MANAJEMEN KEUANGAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM


MANAJEMEN KEUANGAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

(TEORITIK & PRAKTIK)

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

A.    Pengantar

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas dan landasan yang mantab serta cara-cara mendapatkannya yang transparan akan menjadikan amal perbuatan yang mendapatkan ridlo dan hidayah dari Allah swt. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Sesuai dengan prinsip itu, maka manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya manajemen berasal dari to manage yang berarti mengatur, mengelola atau mengurusi. Manajemen sering diartikulasikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat system kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sementara itu manajemen dipandang sebagai seni yaitu untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain, dalam hal ini seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin. Sedangkan sebagai profesi, dikarenakan manajemen dilandasi keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer yang diikat oleh kode etik dan dituntut untuk bekerja secara professional. Oleh karena itu seorang manajer harus membekali diri dengan kemampuan konseptual (POAC) serta kemampuan sosial dan kemampuan teknis yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program yang dijalankan.

Sedangkan manajemen menurut istilah terdapat beberapa pendapat, antara lain: menurut Sayyid Mahmud al Hawary, manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dan proses mengerjakannya.

Menurut Stooner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Unsur-unsur manajemen adalah, 1) adanya proses (adanya tahapan yang dilaksanakan oleh manajer), 2) adanya menata, 3) adanya upaya untuk menggerakkan, 4) adanya sumber-sumber potensial yang dilibatkan, 5) adanya tujuan yang harus dicapai, 6) tujuan yang dicapai harus efektif dan efisien.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang professional untuk mengoperasikan lembaga pendidikan tersebut, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah Islam tersebut kurang optimal.

Manajemen pendidikan adalah aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengolahan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan SDM muslim dari manusia dan non manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif. Manajemen pendidikan Islam meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran pendidikan Islam, manajemen tenaga kependidikan Islam, manajemen sarana dan pra sarana dan lain-lain, termasuk juga tidak kalah pentingnya yaitu manajemen keuangan. Dan semua manajemen dalam tiap-tiap bagian tersebut haruslah diatur sebaik-baiknya dan serapi mungkin agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Namun fenomena yang terjadi sekarang ini ialah kurangnya perhatian manajer dan juga peneliti mengenai manajemen keuangan yang ada di suatu sekolah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis ingin menjelaskan dan mengungkapkan secara lebih detail tentang bagaimana manajemen keuangan di sebuah Madrasah yang meliputi perencanaan anggaran yang meliputi sumber dana dan penyusunan RAPBS, pelaksanaan anggaran belanja, pengawasan pelaksanaan anggaran yang meliputi waktu laporan dan pihak-pihak yang terkait.

B.     Pengertian Manajemen Keuangan

Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun Maisyarah menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.

Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

Sumber keuangan pada suatu sekolah/sekolah islam secara garis besar  dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

  1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
  2. Orang tua atau peserta didik.
  3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

Adapun dimensi pengeluaran meliputi; biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya,  biaya pembelian atau rehab gedung, penambahan furnitur serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

C.     Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah Islam

Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
  2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
  3. Keharusan penggunaan kemampuan.

Dalam mengelola keuangan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator dan ordonator . Sebagai otorisator kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Sedangkan berfungsi sebagai ordonator, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

D.     Perencanaan Anggaran Sekolah Islam

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber dana sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi: anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (BP3), donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta, sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah. Donatur, yayasan dan masyarakat secara luas.

Selian itu, biasanya sekolah islam juga mengembangkan penggalian dana dalam bentuk:

  1. Amal jariyah. Amal jariyah diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa baru. Formulir sumbangan ini diberikan setelah siswa dinyatakan diterima menjadi siswa pada suatu sekolah. Sifat amal jariyah ini tidak mengikat, sukarela dan pembayarannya bisa diangsur.
  2. Zakat mal. Dalam hal ini, BP3 bisa mengedarkan formulir zakat mal kepada orang tua siswa pada setiap bulan Ramadhan.
  3. Uang syukuran. Orang tua siswa diharapkan bisa mengisi khas sekolah islam secara sukarela sebagai rasa syukur tatkala anaknya naik kelas.
  4. Amal Jum’at. Sebagai salah satu sarana untuk ikhlas beramal bagi setiap siswa, maka BP3 bisa mengedarkan kotak amal kepada siswa secara sukarela.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada selanjutnya sekolah atau madrasah membuat RAPBS. Dalam menyusun RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu, tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dengan pelibatan para guru ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu unit cost (satuan biaya) dan volume kegiatan. Untuk anggaran rutin SBPP, BOS, jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala sekolah bersama dengan staf sekolah diharapkan mampu menyusun prioritas penggunaan dana per mata anggaran secara cermat.

E.     Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam

Tugas manajemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu financial planning, implementation and evaluation, Jones, sebagaimana yang dikutip E. Mulyasa, mengemukakan perencanaan finansial yang disebut budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian yang diperlukan. Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi:

  1. prosedur anggaran
  2. prosedur akuntansi keuangan
  3. pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian.
  4. prosedur investasi
  5. prosedur pemeriksaan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Diatas sudah dijelaskan bahwa otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang, atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibakan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah sebaga manajer, berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan, karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Bendarawan sekolah atau sekolah islam dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Hemat dan sesuai dengan kebutuhan
  2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.
  3. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, pesta.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat diterapkan panca tertib, yaitu:

  1. tertib program
  2. tertib anggaran
  3. tertib administrasi
  4. tertib pelaksanaan
  5. tertib pengendalian atau pengawasan.

F.      Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam

Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial (controlling) adalah merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidakmampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah/sekolah islam sebagai manajer sekolah. Hal ini dilaksanakan agar supaya tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang diteruskan dengan pemeriksaan, ada beberapa butir pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu:

v  Apakah laporan keuangan disusun menurut ketentuan yang berlaku?

v  Apakah laporan keuangan disusun secara konsisten dari waktu ke waktu?

v  Apakah penjelasan dalam laporan keuangan diberikan secara memadai?

Ketiga pertanyaan ini hendaknya dijawab agar memudahkan penerimaan keberhasilan kegiatan.

Agar pengawasan yang dilaksanakan bisa berjalan secara efektif,  menurut Sujak sebagaimana yang dikutip Sulistiyorini,  ada beberapa kriteria yang diperhatikan, yaitu:

  1. Berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan
  2. Obyektif
  3. Lengkap
  4. Tepat pada waktunya
  5. Dapat diterima.

Adapun menurut Likert, suatu pengawasan akan berfungsi secara efektif, jika perhatiannya ditekankan pada beberapa hal sebagai berikut:

  1. Pengawasan harus memungkinkan manajer dan para pegawainya merencanakan dan mengukur prestasi kerjanya sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan perkiraan yang dapat diinformasikan.
  2. Suatu pengawasan harus memungkinkan para manajer mendeteksi deviasi dari standar yang ada pada waktu mengerjakan kontrol tersebut.
  3. Pengawasan harus memungkinkan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian dan kompensasi berdasarkan suatu prestasi kerja yang sebenarnya daripada berdasarkan perkiraan tentang perilaku bawahannya.
  4. Pengawasan harus menjadi motivasi yang merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik sehingga pengawasan tersebut mampu menjelaskan sampai sejauh mana orang-orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektivitas yang mereka miliki.
  5. Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organisasi.

Jadi pada intinya pengawasan adalah proses penilaian atau pengendalian keuangan yang terdapat dalam RAPBS yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer dan hendaknya dapat mengacu kepada hal-hal diatas tadi.

G.     Perencanaan Keuangan Dan Penyusunan RAPBS (Praktik)

Sebelum membicarakan mengenai perencanaan keuangan, terlebih dahulu penulis kemukakan sebagaimana hasil penelitian penulis bahwa fungsi kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan  di Madrasah Tsanawiyah Negeri, adalah fungsi pemisahan yang terdiri dari ordonator dan otorisator. Sementara itu Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Keharusan penggunaan kemampuan.

Perencanaan keuangan disusun berdasarkan dana yang ada. Sumber dana meliputi:

v  DIPPA (Daftar Isian Proyek Penerimaan Anggaran): meliputi, gaji pegawai (PNS), uang belanja tupoksi, uang belanja penunjang pendidikan (UTP), honor.

v  BOS: untuk kegiatan pembelajaran yang diperuntukkan pada kepentingan siswa.

v  Partisipasi/wali murid: kisaran besarnya atau jumlah dana berdasarkan kesepakatan wali murid dengan madrasah melalui mediator komite.

v  BOP: untuk biaya perawatan madrasah yang bersifat insidental

v  Jariyah: khusus dari wali murid kelas VII dan kisaran jumlah dana berdasarkan kesepakatan antara wali murid dengan madrasah melalui mediator komite dan bersifat sukarela.

Secara rutin sesuai dengan periodisasi penganggaran yang bisa diprogram tahunan dari 3 sumber dana yaitu: DIPPA, BOS dan partisipasi wali murid. Sedangkan BOP dan jariyah baru bisa diberikan setelah ada kepastian dana.

Sedangkan mengenai sumbangan-sumbangan lain kalau ada, program penggunaannya menyesuaikan dengan dana yang masuk riil.

Sementara itu penyusunan RAPBM melalui beberapa tahapan:

v  Menginfintarisir pengajuan anggaran dari sub-sub komponen struktur madrasah

v  Tim khusus merekap dan menyusun sesuai dengan pos-pos anggaran dan kegiatan yang terkait.

v  Mengedit dan membuat skala prioritas sesuai dengan alokasi dana riil, prediksi dari tiga pos utama: DIPPA, BOS dan partisipasi wali murid.

v  Menyusun draft sesuai dengan RAPBM.

v  Koordinasi dan konsultasi kepada komite guna memperoleh pengabsahan RAPBM.

Keterangan lebih lanjut mengenai RAPBM terdapat dalam lampiran, beserta visi dan misi sekolah.

H.     Pelaksanaan RAPBS/RAPBM DI Madrasah (Praktik)

Pelaksanaan anggaran belanja mengacu pada anggaran kegiatan yang tertuang pada RAPBM. Penggunaan mata  anggaran kegiatan antara lain:

v  Kebutuhan rumah tangga sekolah.

v  Kesiswaan

v  Kurikulum

v  Sarana prasarana

v  Humas

v  Ketata usahaan

v  Badan penilaian pendidikan

v  Badan penelitian dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dan PHBI/PHBN, dan lain-lain.

v  Pemberian honor pada GTT/PTT

I.       Pengawasan Pelaksanaan RAPBM (Praktik)

Pengawasan pelaksanaan anggaran atau RAPBM melalui beberapa cara: Pengawasan oleh kepala sekolah atau madrasah kepada seluruh pengguna anggaran kegiatan melalui:

v  Penelitian kegiatan proposal, dan lain-lain.

v  Pemeriksaan buku keuangan pada masing-masing bendahara (DIPPA, BOS, bendahara, komite)

v  Penyusunan laporan secara periodik kepada komite, dalam hal ini komite diharapkan benar-benar berdaya dalam aspek menjalankan fungsi: supporting, advising, mediasing dan controlling.

Sementara itu tugas pokok bendahara adalah: menerima, menyimpan dan melakukan pembelanjaan, yang semuanya atas izin kepala madrasah. Adapun rincian tugas pokok bendahara di Madrasah berdasarkan tupoksi masing-masing komponen adalah:

v  Melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan hak sebagai PNS di lingkungan DEPAG.

v  Membantu dan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, khususnya dalam hal menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang guna melakukan pembayaran kebutuhan madrasah.

v  Bertanggung jawab penuh terhadap Tupoksi, job diskripsi tugas normatif dan menyiapkan serta memproses segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pengadministrasian yang terkait, khususnya yang berhubungan langsung dengan keuangan dan pembayaran.

v  Menjamin terpenuhinya segala yang terkait dengan administrasi an proses demi pencapaian standar pembiayaan dan pendanaan sesuai ketentuan BSNP dan kebijakan lembaga.

v  Mempertanggungjawabkan mutu semua tugas kepada atasan setelah melalui koordinasi dengan jajaran terkait.

Berkonsultasi kepada atasan dalam melaksanakan koordinasi serta bekerja sama dengan komponen terkait demi kelancara tugas terpadu.

SEKIAN

SEMOGA BERMANFAAT

About these ads

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 555 other followers

%d bloggers like this: