekolah umum, madrasah maupun pesantren –, spirit dan nilai-nilai multikulturalisme belum tersosialisasi secara luas. Begitupun dengan pemahaman masyarakat terkait pentingnya multikulturalisme, secara umum dapat dikatakan masih sangat sempit.

Kedua, aspek kualitatif, baik dari sisi konsep maupun implementasinya masih banyak bagian yang perlu dibenahi. Secara konsep, pendidikan Islam multikultural kurang tersistematisasi dengan baik, terutama untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya referensi hasil pemikiran yang secara rinci menjelaskan bentuk-bentuk implementasi pendidikan Islam multikultural, sehingga berdampak pada usaha-usaha praktis yang akan dilakukan. Begitupula dalam proses pembelajaran –terutama di tingkat sekolah menengah–, multikulturalisme belum terintegrasi secara jelas di dalam kurikulum, baik sebagai materi tersendiri, pokok bahasan atau materi sisipan. Kondisi ini ditambah pula dengan persoalan tenaga pendidik yang sebagian besar belum memahami dengan baik mengenai konsep multikulturalisme yang berimplikasi pada proses internalisasi dalam pembelajaran.

Mencermati fenomena yang demikian, maka upaya pengembangan pendidikan Islam plural-multikultural sangat perlu dilakukan untuk lebih memperluas dan mengefektifkan pelaksanaan pendidikan Islam yang mengakomodasi segala bentuk dinamika keragaman dan perbedaan.

B.    Pendidikan Islam Plural-Multikultural

1.    Pengertian dan Hakikat Pendidikan Islam Plural-Multikultural

Secara bahasa, kata pluralis berasal dari bahasa Inggris plural yang berarti jamak, dalam arti keanekaragaman dalam masyarakat atau ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Secara istilah pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara substansial termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip oleh Budy Munawar Rahman, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities withi the bond of civility).

Pluralisme merupakan salah istilah yang cukup sensitif. Pemahaman dan pemaknaan terhadap pluralisme sesungguhnya memiliki makna yang cukup signifikan dalam kehidupan yang kompleks dan heterogen. Namun istilah pluralisme sendiri telah menjadi komoditas yang masuk dalam ranah otoritas keberagamaan. Fatwa MUI bahwa pluralisme merupakan paham yang sesat dan menyesatkan, atau dal wa mudill, dalam istilah Wahbah al-Zuhayli, merupakan bukti bahwa kata pluralisme memang memiliki sensitivitas. Dengan demikian, pluralisme yang sesungguhnya memiliki tujuan mulia dalam penciptaan kehidupan yang toleran dan saling menghargai, tereduksi maknannya yang substansial.

Dalam konteks pemahaman Islam, keberagaman juga terjadi. Keberagaman tersebut pada gilirannya memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman, yang menurut Azra, sebagaimana dikutip Muhaimin, dikelompokkan dalam 3 tipologi, yaitu (1) Substansialisme yang lebih mementingkan substansi atau isi daripada label atau symbol-simbol eksplisit; (2) formalisme/legalisme yang cenderung sangat literal atau ketaatan formal dan hokum agama, diekspreksikan dalam bentuk sangat lahiriyah semacam symbol keagamaan; (3) Spiritualisme yang lebih menekankan kepada pengembangan sikap batiniah, melalui keikutsertaan dalam kelompok spiritual mistik, tasawuf, tarekat bahkan kelompok kultus. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pemikiran dalam suatu agama saja dapat beragam apalagi berbagai macam agama dan berbagai suku yang berbeda-beda. Namun ketiga kategorisasi tadi dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pendidikan Islam yang berbasisi multicultural.

Secara sederhana, ‘multikultural’ dapat berarti ‘keragaman budaya’. Istilah multikultural dibentuk dari kata ‘multi’ yang berarti plural; banyak; atau beragam, dan ‘kultur’ yang berarti budaya. Kultur atau budaya merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya. Dengan kata lain, kultur merupakan sifat yang “khas” bagi setiap individu (person) atau suatu kelompok (comunitee) yang sangat mungkin untuk berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak komunitas yang muncul, maka semakin beragam pula masing-masing kultur yang akan dibawa.

Aspek ‘keragaman’ yang menjadi esensi dari konsep multikultural dan kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang disebut dengan multikulturalisme, merupakan gerakan yang bukan hanya menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan yang ada, tetapi juga bagaimana keragaman atau perbedaan yang ada dapat diperlakukan sama sebagaimana harusnya. Dalam kaitan ini, ada tiga hal pokok yang menjadi aspek mendasar dari multikulturalisme, yakni: Pertama, sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama. Kedua, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan hal yang Ketiga, yaitu pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua elemen sosial-budaya, termasuk juga negara.

Sebenarnya belum terdapat keseragaman diantara para pakar terhadap pengertian pendidikan multicultural. Sunarto, sebagaimana dikutip Haidar, mengemukakan ada tiga macam pengertian pendidikan multicultural, (1) pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat; (2) pendidikan yang menawarkan ragam model dalam keragaman budaya dalam masyarakat; (3) pendidikan yang membentuk sikap siswa untuk menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Sedangkan penulis memilih definisi yang ke-3, yaitu pendidikan yang mampu menumbuhkan sikap menghargai keragaman budaya dalam masyarakat.

Aspek pokok yang sangat ditekankan dalam gerakan multikulturalisme adalah kesediaan menerima dan memperlakukan kelompok lain secara sama dan sebagaimana harusnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Harkat dan martabat manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan entitas budayanya masing-masing (yang bersifat dinamis dan khas), merupakan dimensi yang sangat penting diperhatikan dalam gerakan multikulturalisme.

Berangkat dari konsep yang demikian, maka sudah seharusnya nilai-nilai multikulturalisme dapat terintegrasi secara jelas dalam agenda pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam, dalam pengertian yang bersifat normatif merupakan suatu proses spiritual, akhlak, intelektual dan sosial untuk membimbing manusia sekaligus memberikan kepada mereka nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teladan ideal dalam kehidupan, dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Dalam pengertian yang lebih praktis dan bersifat aplikatif, pendidikan Islam setidaknya memiliki dua substansi, yakni: Pertama, pendidikan Islam adalah aktivitas pendidikan yang didirikan atau diselenggarakan dengan niat dan tujuan untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan dijiwai oleh ajaran serta nilai-nilai Islam. Untuk itu, unsur apapun yang akan diintegrasikan atau dikembangkan dalam setiap dimensi pendidikan Islam, harus diarahkan pada konsep dan bentuk-bentuk pendidikan Islam, baik yang bersifat normatif maupun praktis (sistem dan aktivitas).

Semangat dan nilai-nilai multikulturalisme yang terintegrasi dalam sistem dan aktivitas pendidikan Islam, merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi dan menata dinamika keragaman, perbedaan dan kemanusiaan melalui aktivitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah.

2.    Landasan Preskriptif Pendidikan Islam Multikultural

Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Makhluk lain tidak ada yang memiliki kesempurnaan, baik ditinjau dari aspek fisik maupun aspek psikisnya, sebagaimana kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Anugerah paling agung yang diterima manusia, dan anugerah ini tidak diterima oleh makhluk lainnya, adalah intelektualitas. Dengan anugerah intelektualitas, manusia mampu menghasilkan cipta, karya dan karsa yang beranekaragam. Berbagai bentuk karya telah dihasilkan manusia; baik bahasa, budaya, etnisitas bahkan dalam hal memilih keyakinan.

Dalam ajaran Islam yang membahas tentang awal kejadian manusia dinyatakan bahwa manusia dimulai dari sosok Nabi Adam a.s. yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan di dalamnya ditiupkan ruh-Nya, sebagaimana termaktub dalam QS al-Hijr: 28-29, “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan Aku telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”.

Manusia kemudian berkembang biak dari asal Adam a.s. dan istrinya, Hawa. Perkembangbiakan dan penyebarluasan manusia sesungguhnya datang dari sosok yang sebenarnya satu. “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. al-Nisâ’: 1).

Selaras dengan dinamika dan perkembangan kehidupan, maka terjadilah pluralitas dan perbedaan antara berbagai macam ras, warna kulit, umat, agama, bangsa, kabilah, lidah/bahasa, nasionalisme dan peradaban. Dan seterusnya terdapat bermacam dan beragam pluralitas dan multikulturalitas dalam kerangka kemanusiaan yang satu, yang seluruhnya kembali dan menisbatkan diri kepada-Nya.

Menurut ajaran Islam, pluralitas dan multikulturalitas merupakan sunnatullah yang tidak bisa diingkari. Justru dalam pluralitas dan multikulturalitas terkandung nilai-nilai penting bagi pembangunan keimanan. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah mencipta-kan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-anda bagi orang yang mengetahui”. (QS. al-Rûm; 22).

Sejak masa awal perkembangannya, Islam telah menjadi agama dan peradaban yang senantiasa bersentuhan dengan agama dan peradaban lain. Di awal pertumbuhan dan perkembangannya, Islam berhadapan dengan budaya dan peradaban masyarakat Arab jahiliah yang menganut kepercayaan paganisme. Nabi Muhammad sebagai pembawa pesan (risalah) dan ajaran Allah berusaha meluruskan dan membenahi akidah masyarakat Arab pada waktu itu dengan tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Walaupun dalam perjalanan menyampaikan dakwahnya sering terjadi perbenturan dengan masyarakat jahiliah, namun sebenarnya benturan dan perang itu hanya ditempuh sebagai alternatif terakhir setelah segala jalan damai yang ditempuh gagal. Dengan demikian, sebenarnya Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memusuhi agama lain. Sebaliknya, Islam menyuruh manusia untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan siapapun untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistik. Menurut Islam, seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama; Nabi Adam dan Hawa. Meskipun nenek moyangnya sama, namun dalam perkembangannya kemudian terpecah menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan yang ada selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu sama lain. Inilah yang kemudian oleh Islam dijadikan dasar perspektif “kesatuan umat manusia” (universal humanity), yang pada gilirannya akan mendorong solidaritas antar manusia.

Menurut Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Dengan fitrahnya, setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan dan memahami kebenaran, yang pada gilirannya akan mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran. Kemampuan dan kecenderungan inilah yang disebut sebagai sikap hanif. Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan prinsipnya bahwa setiap manusia adalah homo religious.

Dalam tradisi Arab pra-Islam, orang-orang ini disebut sebagai hanifiyah, yakni mereka yang menolak pengasosiasian “tuhan-tuhan palsu” (pseudo-gods) dengan Tuhan yang sebenarnya; karena perbuatan itu adalah syirk, mempersekutukan Tuhan. Lebih jauh lagi, orang hanifiyah menolak untuk berpartisipasi dalam ritual-ritual pagan, dan berusaha mempertahankan kesucian teologi dan etika mereka. Mereka mengetahui dan memahami banyak hal tentang agama. Berkat kecenderungan mereka untuk selalu berupaya menemukan kebenaran yang sejati itu, orang-orang hanif pada gilirannya menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada monoteisme yang ketat. Di dalam al-Qur’an, manusia hanif diidentifikasi dengan Nabi Ibrahim yang dalam pencarian kebenarannya pada akhirnya menemukan Tuhan yang sejati. Ibrahim dikenal sebagai panutan tiga agama; Islam, Kristen dan Yahudi. Di kalangan ahli perbandingan agama, ketiga agama ini dikenal sebagai agama-agama Ibrahim (Abrahamic Religious).

Al-Qur’an sebagai representasi pesan-pesan Allah untuk menjadi panduan umat manusia, sesungguhnya telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam QS. al-Hujurat [49]: 13: Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Melalui ayat ini Allah swt menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling kenal dan mengenal atau saling taffahum, ta’awun, dan tabayyun sesama mereka. Manusia yang secara fitrah adalah makhluk sosial, maka hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan adanya. Melalui kehidupan yang bersifat kolektif sebagai sebuah masyarakat, tentu di dalamnya terdapat banyak keragaman atau perbedaan dalam berbagai hal. Kata Syu’ub yang teradapat dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata sy’aba yang berarti golongan atau cabang, sedangkan kata qaba’il merupakan bentuk jamak dari kata qabilah yang berarti sekumpulan orang yang bertemu yang satu sama lainnya bisa saling menerima. Kata qaba’il selalu menunjuk pada dua pihak atau lebih yang saling berpasangan atau berhadap-hadapan. Oleh karena itu, manusia sejak diciptakan walaupun dari rahim yang berbeda-beda tetapi hakikatnya ia adalah makhluk interdepedensi (sosial) yang saling bergantung satu sama lainnya.

QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang secara konteks turun sebagai respons atas pemikiran sempit sebagian sahabat terhadap fenomena perbedaan kulit serta kedudukan, dan menyebabkan mereka memiliki pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain, merupakan salah satu persoalan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Sikap memandang rendah orang lain, primodialisme (ashabiyah), tidak siap berbeda dan memperlakukan orang lain dengan tidak adil, adalah di antara sikap-sikap yang mengindikasikan masih lemahnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik secara konsep maupun praktek.

Sebagai sebuah konsep, kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat post-modernisme, yang berangkat  dari pemikiran tentang ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar dan penolakan terhadap segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi atau menjeneralisasi. Selain menolak pemikiran yang totaliter, filsafat post-modernisme juga menghaluskan sensitifitas manusia terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi terhadap realitas yang terukur. Post-modernisme menolak kebenaran tunggal atau yang bersifat absolut dan menghindari sikap klaim kebenaran (truth claim). Kebenaran diyakini bersifat jamak dan hakikat dari semua, termasuk kehidupan manusia itu dalam semua aspeknya adalah berbeda (all is difference).

Filsafat post-modernisme yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemikiran filsafat modernisme, melahirkan beberapa bentuk pemikiran yang sangat mendasar, seperti realisme, relativisme, dan humanisme. Salah satu dampak positif yang menonjol dari pemikiran post-modernisme adalah lahirnya pengakuan akan pluralitas kehidupan. Bagi post-modernisme, kenyataan adanya masyarakat plural itu menjadi suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Hal ini harus diperkuat dengan membangun prinsip kesadaran pluralisme dan multikulturalisme, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama secara proporsional.

Pengokohan multikulturalisme yang berangkat dari pemikiran filosofis di atas, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam. Landasan epistemologi yang telah dibangun dengan cukup jelas oleh aliran filsafat post-modernisme dalam usaha mengakomodasi fakta keragaman maupun perbedaan, sesungguhnya dapat menjadi tambahan referensi yang ilmiah untuk memformulasi pendidikan Islam multikultural secara lebih baik. Tentu dalam proses ini diperlukan sikap adaptif-kritis agar konsep-konsep tersebut tetap sejalan dengan spirit dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu fokus dari Pasal 4 Undang-undang N0. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab III yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan. Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya) dan kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar Negara, yakni Pancasila. Melalui dasar yuridis ini, maka pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia secara legal formal perlu memperhatikan aspek-aspek demokratis, keadilan, HAM, nilai-nilai atau norma (values) serta pengakuan terhadap aspek keragaman. Pengakuan terhadap segala bentuk keragaman tentu saja tidak cukup, karena itu diperlukan upaya untuk menyikap keragaman dengan perlakukan yang berlandaskan pada asas keadilan.

3.    Landasan Empirik Pendidikan Islam Multikultural

Secara historis, konsep ini diawali oleh konsep intercultural dan interkelompok. Amerika serikat seperti yang diungkapkan Azra yang dikutip Daulay diterangkan bahwa pada dasawarsa 1940-1950 berkembang konsep pendidikan intercultural dan interkelompok. Pada dasarnya pendidikan ini untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok yang berbeda.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskrinunasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multicultural.

Gerakan multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia sekitar 1970-an, disusul kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Di antara faktor yang melatarbelakangi kemunculan multikulturalisme di negara-negara tersebut adalah menyangkut persoalan rasisme dan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, terutama yang ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari Afrika (negro).

Tahun 1980-an agaknya yang dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang pioner dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana, di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an. Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri diri pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara. Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Setelah beberapa dekade, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting, yaitu: Pertama,multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (needs of recognition) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini. Kedua, adalah gelombang multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, sehingga berimplikasi pada semakin kokohnya gerakan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari proses sejarah dengan perkembangan yang begitu cepat, menunjukkan bahwa multikulturalisme sebagai sebuah gerakan yang konsern pada aspek-aspek pluralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, merupakan gerakan yang dinilai tepat untuk diposisikan sebagai alternatif  dalam menyikapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan aspek keragaman. Respons positif tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari unsur kebutuhan manusia terhadap adanya suatu konsep yang dapat menata dan menghargai pluralitas dalam kehidupan secara lebih baik dan lebih berarti.

Adapun kebutuhan manusia terhadap gerakan multikulturalisme sesungguhnya tidak terlepas dari posisi manusia sebagai makhluk pribadi (individu) maupun makhluk sosial. Secara individu (pribadi), manusia  merupakan makhluk yang memiliki sifat atau karakter khas yang membedakannya dengan orang lain. Dalam perspektif psikologi, dikenal istilah kepribadian manusia, yakni sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain, integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang.

Dengan kepribadian yang khas, maka sifat atau karakter yang dimiliki manusia pasti akan berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan yang ada bisa dalam banyak hal, seperti keinginan, perasaan, harapan, tujuan dan lain sebagainya. Di saat tertentu, kadang manusia merasa ingin dihargai, diakui dan diapresiasi, atau dalam hal-hal yang bersifat pribadi (privacy ) selalu ingin dihormati. Di saat yang lain, kadang manusia juga ingin mendominasi, membenci, sakit hati, dan berkeinginan agar orang lain berpikir atau bersikap sama dengan dirinya. Sifat-sifat manusia yang kadang bertolak belakang ini sesungguhnya sangat manusiawi. Karena itu, ia perlu memahami, menghargai serta menghormati orang lain dan begitupun sebaliknya.

Secara sosial dan kultural, perkembangan kehidupan manusia yang saat ini berada pada fase peradaban global, sudah tentu tidak bisa terhindar dari unsur perbedaan atau keragaman (diversitas).Menurut Bikhu Parekh, perbedaan tersebut setidaknya bisa dikategorikan dalam tiga hal, yakni: Pertama,perbedaan subkultur (subculture diversity), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. Kedua, perbedaan dalam perspektif (perspectival diversity), yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap mainstream nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. Ketiga, perbedaan komunalitas (communal diversity), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang genuine (sejati) sesuai dengan identitas komunal mereka (indigeneous people way of life).

Kompleksnya keragaman atau perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia, baik secara sosial maupun kultural merupakan hal yang wajar (alamiah). Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan pernah lepas dari proses interaksi dengan segala komponen yang ada disekitarnya, termasuk dengan sesamanya. Begitupun manusia sebagai makhluk yang berbudaya, maka budaya-budaya yang lahir dari setiap individu maupun komunitas yang ada, selalu akan muncul dengan berbagai bentuknya. Untuk itu, berbagai konflik atau benturan terhadap fakta keragaman dan perbedaan yang ada perlu dikelola dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sebagaimana yang terangkum dalam gerakan multikulturalisme.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, gerakan multikulturalisme yang tereduksi dalam pendidikan (Islam) menjadi sangat penting. Dengan jumlah ±13.000 pulau besar dan kecil serta jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang terdiri atas 300-an suku dengan hampir 200 bahasa yang digunakan, sangat memerlukan konsep penataan yang baik agar tidak terjadi saling benturan. Begitupun dalam aspek keagamaan dan faham kepercayaan, di Indonesia juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan dan aliran keyakinan lainnya. Fakta keragamaan ini adalah aspek yang sangat sensitif apabila tidak dikelola dengan baik, terutama untuk kelompok masyarakat akar rumput (grass root), yang secara psikologis masih sangat mudah terpancing pada isu-isu yang bernuansa SARA. Konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di masa lalu, diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terulang kembali.

Problem perbedaan tidak hanya dialami pada tataran kehidupan antar umat beragama, namun juga terdapat pada masing-masing agama. Karena persoalan keragaman sebenarnya tidak lepas dari interpretasi manusia akan teks suci atau divine text yang dipercaya sebagai ungkapan langsung dari Tuhan kepada manusia. Sementara dalam kerangka kerjanya, tidak ada tafsir yang seragam terhadap suatu hal. Pastilah ada perbedaan yang disebabkan oleh beragam faktor. Persoalan perbedaan tafsir agama ini menjadi problem pelik tatkala ada pihak yang menganggap bahwa otoritasnya saja yang paling berhak untuk menginterpretasikan teks suci dan hanya tafsirnya yang paling valid dan benar, sedangkan tafsir orang lain dianggap salah. Maka yang kemudian muncul adalah pemberian stereotipe negatif secara semena-mena, seperti bid’ah, kafir dan sejenisnya. Padahal kebenaran hakiki hanya milik Tuhan.  Oleh karena itu, wacana pluralisme dan multikul-turalisme sangat dibutuhkan dalam wilayah ini. Dengan memahami perbedaan tafsir atas teks, diharapkan akan menghasilkan pemahaman keberagamaan yang inklusif, toleran, dan terbuka.

Ditinjau dari perspektif tujuan, wacana pluralisme dan multikulturalisme berupaya untuk memahami perbedaan yang ada pada sesama manusia, serta bagaimana agar perbedaan tersebut diterima sebagai hal yang alamiah (natural, sunnatullah) dan tidak menimbulkan tindakan diskriminatif, sebagai buah dari pola perilaku dan sikap hidup yang mencerminkan iri hati, dengki, dan buruk sangka. Dengan demikian, pluralisme dan multikulturalisme yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukanlah sinkretisme, atau menganggap semua agama sebagai sama.

C.   Karakteristik Pendidikan Plural-Multikultural

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

  • Pendidikan plural-multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
  • Pendidikan plural-multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
  • Pendidikan plural-multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
  • Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.

Pendidikan plural-multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.  Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Pendidikan plural-multikultural merupakan pendidikan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  1. Berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan
  2. Berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian.
  3. Mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman budaya.

Hal yang paling signifikan yang membedakan antara pendidikan Islam plural-multikultural adalah pijakan epistemologi nilai-nilai multicultural yang dianut. Pendidikan Islam plural-multikultural mengembangkan nilai-nilai tersebut berdasarkan wahyu, sedangkan pendidikan multicultural yang bercorak barat mengembangkan nilai-nilai yang berpijak pada hak asasi manusia.

D.   Pengembangan Pendidikan Islam Plural-Multikutural

Istilah pengembangan dalam konteks pendidikan Islam plural-multikultural, setidaknya memiliki dua makna, yakni pengembangan secara kuantitatif  dan kualitatif. Secara kuantitatif, bagaimana menjadikan pendidikan Islam yang mengakomodasi semangat atau nilai-nilai multikulturalisme dapat menjadi lebih besar, merata dan meluas pengaruhnya dalam konteks pendidikan secara umum, termasuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Adapun secara kualitatif, bagaimana menjadikan pendidikan Islam multikultural agar menjadi lebih baik, berkualitas dan lebih maju sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Sebagai sebuah perbandingan, pendidikan multikultural yang berkembang di negara-negara Barat, seperti di Amerika Serikat, merupakan proses pendidikan yang menekankan pada strategi pembelajaran dengan menjadikan latar belakang budaya siswa yang beraneka ragam sebagai dasar untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjang dan memperluas konsep-konsep budaya, perbedaan, kesamaan, dan demokrasi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pendidikan multikultural yang berlangsung di Barat – terutama di Amerika – memposisikan aspek keragaman siswa sebagai faktor penting yang dapat mendukung pelaksanaan dan pengembangan pendidikan multikultural secara lebih luas.

Adapun untuk konteks keindonesiaan, beberapa kajian yang terangkum dalam landasan preskriptif dan empirik di atas merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia. Upaya pengembangan tersebut sudah barang tentu harus menjadikan prinsip-prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam sebagai landasan utama dalam proses pengembangannya. Secara kuantitatif, usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural, di antaranya adalah:

  1. Memperbanyak referensi atau bahan bacaan tentang pengembangan pendidikan Islam multikultural. Referensi atau bahan bacaan perlu disusun dengan memperhatikan sasaran pembaca. Bahan bacaan multikulturalisme yang ada saat ini lebih banyak ditujukan untuk kalangan akademis dengan bahasa atau kalimat yang akademis pula. Bagi pembaca di tingkat siswa atau masyarakat awam, bahan bacaan seperti ini tentu saja kurang bisa dimengerti, sehingga dapat menghambat proses sosialisasi atau internalisasi.
  2. Memperbanyak kegiatan sosialisasi mengenai konsep dan urgensi pendidikan Islam multikultural, baik secara lisan maupun tertulis. Pelaksanaan sosialisasi hendaknya menjadi prioritas sebagaimana sosialisasi program lain yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemasangan spanduk, brosur, poster, baliho atau yang sejenis dengan menggunakan bahasa yang simpatik, tidak provokatif dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang terprogram, seminar, dan sebagainya. Sasarannya bisa lebih luas, tidak hanya dilingkungan pendidikan tetapi juga masyarakat secara umum.
  3. Membuat forum-forum atau kelompok-kelompok yang konsern terhadap gerakan multikulturalisme, terutama di lembaga pendidikan Islam. Sejauh ini memang sudah ada beberapa PTAI yang membentuk forum dengan semangat multikulturalisme, seperti di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Banjarmasin. Usaha ini perlu terus ditingkatkan dan dilakukan oleh PTAI lainnya, termasuk di tingkat sekolah. Karena melalui forum, kelompok atau pusat kajian yang demikian, akan dapat lebih memperluas dan meningkatkan sosialisasi bahkan internalisasi semangat multikulturalisme dalam dunia pendidikan Islam.
  4. Membangun kultur yang didasari semangat multikulturalisme, baik melalui lembaga pendidikan Islam maupun forum-forum pendidikan Islam di masyarakat. Secara institusional, hendaknya setiap lembaga pendidikan Islam dapat membuat visi yang mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme secara jelas dan kemudian dari visi tersebut dapat dibangun semacam corporate culture (budaya organisasi) yang menjadikan visi tersebut sebagai arah kegiatan bagi seluruh komponen yang terdapat dalam lembaga pendidikan. Adapun di masyarakat, membangun kultur dengan semangat multikulturalisme dapat dilakukan dengan memanfaatkan forum atau media pendidikan Islam yang ada di masyarakat itu sendiri, seperti melalui kegiatan ceramah agama, khutbah jum’at, majelis ta’lim, acara-acara kemasyarakatan dan sebagainya.

Adapun secara kualitatif usaha-usaha yang perlu dilakukan, di antaranya adalah:

  1. Membangun landasan teori (epistemologi) pendidikan Islam multikultural yang lebih mapan. Untuk saat ini, teori-teori tentang pendidikan multikultural masih banyak didominasi oleh pemikir-pemikir Barat. Teori-teori yang telah ditawarkan tersebut pada satu sisi memang banyak membantu terutama dalam hal konsep maupun praktek. Namun di sisi lain, konsep pendidikan multikulturalisme Barat yang berangkat dari filsafat post-modernisme, tidak semua aspek dapat dikonsumsi sebagai referensi. Dengan kata lain, diperlukan sikap kritis dan usaha penguatan konsep yang berangkat dari sumber-sumber Islam itu sendiri, yakni melalui al-Qur’an dan as-Sunnah.
  2. Mempertajam nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum, baik ditingkat sekolah atau perguruan tinggi. Kurikulum di tingkat sekolah yang ada saat ini, belum betul-betul mengakomodasi semangat multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat dari ketidak jelasan dalam bentuk apa multikulturalisme akan diajarkan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan pada wilayah kurikulum, yakni kurikulum yang mengakomodasi multikuturalisme secara lebih jelas. Materi multikulturalisme bisa saja diwujudkan dalam mata pelajaran tersendiri. Namun konsekuensinya, harus dapat secara rinci diuraikan dalam sebuah buku materi ajar. Kalaupun tidak melalui materi pelajaran tersendiri, paling tidak harus ditegaskan dalam topik pembahasan dalam suatu mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)
  3. Meningkatkan pemahan dan kemampuan para pendidik terhadap materi-materi multikulturalisme. Karena harus diakui, di kalangan pendidik sendiri masih banyak yang belum memahami betul tentang konsep-konsep multikulturalisme. Tidak sedikit di antara para pendidik yang masih berpikiran sempit mengenai dinamika keragaman dan perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada kelompok pendidik tersebut, baik melalui pelatihan, bahan bacaan serta ruang kreatifitas untuk menulis tentang pendidikan multikultural, atau yang lainnya. Upaya ini harus terprogram dan diusahakan bersifat keharusan bagi mereka. Selain dalam proses pendidikan atau pengajaran, guru juga diharuskan untuk membuat program-program yang dapat mengarahkan siswa memahami dengan baik persoalan multikulturalisme. Mengadakan kunjungan ke tempat-tempat ibadah agama lain, tempat-tempat bersejarah atau lainnya, yang hakikatnya terdapat nilai-nilai multikuturalisme di dalamnya.
  4. Pengembangan budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai moral serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam perlu dilakukan. Secara konkret dapat dilakukan dengan memberdayakan siswa untuk mengadakan penelitian walaupun bersifat sederhana, field note, paper, karya tulis dan sejenisnya yang kemudian harus dapat dipublikasikan. Selain itu, bisa juga dengan ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan masyarakat atau acara-acara budaya lokal yang terdapat pada masyarakat tertentu. Khusus untuk kalangan mahasiswa, program penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah include dalam kurikulum pendidikan, perlu dibekali nilai-nilai yang terkait dengan multikulturalisme secara lebih jelas. Penelusuran tidak hanya terbatas pada budaya yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, termasuk budaya lokal yang masih belum jelas kedudukannya dalam Islam-pun, justru perlu dikaji oleh mahasiswa.
  5. Penguatan dari sisi kebijakan dan pembiayaan (anggaran), yang dalam hal ini berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang atau para pembuat kebijakan. Perlu alokasi yang jelas untuk mengembangkan pendidikan Islam multikultural.

Bentuk-bentuk pengembangan yang telah diuraikan di atas, tentu saja memerlukan usaha yang keras untuk dapat direalisasikan. Kerjasama di antara masyarakat atau kelompok-kelompok yang konsern dengan pengembangan pendidikan Islam plural-multikultural, kalangan akademis atau pemikir-pemikir muslim, lembaga pendidikan Islam dan pemerintah sangat diperlukan, agar tujuan dari pengembangan pendidikan Islam plural-multikultural dapat tercapai secara maksimal sesuai harapan.

E.   Pengembangan Pendidikan Islam Plural-Multikultural dalam Konteks Kelembagaan

Pendidikan plural-multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan formal namun juga dapat dimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam pendidikan formal pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui kurikulum mulai Pendidikan Usia Dini, SD, SLTP, SMU maupun Perguruan Tinggi. Sebagai wacana baru, Pendidikan Multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada tentu saja melalui bahan ajar atau model pembelajaran yang paling memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural ini. Di Perguruan Tinggi misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat dinitegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif multikultural, misalnya melalui mata kuliah umum seperti Kewarganegaraan, ISBD, Agama dan Bahasa. Demikian juga pada tingkat sekolah Usia Dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan misalnya dalam Out Bond Program, dan pada tingkat SD, SLTP maupun Sekolah menengah pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam bahan ajar seperti PPKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi, dan dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.

Pengembangan pendidikan Islam plural-multikultural harus mampu menyentuh konteks kelembagaan. Maksudnya lembaga pendidikan harus mampu menjadi pioner dalam mengembangkan pendidikan Islam plural-multikultural. Karena Islam merupakan agama yang mempunyai nilai-nilai universal yang bersifat plural-multikultural. Maka madrasah, sekolah Islam, PTAI, dalam pendidikan formal, pesantren, majelis ta’lim, dan pengajian-pengajian, dalam pendidikan nonformal, juga keluarga dalam pendidikan informal, harus mampu mengembangkan nilai-nilai plural-multikultural dalam implementasi pendidikan.

Madrasah, sekolah Islam dan PTAI harus mampu membuat kurikulum yang mengcover nilai-nilai pluralis-multikulturalis dalam implementasinya. Untuk mencapai hal ini, maka harus ditetapkan kompetensi yang harus dicapai yang sifatnya plural-multikultural.

Pesantren dan majelis ta’lim juga harus menginternalisasikan nilai-nilai plural-multikultural dengan cara mengajarkan sikap inklusif dalam memahami syariat agama. Budaya saling melempar kesalahan dan menyalahkan harus senantiasa diperbaiki dan diganti dengan budaya saling menghormati dan menghargai. Semakin komprehensif pemahaman seseorang terhadap syariat maka seseorang tersebut akan semakin mampu menghargai kebenaran dari orang lain dan tidak menyatakan bahwa kebenaran itu hanya datang dari dirinya sendiri. Pesantren dan majelis ta’lim yang merupakan lembaga kajian keagamaan Islam harus mampu memberikan pemahaman bahwa kebenaran itu tidak datang dari sendiri. Karena boleh jadi seseorang itu benar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain juga benar.

Keluarga merupakan pilar pendidikan informal harus mampu menanamkan nilai-nilai plural-multikultural. Apabila seorang anak dibiasakan dididik dengan penanaman nilai Islam plural-multikultural, maka anak tersebut akan cenderung ke arah inklusif. Mengutip pernyataan Dorothy, Jika anak dibesarkan dengan celaan, Ia belajar memaki, Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, Ia belajar menentang. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, Ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, Ia belajar jadi penyabar. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, Ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, Ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, Ia akan terbiasa berpendirian.

Jadi keluarga harus mampu membangun karakter anak yang plural-multikultural, karena dengan karakter tersebut, anak mampu untuk berkreasi dan mengamalkan ajaran agamanya dengan tetap menghormati dan menghargai sesamanya.

F.    Tantangan dan Solusi Pemecahannya

Pendidikan Islam multikultural, walaupun merupakan wacana yang relatif baru dalam khazanah pendidikan Islam di Indonesia, namun pada dasarnya jika dikaji dari sisi esensinya telah menjadi ruh atau spirit dari dasar-dasar ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, sebagai referensi pijakan kehidupan umat muslim sejak belasan abad yang lalu. Konsep atau gagasan pendidikan Islam berbasis multikultural yang telah banyak dimunculkan saat ini perlu untuk terus dikembangkan, baik dari aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.

Keberadaan pendidikan Islam plural-multikultural yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta dinamika masyarakat modern, sesungguhnya sangat tepat untuk menjawab sekian banyak persoalan yang menyangkut dimensi perbedaan dan keragaman. Perkembangan kehidupan manusia yang semakin cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sangat memerlukan sebuah kesadaran individu yang kemudian berimplikasi pada kesadaran kolektif untuk menerima dan menempatkan segala perbedaan dan keragaman tersebut sebagai bagian yang perlu dihargai dan dihormati.

Upaya pengembangan pendidikan Islam plural-multikultural memang tidak mudah dilakukan. Tentu banyak tantangan yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses perjalanannya. Di antara tantangan-tantangan yang masih sangat mungkin untuk dihadapi adalah:

  1. Aspek sosio-kultural, yakni dari komponen masyarakat tetap akan muncul penentangan dari kelompok-kelompok yang cenderung tekstualis (ortodoks), baik dari kelompok muslim maupun non muslim terhadap wacana pendidikan multikultural ataupun pendidikan Islam multikultural. Hal ini pada dasarnya merupakan persoalan klasik, yang terkait dengan adanya perbedaan dalam memahami pesan-pesan wahyu, serta adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu terhadap isu multikulturalisme yang dapat melemahkan keyakinan seseorang dalam menjalankan agama;
  2. Aspek politik, yakni dari komponen institusi pembuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, penyamaan pandangan (visi) dan usaha-usaha dalam menghasilkan kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan (Islam) terhadap pentingnya pendidikan multikultural tidak bisa berjalan dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa berdampak pada kebijakan penerapan pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan;
  3. Aspek pendidikan, yakni dari komponen lembaga pendidikan dan praktisi pendidikan, mungkin akan terjadi sedikit kebingungan dalam proses pengelolaan pendidikan multikultural. Tawaran konsep dan bentuk pendidikan multikultural yang sangat mungkin untuk berbeda atau beragam dan merupakan hal yang sulit untuk disatukan, bisa jadi akan menghambat para praktisi pendidikan yang ada di lapangan.

Dari uraian di atas, kiranya ada beberapa hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia, yaitu; Pertama, pendidikan multikultural yang secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesa ini ada, yakni melalui falsafah bangsa Indonesia bhinneka tunggal ika, suku gotong royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya, merupakan modal penting untuk terus mengembangkan wacana pendidikan Islam multikultural menjadi lebih besar. Kedua, pendidikan Islam multikultural yang sesungguhnya dapat memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini dan merupakan konsep pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas, keragaman, serta apapun aspeknya dalam masyarakat, maka dalam konteks kajiannya dapat terus diperdalam dan digali dari sumber-sumber ajaran Islam, yakni al-Qur’an dan as-Sunnah. Hal ini secara tidak langsung dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus mendekatkan umat Islam pada nilai-nilai spiritualitas agamanya. Ketiga, perlu kajian lanjutan bagi pengembangan konsep serta bentuk-bentuk pendidikan Islam multikultural, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dapat diimplementasikan di lapangan. Uraian dalam artikel ini, hanyalah bagian kecil dari banyak tawaran yang bisa dilakukan.

REFERENSI

 Abdullah M. Amin, Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religius, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Ali Maksum, dkk (ed.), Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme, Malang: PuSAPoM, 2007.

Bambang Sugiharto, Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat, Yogyakarta: kanisius, 1996.

Bikhu Parekh, Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge: Harvard University Press, 2000.

Charles Taylor, “The Politics of Recognation” dalam Amy Gutman, Multiculturalism, Examining the Politics of Recognation, Princenton: Princenton University Press, 1994.

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, Multicultural Education in a Pluralistic Society, New Jersey: Prentice Hill, 1998.

H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasiona, Jakarta: Grasindo, 2002.

Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.

K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan, dkk, Asbabun Nuzul: Latar  Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an, Bandung: CV. Diponegoro, 2001.

Kartini Kartono & Dali Gulo, Kamus Psikologi, Bandung: Pionir Jaya, 1987.

M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural (Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan), Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1998.

Muhaimin, et. al., Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, Jakarta: Kencana, 2009.

Rizal Muntasyir, dkk, Filsafat Ilmu, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004.

Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture, London: Sage Publication, 2002.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Bandung: Fokusmedia, 2005.

Waryono Abdul Gafur, Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

Kautsar Azhari Noer, “Menyemarakkan Dialog Agama (Perspektif Kaum Sufi)”, dalam Edy.A.Effendi (ed), Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.

Budhy Munawar Rahman, Islam Pluralis, Jakarta : Paramadina, 2001.

Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Bandung: Tarsito, 2003.

Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

SEKIAN

SEMOGA BERMANFAAT

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 554 other followers

%d bloggers like this: