Monthly Archives: September, 2012

Dinasti Umayyah


Muawiyah Dan Dinasti Umayyah

(Penaklukan Ke Barat Dan Timur)

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

A. Latar Belakang

Dalam sejarah panjang umat Islam, banyak nama tokoh-tokoh penting yang mampu membawa agama Islam pada kemajuan peradaban. Agama Islam menjadi sebuah gelombang peradaban hebat yang pada masa tersebut belum ada kekuatan lain yang mampu menghentikan semangat syiar dan perluasan wilayah yang tengah dilakukan oleh umat Islam.

Perluasan daerah tersebut sebenarnya telah dilakukan semenjak khalifah pertama (Abu Bakar) memegang tampuk kepemimpinan umat pasca dilakukannya jajak pendapat di antara para sahabat yang menyetujui mengangkatnya menjadi khalifah. Perluasan demi perluasan membawa beberapa hal yang pada satu sisi berdampak positif, seperti diterjemahkannya pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, akulturasi bangsa Arab dengan Persia, dan lain sebagainya. Sementara sisi negatif dari perluasan tersebut, melemahnya kondisi internal umat Islam karena sebagian elit sibuk dengan urusannya sendiri.

Dengan banyaknya daerah jajahan berarti banyak pajak yang masuk, militer terangsang untuk terus memburu jarahan, munculnya raja-raja kecil yang kadang kurang terkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta ketimpangan social di daerah ibu kota.

Dinasti Umayyah, dengan Muawiyyah sebagai raja yang pertama, telah mampu mengorganisir seluruh kekuatan kultural jazirah Arab dalam satu komandonya, sebab ia berangkat dari salah satu bani dari suku Qurais yang memiliki integritas tinggi, baik dalam kaca mata Mekkah maupun Islam. Pernah nabi bersabda untuk menganjurkan bila kepemimpinan sebaiknya dipegang oleh Qurais.

Muawiyyah, adalah tokoh peletak dasar dari dinasti Umayyah yang mampu memberikan kontribusi positif dalam beberapa perubahan sistem administrasi kerajaan dan pengaturan terhadap pegawainya. Meski sebenarnya ide-ide tentang perubahan tersebut merupakan bentuk adopsi semata dan adanya upaya untuk menciptakan sebuah tatanan yang baik untuk para penerus yang tidak lain adalah anaknya. Sebagai manusia biasa, Muawiyyah juga tak lepas dari catatan hitam yang tidak akan terlupakan, kesemuanya adalah bentuk dialektika sejarah yang memberikan informasi kepada semua umat Islam.

Hanya saja, keberangkatan Muawiyyah membangun dinastinya membutuhkan proses panjang yang berliku, penuh intrik, konspirasi, dan ancaman dari lawan-lawannya. Walau demikian, Muawiyyah mampu membuktikan pada dunia bila dirinya merupakan salah satu negarawan unggul dalam dunia Islam dan tokoh penting yang berhasil membawa Islam pada kejayaan. Maka makalah ini berusaha melacak jejak-jejak Muawiyyah beserta perluasan yang pernah dilakukan oleh raja-raja dari dinasti Umayyah.

B. Muawiyyah ibn Abu Sufyan ibn Harb

Muawiyyah lahir di Makkah pada 597 M dari pasangan Abu Sufyan bin Harb dari bani Umayyah dan Hindun binti Utbah yang juga keturunan bani Umayyah. Muawiyyah tidak terhitung sebagai kelompok pengikut pertama Nabi Muhammad. Ia masuk Islam setelah penaklukan Makkah (fathul Makkah) pada 623 M. Kala itu usianya sekitar 25 tahun, ia masuk Islam bersama dengan ayahnya Abu Sufyan, yang awalnya menjadi mata-mata warga Makkah dan menentang Nabi. Setelah dewasa, Muawiyyah tumbuh sebagai sosok yang berbadan tinggi besar dan gagah.

Di masa Rasulullah masih hidup, Muawiyyah dikabarkan pernah menjadi salah seorang pencatat wahyu. Sepeninggal Rasulullah, ia dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai Gubernur Syam. Posisi itu terus dipegangnya sampai masa kekhalifahan Sayyidina Ali. Namun, sebagai gubernur, ada satu cacat yang mewarnai pribadi Muawiyyah: senang bermewah-mewah. Kabar tentang gaya hidup Muawiyyah itu sampai ke telinga Khalifah Umar yang terkenal keras dan amat sederhana. Maka pada suatu ketika, Khalifah Umar pun singgah ke Syam untuk membuktikannya. Begitu menyaksikan sendiri cara hidup Muawiyyah, Khalifah Umar pun menegurnya dengan cukup keras. Teguran itu dijawab Muawiyyah dengan alasan yang masuk akal. Menurut dia, kini ia tengah berada di kawasan yang penuh dengan mata-mata musuh Islam. Karena itu, ia merasa harus menunjukkan kemuliaan penguasa Islam yang berarti juga kemuliaan Islam dan seluruh muslim. Dengan begitu, musuh-musuh Islam akan gentar. Muawiyyah juga memberi catatan, bila Khalifah menginginkan, ia akan menghentikan gaya hidup seperti itu. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar tidak melarang dan tidak pula menganjurkan Muawiyyah melanjutkan caranya itu. Umar hanya mengingatkan risikonya harus ditanggung sendiri. Bila niat itu benar, itu adalah pendapat Muawiyyah sendiri. Tapi, jika itu batil, cara itu merupakan tipu daya Muawiyyah sendiri. “Aku tidak menyuruhmu dan tidak pula melarangmu,” ujar Umar waktu itu.

Ada sebuah ungkapan yang dikenal luas dari pribadi Muawiyyah di kalangan Arab hingga sampai sekarang, yang berbunyi: Aku tidak akan menggunakan pedangku selama cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selama lidahku masih bisa mengatasi. Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan orang yang menentang diriku, maka rambut itu tidak akan pernah putus selamanya. Jika mereka mengulurnya, aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya.

Hal tersebut memang mengisyaratkan tentang kepribadian Muawiyyah yang terkenal pandai dalam bernegosiasi. Dengan jalan negosiasi (perang adalah bentuk negosiasi terakhir ketika upaya perundingan tidak tercapai. Lihat bagaimana suku-suku kuno atau Negara-negara modern melakukan upaya diplomasi lebih dahulu dalam kerangka membangun negosiasi, ketika upaya diplomasi gagal, maka ada yang memakai jalan perang untuk membuktikan superioritasnya) pula, Muawiyyah membangun daulah yang mampu membuat Islam sebagai kekuatan baru, ketika Persia dan Bizantium mulai kehilangan pijakan pada beberapa daerah kekuasaannya.

Muawiyyah juga membuat perubahan mendasar dalam angkatan perang yang dimilikinya. Muawiyyah mencoba membuat kesetiaan para angkatan perangnya tidak hanya tertuju pada kabilah (bisa diartikan marga) atau suku, namun kepada pemerintah yang telah dibentuknya. Sehingga dengan demikian ia mendapat legitimasi dari seluruh pasukannya yang tidak terdiri dari satu kabilah atau satu suku saja. Karena kepandaian negosiasi serta mampu mempertemukan sekian suku yang ada di jazirah Arab tersebut, akhirnya kebesaran nama Muawiyyah menemukan relevansinya.

Selain itu pula, terhadap umat beragama lain, Muawiyyah juga menjaga toleransi demi persatuan yang tengah ia bangun. Tidak jarang ada pegawai non muslim yang menempati posisi strategis dari pemerintahannya, ia sendiri menikahi salah satu dari perempuan nasrani. Sehingga hubungan interaksi umat Islam dengan yang lainnya, pada kala tersebut bisa dikatakan lumayan baik.

C. Berdirinya Kerajaan Bani Umayyah

Sejarah yang mampu membuat Muawiyyah membentuk kerajaan Umayyah tergolong menarik untuk disimak, dimulai ketika dirinya ditunjuk untuk menjadi gubernur di Syam. Ia dapat membuat daerah tersebut menjadi daerah paling kaya di antara seluruh daerah di kekuasaan Islam. Ia menjadi gubernur karena jasa-jasanya yang fenomenal, seperti keberhasilannya mematahkan serangan Romawi dan mengepung Konstantinopel, serta membuat armada laut yang membuat gerakan pasukan muslim semakin luas. Sewaktu menjabat di Syam, Muawiyyah terbilang sebagai gubernur yang cakap dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, selain itu ia juga ingin membuat cerminan atas Negara muslim kepada lawan-lawan Islam kalau Islam adalah sebuah Negara yang kaya dan tangguh.

Peristiwa yang menjadi pemicu dari keberanian Muawiyyah untuk membuat imperium sendiri adalah ketika khalifah Utsman meninggal terbunuh dalam sebuah konspirasi politik yang rumit. Khalifah Utsman bagi sebagian besar umat Islam kala itu dinilai terlalu nepotis. Hanya mengandalkan kerabat dan kenalan yang dinilai seide untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan yang ia pimpin.

Utsman dapat menjadi khalifah melewati pertimbangan yang lumayan dramatis. Ada dua kelompok (bani) dalam Islam yang disegani secara hirarkhis dalam masa itu, yaitu bani Umayyah dan bani Hasyim. Keduanya juga memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bani-bani lain, bani Umayyah terkenal ulung dalam masalah perniagaan (kekayaan) serta politik. Sedangkan bani Hasyim lebih pada kecenderungan religius (bani Hasyim pada beberapa periode menjadi juru kunci dari Ka’bah) dan tingkat intelektual mereka.

Pemilihan Utsman menjadi khalifah ada dua hal yang melandasinya, pertama adalah, kemungkinan menarik kembali jabatan dari bani Umayyah lebih bisa dimungkinkan dari pada bani Hasyim. Karena bani hasyim telah memiliki basic hegemoni yang kuat di kalangan umat Islam. Kedua, para elit islam ingin metode baru (system pemerintahan), karena menganggap bahwa Umar terlalu tegas, keras dan mengedepankan disiplin. Berbeda dengan Utsman yang cenderung untuk mengambil upaya diplomasi dan kurang begitu mampu untuk memaksakan keputusan yang dibuatnya sendiri.

Dampak dari naiknya Utsman menjadi khalifah juga cukup besar, tampilnya bani Umayyah menjadi kerajaan bayangan dari Negara Islam yang dipimpin oleh Utsman, sehingga sangat masuk akal kalau Muawiyyah menjadi marah atas terbunuhnya Utsman. Karena posisi bani Umayyah sudah cukup kuat secara politis, dengan berani Muawiyyah menyatakan tidak akan mengakui pemerintahan Ali sebelum pembunuh Utsman ditangkap (diproses secara hukum Islam). Pembangkangan Muawiyyah ini menjadi jalan dari perang Shiffin yang kemudian melahirkan peristiwa tahkim.

Harus dipahami betul bahwa bani Umayyah memiliki naluri politik dan strategi yang handal, sehingga tidak mengherankan kalau pemenang dari konflik antara Ali dan Muawiyyah adalah Muawiyyah, walau secara taktik militer Muawiyyah tertinggal jauh dari Ali. Maka kemudian pasca tahkim ini muncul kelompok-kelompok dalam Islam yang menjadikan Islam sebuah agama sekaligus identitas kelompok mereka.

Tahkim menjadi titik awal kelemahan pihak Ali dan kebangkitan Muawiyyah dalam memperkokoh bangunan imperium yang hendak disusunnya. Setelah peristiwa tersebut, pihak Ali terpecah menjadi dua bagian, sementara di kelompok Muawiyyah menjadi semakin yakin akan keberhasilan mereka. Padahal peristiwa tahkim adalah sebuah siasat untuk melarikan diri dari peperangan dengan memakai taktik politik.

Karena ada dua bentuk pemerintahan dalam sebuah Negara Islam, yaitu Ali dan Muawiyyah, masyarakat menjadi terkena imbasnya, beberapa daerah yang masih loyal terhadap Ali dan secara territorial lebih dekat kepada Muawiyyah menjadi lahan konflik. Setelah Ali terbunuh, puteranya Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyyah, hal mana untuk mengurangi perpecahan yang terjadi, serta membuat satu pemimpin yang sah dan untuk diikuti oleh seluruh umat. Langkah Hasan ibn Ali ini merupakan usaha diplomatis yang memang sudah seharusnya ia melakukan hal tersebut. Ali sebagai khalifah yang sah sudah meninggal, dan Muawiyyah telah menyatakan kekuasaannya. Perang yang sudah berlangsung antara umat Islam sendiri mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Karenanya, langkah Hasan ibn Ali bukan semata-mata tanpa pertimbangan yang nyata.

Pada tahun 41 H/661 M, Muawiyyah memindahkan pusat pemerintahannya ke Damaskus, yang melatarbelakangi kepindahannya adalah, bahwa Damaskus merupakan daerah yang subur dan penghasil bahan pangan. Kondisi ini akan mendukung dalam upayanya melakukan persiapan menaklukkan daerah luar Arab. Selain itu pula, Muawiyyah ingin sedikit meredakan pertentangan di sekitar wilayah Arab bagian tengah, lebih tepatnya pertentangan dirinya dengan kelompok khawarij maupun sisa-sisa pengikut Ali. Namun yang lebih kuat adalah, bahwa dahulu semenjak ia berhasil membuat angkatan laut, ada ambisi terpendam untuk menguasai daerah-daerah luar Arab yang selama beberapa periode ke belakang masih dipegang oleh kekuasan Persia atau Byzantium. Di luar jazirah Arab, masih terdapat hal-hal baru yang tidak terdapat di jazirah Arab.

Sebelum meninggal dalam usianya yang ke-83, Muawiyyah telah menunjuk anaknya Yazid untuk mengantikannya sebagai Raja, dengan demikian nyatalah bahwa konsep Negara modern yang coba dibangun oleh Nabi Muhammad dan dikembangkan oleh para sahabatnya harus hancur di tangan Muawiyyah, sebab konsep tadi untuk peradaban manusia pada masa tersebut terlalu canggih dan kurang mengenal kultur yang ada. Konsep monarchi hereditis ini selain dipakai Muawiyyah untuk menguatkan posisi dirinya dan bani Umayyah juga berguna untuk membuat umat Islam hanya berada pada satu komando, dan tentunya pemegang komando tersebut adalah keturunannya dan sekelompok orang dari dinasti Umayyah.

D. Perluasan Yang Dilakukan Dinasti Umayyah Beserta Sisi Positif  Dan Negatifnya

Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah  sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah.

Ekspansi yang terhenti pada masa khalifah Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib dilanjutkan kembali oleh daulah ini. Di zaman Muawiyah Ibn Abu Sufyan Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afganistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik Ibn Marwan. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan.

Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman al-Walid ibn Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 M. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukan, Thariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko (magrib) dengan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Thariq). Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Kordova, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvira dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Kordova. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar ibn Abdul-Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Piranee. Serangan ini dipimpin oleh Aburrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bordeau, Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun, dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, al-Ghafiqi terbunuh, dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Disamping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah (mediterania) juga jatuh ke tangan Islam pada zaman ini.

Disamping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim (qadhi) mulai berkembang menjadi profesi tersendiri, Qadhi adalah seorang spesialis dibidangnya. Abdul-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 M dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab.

Khalifah Abdul-Malik juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abdul-Malik diikuti oleh puteranya Al-Walid ibn Abd al-Malik (705-715 M) seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid yang megah.

Pada masa Umar ibn Abdul Aziz, sekolah kedokteran yang pada awalnya berada di Alexandria dipindahkan ke Antokia. Di bawah pemerintahannya karya Yunani banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa arab. Pada masa ini pula ilmu tafsir  mulai berkembang dengan pesat. Ilmu tafsir memiliki letak yang strategis, disamping karena faktor luasnya kawasan Islam ke beberapa daerah luar Arab yang membawa konsekwensi lemahnya rasa seni sastra Arab, juga karena banyaknya yang masuk Islam. Hal ini menyebabkan pencemaran bahasa Al Quran dan makna Al Quran yang digunakan untuk kepentingan golongan tertentu.

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang memerintah hanya dua tahun 717-720 M, pernah mengirim surat kepada Abu Bakar ibn Amir bin Ham dan kepada ulama yang lain untuk menuliskan dan mengumpulkan hadits, namun hingga akhir pemerintahannya hal itu tidak terlaksana. Sungguhpun demikian pemerintahan Umar ibn Aziz telah melahirkan metode pendidikan alternative, yakni para ulama mencari hadist ke berbagai tempat dan orang yang dianggap mengetahuinya yang kemudian dikenal metode Rihlah. Pada masa inilah, kitab tentang ilmu hadist sudah mulai dikarang oleh para ulama muslim. Beberapa ulama hadist yang terkenal pada masa itu, antara lain : Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidilah bin Abdullah bin Syihab az-Zuhri, Ibnu Abi Malikah (Abdullah bin Abi Malikah at-Tayammami al-Makky, Al-Auza’i Abdurrahman bin Amr, Hasan Basri as-Sya’bi.

Dibidang fiqh secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu aliran ahli al-Ra’y dan aliran al hadist, kelompok aliran pertama ini mengembangkan hukum Islam dengan menggunakan analogi atau Qiyas, sedangkan aliran yang kedua lebih berpegang pada dalil-dalil, bahkan aliran ini tidak akan memberikan fatwa jika tidak ada ayat Al Quran dan hadits yang menerangkannya.

Sisi positif dari perluasan wilayah ini adalah adanya dialektika pengetahuan islam dengan pengetahuan lain, seperti ilmu-ilmu filsafat Yunani, metode-metode illuminasi dari daerah Persia serta daerah India. Kesemuanya melebur menjadi satu dan mewujud dalam khazanah pengetahuan yang mau atau tidak mau mengakuinya bahwa, Islam menyelamatkan bentuk pengetahuan tesebut untuk dibawa kepada generasi setelahnya.

Sementara sisi negative dari perluasan tersebut adalah, terkonsentrasinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang hanya berorientasi pada perluasan daerah, sebab mereka menemukan hal baru yang tidak terdapat pada peradaban di daerahnya. Hal ini membuat beberapa perubahan mendasar dalam basic epistemology Islam. Karena dialektika pengetahuan tidak selamanya akan berakhir dengan tergabungnya unsure-unsur terbaik dari tesis dan anti tesis, namun dialektika kadang menjadi sebuah bentuk pemaksaan ideology atau pengetahuan karena anti tesis tidak mampu menjadi lawan dari tesisi itu sendiri.

E. Raja-Raja Yang Memerintah Dalam Daulah Umayyah

1. Mu’awiyah I bin Abi Sufyan (41-61H/661-680M)

Peletak dasar dari dinasti Umayyah ini banyak berjasa dalam merumuskan konsep kerajaan Islam yang pertama, menggabungkan konsep khalifah dengan monarkhi hereditis (pemerintahan dengan bentuk kerajaan yang rajanya dipilih turun temurun berdasarkan garis keturunan).

2. Yazid bin Mu’awiyah (61-64H/680-683M)

Pengangkatannya menimbulkan kegoncangan hebat pada rakyat Islam, banyak pemberontakan muncul sebagai bentuk ketidaksepakatan terhadap pengangkatannya. Salah satunya adalah Husein ibn Ali.

3. Mu’awiyah II bin Yazid (64-65H/683-684M)

Hanya memerintah selama setahun, hal ini terjadi karena gejolak terus muncul dari beberapa daerah yang masih belum menemukan bentuk kesepakatan kepada Bani Umayyah, selanjutnya ia menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Marwan bin Hakam.

4. Marwan bin Hakam (65-66H/684-685M)

Marwan juga gagal menciptakan stabilitas politik dalam negeri, pemberontakan dan pembangkangan kepada pemerintah pusat terus mengalir dan menggoyang pemerintahannya.

5. Abdul Malik bin Marwan (66-86H/685-705M)

Gerakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubeir berhasil ditumpas, zaman keemasan dari dinasti Umayyah dimulai dari fase ini, yaitu ditandai dengan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi (nasional), membangun masjid di Damaskus, dan mendirikan balai kesehatan rakyat. Ia juga mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke India, Afrika Utara, hingga Maroko, dan Andalusia.

6. Al-Walid bin Abdul Malik (86-97H/705-715M)

7. Sulaiman bin Abdul Malik (97-99H/715-717M)

8. Umar bin Abdul Azis (99-102H/717-720M)

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abd Al-Aziz (717-720 M) hubungan pemerintah dengan golongan oposisi mulai membaik. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, Beliau menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, dia berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan Syi’ah. Dia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pajak diperingan, kedudukan Mawali disejajarkan dengan muslim Arab.

9. Yazid bin Abdul Malik (102-106H/720-724M)

Penguasa yang satu ini terlalu gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketenteraman dan kedamaian, pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid ibn Abd Al-Malik.

10. Hisyam bin Abdul Malik (106-126H/724-743M)

Di zaman Hisyam muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hasyim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan berikutnya kekuatan baru ini, mampu menggulingkan dan menggantikannya dengan sebuah dinasti baru, Bani Abbas. Sebenarnya Hisyam ibn Abd al-Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil. Akan tetapi, karena gerakan oposisi terlalu kuat khalifah tidak berdaya mematahkannya.

11. Al-Walid II bin Yazid (126-127H/743-744M)

12. Yazid III bin Walid(127H/744M)

13. Ibrahim bin Malik (127H/744M)

14. Marwan II bin Muhammad (127-133H/744-750M)

Penguasa terakhir dari dinasti Umayyah ini meninggal dalam kekacauan politik dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin dari Bani Umayyah, meninggal di Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Amin, Husayn, Seratus Tokoh Dalam Islam, ed. Cucu Juanda , Bandung: Rosda   Karya, 2001.

A. Syalabi,  Sejarah dan Kebudayaan Islam I, pent. Mukhtar Yahya Jakarta: Al Husna Dzikra, 2000.

————-,  Sejarah dan Kebudayaan Islam II, pent. Mukhtar Yahya Jakarta: Al Husna Dzikra, 2000.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedia Islam Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994, vol. V

http//.www.wordpress.com.Tinjauan Kritis Terhadap Fase-Fase Peradaban Islam.Sabtu 28 November 2009

Thohir, Ajid, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1981.

Sekian

Semoga Bermanfaat

PENGAWASAN ATAU KONTROL SEBAGAI FUNGSI MANAJEMEN


PENGAWASAN ATAU KONTROLSEBAGAI FUNGSI MANAJEMEN

(Sebuah Kajian Ilmu Manajemen)

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini didalamnya mengandung beberapa aktifitas, diantaranya adalah inspeksi, control dan evaluasi. Berdasarkan dari paparan tersebut, maka sebenarnya ketika membahas tentang pengawasan, maka secara otomatis aktifitas control juga dilakukan. Oleh karena itu dalam pembahasan ini hanya akan dibahas pada masalah pengawasan sebagai fungsi manajemen.

Sebelum lebih jauh membahas tentang pengawasan, maka terlebih dahulu perlu dipaparkan tentang pengertian dari pengawasan itu sendiri.

  1. Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu aktifitas dalam usaha mendalikan, menilai dan mengembangkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
  2. Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.
  3. Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.
  4. pengawasan (controlling) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai dengan rencana (planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari organisasi.
  5. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.

Berdasarkan dari paparan tersebut diatas tentunya dapat disimpulkan bahwa pengawasan mengandung komponen; suatu aktifitas yang dilakukan dengan melihat-mengecek-menilai-mengoreksi-mencocokkan kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi, untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan.

B. Tujuan Pengawasan

Pada dasarnya tujuan pengawasan secara tidak langsung dapat dicermati dari batasan pengertian pengawasan tersebut, yakni suatu upaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Namun secara rinci tentang tujuan dari kegiatan pengawasan dalam sebuah manajemen adalah agar;

1.  Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, prosedur dan perintah yang telah ditetapkan.

2. Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Sarana yang ada dapat didayagunakan secara efektif dan efisien.

4. Diketahui kelemahan dan kesulitan organisasi untuk dicari jalan perbaikannya.

Berdasarkan maksud tujuan dari dilaksanakannya pengawasan tersebut diharapkan dapat mencapai target tentang adanya kepastian terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan, meminimalisir pemborosan bahan, tenaga, biaya dan pikiran sehingga dapat diketahui perkembangan dari tiap-tiap taraf dan langkah-langkah kegiatan serta dapat diketahui pula ada atau tidaknya perubahan dan perlu atau tidaknya perbaikan, penyesuaian rencana, bimbingan, pengarahan dan system yang diterapkan.

C. Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan dalam sebuah organisasi terhadap suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebenarnya adalah dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi tercapainya suatu tujuan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan dalam suatu organisasi adalah bagaimana mengubah pola pikir yang bersifat otokratif dan korektif menjadi konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana para pekerja merasa aman dan merasa diterima sebagai subyek yang dapat berkembang sendiri.

Pengawasan merupakan suatu aktifitas yang memungkinkan adanya intervensi positif dalam memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangan dari perencanaan sebelumnya, oleh karena itu pengawasan harus bersifat komprehensif dan terbuka. terhadap berbagai hasil kinerja yang dilakukan. Prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengawasan antara lain adalah;

  1. Prinsip Ilmiah, yakni kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan data obyektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses kegiatan, menggunakan alat perekam yang akurat untuk memperoleh data seperti angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya, setiap kegiatan pengawasan dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinyu.
  2. Prinsip demokratis; yakni pengawasan yang dilakukan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, menjunjungtinggi harga diri dan martabat dan bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.
  3. Prinsip kerjasama, yakni mengembangkan usaha bersama dengan memberi support, mendorong, menstimulasi sehingga merasa tumbuh bersama.
  4. Prinsip konstruktif dan kreatif, yakni pengawasan dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi kreatifitas dan menciptakan situasi kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.

Prinsip lain yang mendasari dari pelaksanaan pengawasan disamping sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

  1. Prinsip organisasional, artinya pengawasan harus dilaksanakan dalam kerangka struktur organisasi yang melingkupinya.
  2. Prinsip perbaikan, artinya pengawasan berusaha mengetahui kelemahan atau kekurangan dan kemudian dicarikan jalan pemecahanya.
  3. Prinsip komunikasi, artinya pengawasan dilakukan untuk membina system kerjasama antara atasan dan bawahan, membangun hubungan baik dalam proses pelaksanaan pengelolaan organisasi.
  4. Prinsip pencegahan, artinya bahwa pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengelola komponen-komponen organisasi.
  5. Prinsip pengendalian, artinya pengawasan dilakukan agar semua proses manajemen berada pada rel yang telah digariskan sebelumnya.
  6. Obyektifitas, yakni pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata di lapangan tamnpa menggunakan penilaian dan tafsiran subyektif dari pengawas.
  7. Prinsip kontinuitas, artinya dilakukan secara terus menerus, baik selama berlangsungnyab proses maupun setelah pelaksanaan kerja.

D. Fungsi Pengawasan

Fungsi utama daripada pengawasan adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain adalah menilai dan memperbaiki factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Swearingen bahwa fungsi dari pengawasan adalah untuk; mengkoordinasikan semua usaha, melengkapi kepemimpinan, memperluas pengalaman pekerja, menstimuli usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, menganalisis situasi, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan organisasi dan meningkatkan kemampuan kinerja.

E. Proses Pengawasan

Proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahap-tahap tersebut adalah merupakan rangkaian suatu proses yang dilakukan dalam pengawasan. Proses pengawasan menurut M. Manulang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu; menentukan alat pengukur (standard), mengadakan penilaian (evaluasi) dan mengadakan tindakan perbaikan (corrective action).

Secara rinci proses pengawasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penentuan standar

Penentuan standard dalam proses pengawasan secara tepat memang agak sulit, akan tetapi penentuan standard terkait waktu dengan perilaku pegawai harus dilakukan. Diantara standar yang harus ditetapkan dalam melakukan pengawasan adalah standard waktu, yakni berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk atau memberikan layanan jasa tertentu, standard produktifitas, yakni jumlah produk dan layanan jasan yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, standard biaya, yakni berapa biaya yang dikeluarkan untuk semua barang dan jasa, standard kualitas, yakni tingkat kemampuan yang dikehendaki, standard tingkah laku, artinya tipe tingkah laku yang dikehendaki terhadap pegawai dalam suatu organisasi. Lebih lanjut tentang penentuan standard ini Amirullah Haris Budiono mengacu kepada empat sumber informasi yang mencakup; pengamatan pribadi, laporan statistic, laporan lisan dan laporan tertulis.

2.  Evaluasi unjuk kerja

Evaluasi unjuk kerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan standard yang ada, oleh karena itu evalusai ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang akurat, dimana instrumentnya harus disusun secara lengkap dan valid. Mengadakan pengukuran ini harus terlebih dahulu dilakukan, karena tindakan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi yang didahului oleh kegiatan pengukuran tersebut.

  1. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja teradpat penyimpangan dari standard yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standard maka yang harus dilakukan adalah peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan harus dibuatkan skala prioritas dalam penanganannya.

Dalam melakukan perbaikan ada beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan, yaitu; tersedianya alokasi waktu yang memadai, rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan, alokasi waktu yang cukup bagi manajer untuk melakukan perbaikan manajemen dan adanya usaha extra dari semua komponen yang ada. Apabila usaha-usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang karena mungkin terdapat perubahan pada semua bidang.

F. Etika Pengawasan

Etika selalu berkaitan dengan standar baik-buruk. Hanya perlu diingat bahwa standar ini tidak berada di ruang hampa, selamanya berkonteks, mungkin sosial (politik, ekonomi atau kebudayaan) dengan lingkup lokal atau nasional, atau universal (kemanusiaan). Masalah dalam konteks ini manakala ada kekuasaan yang menentukan standar dan konteks baik buruk suatu perilaku. Misalnya, kekuasaan menetapkan standar baik-buruk hanya berkonteks politik dan lokal. Sementara pelaku ingin menggunakan konteks kebudayaan dan universal.

Pembicaraan tentang etika dapat pula melalui 2 jalan, yaitu pertama mempertanyakan keberadaan institusional, dan kedua dengan melihat keberadaan individual pelaku profesi. Jika yang pertama bersifat makro dengan pendekatan struktural, maka yang kedua bersifat mikro dengan memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perilaku seseorang.

Jalan lainnya dapat juga dilakukan dengan menitik-beratkan kepada bekerjanya nilai-nilai atas diri seseorang. Ada yang bersifat sosial, yaitu nilai-nilai yang diperoleh dari komunitas (sosialisasi) yang menjadi acuan dan komunitas memiliki daya pemaksa untuk dijalankannya nilai tersebut. Disini pelaku bersifat pasif. Selain itu ada pula nilai yang dipilih oleh individu secara sadar di antara sekian banyak nilai yang tereksposure kepadanya. Nilai ini dipilih dengan kesadaran, bahkan dengan sikap kefilsafatan tertentu. Maka pelaku dapat disebut bersifat aktif. Baik etika bersifat makro maupun mikro, ataupun nilai bersifat pasif maupun aktif, kesemuanya saling berkaitan, yang satu akan menentukan lainnya.

Etika makro dapat dikenali dengan melakukan analisis atas keberadaan institusi dalam interaksinya dengan institusi-institusi lainnya sebagai bagian sistem sosial. Peran sosial dari suatu institusi bagi yang menggunakan cara pandang struktural fungsionalisme adalah bertolak dari harapan/ekspektasi (expectation) institusi lain yang berada dalam system sosial. Keseimbangan terjadi manakala setiap pihak menjalankan peran yang berkesesuaian dengan ekspektasi pihak lainnya. Pandangan mekanistis atas sistem sosial ini mengabaikan pilihan-pilihan idealisme dari pelaku dalam institusi sosial. Jika sistem sosial sepenuhnya mesin yang dapat direkayasa tentulah keseimbangan dapat tercapai. Tetapi kenyataannya peran sosial adalah resultante dari peran yang ditetapkan bagi dirinya sendiri oleh pengelola institusi dengan peran yang menjadi ekspektasi institusiinstitusi lainnya.

Berdasarkan dari paparan tersebut tentunya seorang pengawas dalam suatu manajemen harus bertindak secara professional dan selalu mendasarkan diri pada etika keilmuan yang dimiliki, menjaga kedudukan, martabat dan jabatannya di mata orang lain. Karena etika adalah pandangan , keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah dan merupakan standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika.

Pengawasan harus dilakukan berdasarkan nilai personal sebagai standar etika yang terdiri dari ; Nilai (Values) sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berfikir dan perilaku dari seseorang, Nilai Personal atau Personal Values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorangsehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya dan Nilai Personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berfikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berfikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hendyat Soetopo bahwa dalam menjalankan tugasnya pengawas handaklah berpedoman etik jabatan bahwa pengawas adalah; manusia Pancasila, pendidik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang mutakhir, membantu melaksanakan program pendidikan, memahami dan menguasai masalah-masalah kependidikan, mampu memecahkan masalah demi kesuksesan organisasinya, mampu bekerjasama dan bergaul dengan berbagai pihak, menguasai teknik riset operasional, berusaha memelihara nama baik pengawas.

Berdasarkan dari paparan dan uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengawasan, seorang pengawas harus benar-benar memiliki kematangan pribadi dan kematangan wawasan terhadap pekerjaan yang diawasi yang berhubungan dengan bidang personal, material, dan operasional dalam organisasi agar mampu mengendalikan organisasi untuk berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

G. Karakteristik Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif menurut Amirullah mempunyai karakteristik; akurat terhadap informasi, ekonomis, tepat waktu ketika diketahui penyimpangan, Sesuai dengan realitas oeganisasi, berpusat pada pengendalian strategic, Terkoordinasi dengan arus kerja, Obuektif dan komprehensif, fleksibel dan dapat diterima oleh para anggota.

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang tepat sesai dengan proses yang harus dilalui, tanpa menyimpang dari system yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Pengawasan sebagai suatu system, sebagaimana halnya system-sistem yang lain mempunyai karakteristik tertentu, namun demikian karakteristik tersebut tidak bersifat mutlak tetapi bersifat nisbi, artinya pada kondisi yang berbeda karakteristik itu menjadi berbeda pula.

H. Penutup

Berdasarkan dari pembahasan tersebut diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa diantara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan pengawasan mempunyai peran yang penting. Dalam fungsi perencanaan, manajer menetapkan apa yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu, sedangkan dalam pengawasan, berusaha untuk melakukan evaluasi apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dan kalau tidak dapat dicapai, maka harus dicari factor penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga tindakan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai bentuk instrospeksi diri bagi seseorang.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses manajemen tidak akan ada artinya, kalau tidak segera diikuti dengan tindakan pengawasan sebagai pengendalian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa; apabila kegiatan pengawasan sebagai bentuk pengendalian dilakukan secara efektif akan menjadikan jaminan bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi akan dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

Amirullah Haris Budiono, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.

Handayaningrat, S., Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994.

Hendyat Soetopo, Manajemen Pendidikan (Bahan Kuliah Manajemen Pendidikan) Universitas Negeri Malang, 2001.

M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta, Galia Indonesia, 1990.

M. Nur Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, PT. Bumi Aksara, 2007.

Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Soewartojo, J., Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Restu Agung, Jakarta. 1995.

Subardi, A., Dasar – Dasar Manajemen, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta. 1992.

Swearingen, Supervision of Instruction Foundation and Dimension, New York, British Manual of Sociology,1961.

Udian Saifudin Sa’ud, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehansif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Sekian

Semoga Bermanfaat

MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNGGULAN


MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNGGULAN

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

A.  Pengembangan Sistem Penyelengggaraan Madrasah dan Sekolah Islam Unggulan

Di Indonesia, dari sisi ukuran muatan keunggulan, sekolah unggulan di Indonesia juga kurang memenuhi syarat. Sekolah unggulan di Indonesia hanya mengukur sebagian kemampuan akademis. Dalam konsep yang sesungguhnya, sekolah unggul adalah sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuh-kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuh-kembangkan, melainkan potensi psikis, fisik, etik, moral, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi.

Keunggulan sekolah terletak pada bagaimana cara sekolah merancang-bangun sekolah sebagai organisasi. Maksudnya adalah bagaimana struktur organisasi pada sekolah itu disusun, bagaimana warga sekolah berpartisipasi, bagaimana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dan bagaimana terjadinya pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang disertai tangung jawab. Semua itu bermuara kepada kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Program kelas unggulan di Indonesia secara pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah malpraktik dan akan merugikan pendidikan kita dalam jangka panjang. Kelas-kelas unggulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa menurut kemampuan akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar. Pengelompokan siswa ke dalam kelas-kelas menurut kemampuan akademis tidak sesuai dengan hakikat kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat tak ada yang memiliki karakteristik homogen.

Bila boleh mengkritisi, pelaksanaan sekolah unggulan di Indonesia memiliki banyak kelemahan. Pertama, sekolah unggulan di sini membutuhkan legitimasi dari pemerintah bukan atas inisiatif masyarakat atau pengakuan masyarakat. Sehingga penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis dari pada muatan edukatifnya. Apabila sekolah unggulan didasari atas pengakuan masyarakat maka pemerintah tidak perlu mengucurkan dana lebih kepada sekolah unggulan, karena masyarakat akan menanggung semua biaya atas keunggulan sekolah itu.

Kedua, sekolah unggulan hanya melayani golongan kaya, sementara itu golongan miskin tidak mungkin mampu mengikuti sekolah unggulan walaupun secara akademis memenuhi syarat. Untuk mengikuti kelas unggulan, selain harus memiliki kemampuan akademis tinggi juga harus menyediakan uang jutaan rupiah. Artinya penyelenggaraan sekolah unggulan bertentangan dengan prinsip equity yaitu terbukanya akses dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang baik. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan ini amat penting agar kelak melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki hati nurani yang berkeadilan.

Ketiga, profil sekolah unggulan kita hanya dilihat dari karakteristik prestasi yang tinggi berupa NEM, input siswa yang memiliki NEM tinggi, ketenagaan berkualitas, sarana prasarana yang lengkap, dana sekolah yang besar, kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sekolah yang kesemuanya sudah unggul. Wajar saja bila bahan masukannya bagus, diproses di tempat yang baik dan dengan cara yang baik pula maka keluarannya otomatis bagus. Yang seharusnya disebut unggul adalah apabila masukan biasa-biasa saja atau kurang baik tetapi diproses ditempat yang baik dengan cara yang baik pula sehingga keluarannya bagus.Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah unggulan harus segera direstrukturisasi agar benar-benar bisa melahirkan manusia unggul yang bermanfaat bagi negeri ini.

Maka konsep sekolah unggulan yang tidak unggul ini harus segera direstrukturisasi. Restrukrutisasi sekolah unggulan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Pertama, program sekolah unggulan tidak perlu memisahkan antara anak yang memiliki bakat keunggulan dengan anak yang tidak memiliki bakat keunggulan. Kelas harus dibuat heterogen sehingga anak yang memiliki bakat keunggulan bisa bergaul dan bersosialisasi dengan semua orang dari tingkatan dan latar berlakang yang beraneka ragam. Pelaksanaan pembelajaran harus menyatu dengan kelas biasa, hanya saja siswa yang memiliki bakat keunggulan tertentu disalurkan dan dikembangkan bersama-sama dengan anak yang memiliki bakat keunggulan serupa. Misalnya anak yang memiliki bakat keunggulan seni tetap masuk dalam kelas reguler, namun diberi pengayaan pelajaran seni.

Kedua, dasar pemilihan keunggulan tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelegensi dalam lingkup sempit yang berupa kemampuan logika-matematika seperti yang diwujudkan dalam test IQ. Keunggulan seseorang dapat dijaring melalui berbagai keberbakatan seperti yang hingga kini dikenal adanya 8 macam kecerdasan (multiple itegensies).

Ketiga, sekolah unggulan jangan hanya menjaring anak yang kaya saja tetapi menjaring semua anak yang memiliki bakat keunggulan dari semua kalangan. Berbagai sekolah unggulan yang dikembangkan di Amerika justru untuk membela kalangan miskin. Misalnya Effectif School yang dikembangkan awal 1980-an oleh Ronald Edmonds di Harvard University adalah untuk membela anak dari kalangan miskin karena prestasinya tak kalah dengan anak kaya. Demikian pula dengan School Development Program yang dikembangkan oleh James Comer ditujukan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Accellerated School yang diciptakan oleh Henry Levin dari Standford University juga memfokuskan untuk memacu prestasi yang tinggi pada siswa kurang beruntung atau siswa beresiko. Essential school yang diciptakan oleh Theodore Sizer dari Brown University, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang mampu.

Keempat, Madrasah/sekolah Islam unggulan harus memiliki model manajemen yang unggul yaitu yang melibatkan partisipasi semua stakeholder sekolah, memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki budaya sekolah yang kuat, mengutamakan pelayanan pada siswa, menghargasi prestasi setiap siswa berdasar kondisinya masing-masing, terpenuhinya harapan siswa dan berbagai pihak terkait dengan memuaskan.

Saat ini amat tepat untuk mengembangkan madrasah/sekolah unggulan karena terdapat dua suprastruktur yang mendukung. Pertama, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pendidikan termasuk salah satu bidang yang didesentralisasikan. Dengan adanya kedekatan birokrasi antara sekolah dengan Kabupaten/Kota diharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sekolah unggulan semakin serius. Kedua, adanya UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang didalamnya memuat bahwa salah satu program pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat/sekolah. Melalui pendidikan berbasis masyarakat/sekolah inilah warga sekolah akan memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola sekolah. Setiap sekolah akan menjadi sekolah unggulan apabila diberi wewenang untuk mengelola dirinya sendiri dan diberi tanggung jawab penuh. Selama sekolah-sekolah hanya dijadikan alat oleh birokrasi di atasnya maka sekolah tidak akan pernah menjadi sekolah unggul. Bisa saja semua sekolah menjadi sekolah unggul yang berbeda-beda berdasarkan pontensi dan kebutuhan warganya. Apabila semua sekolah telah menjadi sekolah unggul maka tidak sulit bagi negeri ini untuk bangkit dari keterpurukannya.

Ketika mengamati madrasah mencatat empat persoalan umum yang menjadi penurunan kualitas madrasah seperti yang diungkapkan oleh Malik Fadjar (1998) yaitu (1) kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai; (2) sarana fisik dan fasilitas pendidikan yang minim; (3) manajemen non profesional; (4) jumlah murid yang sedikit dan berasal dari kalangan menengah ke bawah. kesimpulan Fajar ini relevan  dengan hasil evaluasi Dirjen Bimbagais (1997) tentang penerapan kurikulum 1994 yang masih lemah pada tiga unsur pokok dalam proses pembelajaran yaitu (1) kurikulum yang dinilai yang terlalu sarat, kurang fungsional dan kurang proporsional; (2) sumberdaya pendidikan yang lemah di bidang sumberdaya manusia sarana prasarana dan pembiayaan/dana; (3) rendahnya kualitas pembelajaran disebabkan kurangnya penerapan metodologi dan teknologi pengajaran, motivasi dan semangat, serta pengembangan kreativitas guru yang belum kondusif.

Banyak tantangan yang mesti dihadapi madrasah. Pertama, selama ini image masyarakat tentang madrasah masih kurang baik. Produk madrasah masih dianggap kurang berkualitas, khususnya dalam ilmu pengetahuan umum. Hal ini mengharuskan madrasah tetap komitmen memperbaiki mutu pendidikan khususnya pendidikan umum tersebut.

Kedua, masih adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (atau pemikiran dokmatis), sehingga  terjadi istilah-istilah dan praktek pendidikan sebagai berikut: konsep ’abdullah lebih dominan ketimbang kholifatullah, sekolah lebih menampakkan praktek punishment dari pada reward, lebih berorientasi kepada hablum minallah dari pada hablum minannas, lebih dominannya budaya kata (bil maqol) dari pada perbuatan (bil hal), berpikir rasional lebih dikalahkan oleh pendekatan emosional, penemuan empiris dibatalkan oleh ramalan-ramalan, etos seringkali dikalahkan oleh mitos, masih ada kebiasaan memisah dunia dan akhirat, antara wahyu dan akal.

Ketiga, diberlakukannya UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang telah menempatkan posisi madrah ekuivalen dengan kelembagaan pendidikan nasional pada umumnya (SMP umum dan SMA), menempatkan kedudukan madrasah sebagai sekolah umum (yang berciri khas Islam). Hal ini mengandung arti bahwa peserta didik madrasah sederajat dengan peserta didik di SMP dan SMU umum. Kondisi ini mengharuskan madrasah menghasilkan produk yang cerdas, terampil, dan bertaqwa.

Keempat, diberlakukannya kurikulum baru tahun 2006 (KTSP), yang memberlakukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa Madrasah secara keseluruhan, baik untuk mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama, telah disamakan dengan siswa SMP dan SMU umum. Di mana alokasi jumlah jam untuk mata pelajaran agama di madrasah pun berkurang. Hal ini mengkhawatirkan guru-guru madrasah tidak dapat memberikan layanan maksimal dalam pengajaran bidang ilmu-agama. Kondisi tersebut mengharuskan madrasah mencari solusi yang tepat agar dapat menghasilkan produk yang unggul dalam ilmu-ilmu agama.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ace Suryadi, H.A.R. Tilaar, bahwa pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi, baik modal maupun manusia (human and capital investmen) untuk membantu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sekaligus mempunyai kemampuan produktif di masa depan yang diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya. Pergeseran tersebut mengarah pada; Pertama, terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat adanya loncatan revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kecenderungan perilaku masyarakat yang lebih fungsional, dimana hubungan sosial hanya dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan semata, ketiga, masyarakat padat informasi, dan keempat, kehidupan yang makin sistemik dan terbuka, yakni masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem yang terbuka (open sistem).

Usaha pengembangan sekolah model ini penting dilakukan, seyampang tidak meninggalkan aspek-aspek peningkatan mutu pendidikan. Misalnya: (1) pembinaan prestasi akademik harus selalu ditingkatkan dengan memberikan jadwal remedial secara kolektif atau secara individu bagi anak-anak yang kurang mampu dalam mengikuti pelajaran di kelas, sehingga anak benar-benar sangat menguasai pelajaran, (2) pembinaan prestasi non akademik melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler harus terus ditingkatkan. Seluruh potensi siswa sebisa mungkin dapat digali dan disalurkan serta diasah sehingga kelak setiap siswa dapat mempunyai bidang ketrampilan (bekal hidup) yang ditekuni secara profesional sesuai minat dan bakatnya, (3) peningkatan mutu dan kualitas tenaga pengajar, sarana prasarana belajar termasuk perpustakaan dan laboratorium serta sumber-sumber belajar lainnya, (4) memberikan teladan dalam melaksakan school culture sehingga siswa memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan keyakinan agamanya, dan (5) menjalin kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.

Jika dilihat dari kecenderungan atau gejala sosial baru yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini yang berimplikasi pada tuntutan dan harapan tentang model pendidikan yang mereka harapkan, maka sebenarnya madrasah memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi alternatif pendidikan masa depan. Kecenderungan tersebut antara lain sebagai berikut ;

Pertama, terjadinya mobilitas sosial yakni munculnya masyarakat menengah baru terutama kaum intelektual yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Kelas menengah baru senantiasa memiliki peran besar dalam proses transformasi sosial, di bidang pendidikan misalnya akan berimplikasi pada tuntutan terhadap fasilitas pendidikan yang sesuai dengan aspirasinya baik cita-citanya maupun status sosialnya. Karena itu lembaga pendidikan yang mampu merespon dan mengapresiasi tuntutan masyarakat tersebut secara cepat dan cerdas akan menjadi pilihan masyarakat ini.

Kedua, munculnya kesadaran baru dalam beragama (“santrinisasi”), terutama pada masyarakat perkotaan kelompok masyarakat menengah atas, sebagai akibat dari proses re-Islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan secara perorangan. Terjadinya santrinisasi masyarakat elit tersebut akan berimplikasi pada tuntutan dan harapan akan pendidikan yang mengaspirasikan status sosial dan keagamaannya. Sebab itu pemilihan lembaga pendidikan didasarkan minimal pada dua hal tersebut, yakni status sosial dan agama.

Ketiga, arus globalisasi dan modernisasi yang demikian cepat perlu disikapi secara arif. Modernisasi dengan berbagai macam dampaknya perlu disiapkan manusia-manusia yang memiliki dua kompetensi sekaligus; yakni Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan nilai-nilai spiritualitas keagamaan (IMTAQ). Kelemahan di salah satu kompetensi tersebut menjadikan perkembangan anak tidak seimbang, yang pada akhirnya akan menciptakan pribadi  yang pincang (split personality). Arus globalisasi dan modernisasi tersebut akhirnya berimplikasi pada tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan yang disamping dapat mengembangkan potensi-potensi akademik ilmu pengetahuan dan teknologi juga internalisasi nilai-nilai riligiusitas.

B.   Kesimpulan

Sistem penyelenggaraan madrasah/sekolah islam unggulan di Indonesia masih dalam menjadi pertanyaan besar. Apakah yang menjadi keter-unnggulan sekolah Islam atau madrasah? Apakah hanya sekedar sebagai market ataukah benar-benar sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertugas untuk menghilangkan keterbelengguan umat? Jawabnya tentu pada masing-masing lembaga tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa alasan masyarakat memilih lembaga pendidikan paling tidak didasarkan pada lima kategori sebagai berikut;

Pertama, alasan teologis. Alasan ini didasarkan pada kecenderungan global sekarang ini dimana nilai-nilai agama dan moralitas menjadi taruhan seiring dengan arus globalisasi tersebut, sebab itu orang tua berfikir agar bagaimana di tengah arus globalisasi tersebut sejak dini anak-anak sudah dibentengi dengan moralitas dan agama.

Kedua, alasan sosiologis. Berdasarkan alasan ini pemilihan lembaga pendidikan adalah didasarkan pada seberapa jauh lembaga pendidikan dapat memenuhi peran-peran sosiologis; peran alokasi posisionil berupa kedudukan dan peran penting dalam kehidupan sosial; memungkinkan terjadinya mobilitas sosial; peran mengukuhkan status sosial; dan peran untuk meningkatkan prestise seseorang di masyarakat.

Ketiga, alasan fisiologis. Alasan ini didasarkan pada faktor-faktor eksternal yang bersifat fisik, seperti; letak dan kondisi geografis, bangunan fisik, lingkungan pendidikan, sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan, dan seterusnya.

Keempat, Alasan akademis. Alasan ini didasarkan pada prestasi dan performa lembaga pendidikan yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tersebut dikelola secara profesional. Performa dan profesionalitas pengelolaan lembaga pendidikan akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya prestasi akademik, dan lembaga pendidikan yang mempunyai prestasi yang tinggi, bagi masyarakat terpelajar, akan dikukuhkan sebagai lembaga pendidikan unggul, favorit dan menjadi pilihan masyarakat.

Kelima, Alasan Ekonomis. Alasan ini didasarkan pada tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh orang untuk pembiayaan pendidikan di lembaga bersangkutan. Bagi masyarakat menengah ke bawah permasalahan biaya menjadi masalah penting, sebaliknya bagi masyarakat elit tingginya biaya pendidikan kadang menjadi ukuran bahwa lembaga pendidikan tersebut unggul, elit, prestise, dan menjanjikan.

Keempat, merangkul orang tua untuk bekerja sama melakukan terapi penyempurnaan pembelajaran bidang agama melalui belajar lagi di rumah, oleh orang tua, atau memanggil guru ngaji, belajar di madrasah diniyah sore ataupun menjadi santri di pondok pesantren. Secara khusus, terdapat beberapa upaya yang mungkin dapat dijadikan alternatif untuk peningkatan kualitas pendidikan Madrasah antara lain, Madrasah perlu membenahi kurikulum, tetap berkomitmen menjadi tempat pembelajaran yang nyaman dan baik, lebih selektif dalam penerimaan siswa baru.

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdurrahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak bansa, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Afzalur Rahim, Managing Conflict in Organizations, (New York : Praeger, 1986).

Arifin, I. 1995. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Berprestas: Studi Multi Kasus MIN Malang I, MI Manbaul ulum, dan SDN Ngalik I Batu. Malang: PPS IKIP Malang.

Arifin, I.. Startegi Pengelolaan MI Unggulan: Analisis Evaluatif dalam Menyususn Perencanaan Strategik MI unggulan. Jurnal pendidikan, 26, (1), 1999.

Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahya.

Ditjenbimbagais.. Startegi Pembelajaran Kurikulum Madrasah 1994. Jakarta. Ditjenbimbagais. Depag RI. 1997

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).

E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Emery Stoop et.al., Handbook of Educational Administration Second Edition, (A. Boston : Allyn and Bacon Inc., 1981).

H.A.R Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Remaja Roesdakarya, Bandung cet-4 1999

HAR Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Hasbullah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,PT Rajagrafindo Persada, Cet.IV, Jakarta, 2003.

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Ibrahim dan Arifin S.H. Inovasi Pendidikan. Makalah, tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1998.

Jamal Madhi, Menjadi Pemimpin yang Efektif dan Berpengaruh Tinjauan Manajemen Kepemimpinan Islam, terj. Amang Syafrudin dan Ahmad Fauzan, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2002).

Jerome S Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet III 2006.

Lezotte, L.W.  Effective Schools Research Model for Planned Change. Effective Schools Product, Limited. Michigan Okemos,1989.

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988).

Malik Fajar, 1999, Madrasah dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung.

Mastuhu, “Universitas Islam di Tengah Kompetisi Global”, dalam M. Zainuddin dan Muhammad In’am Esha (Eds), Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global, (Yogyakarta : Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan UIN Press, 2004).

Muhammad bin Yazîd Abû Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibni Mâjah, jilid II,  (Beirut : Dâr al-Fikr, tt),

Mulyasa, Pedoman Manajemen  Berbasis Madrasah, Direjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, Departemen Agama RI, 2005.

 Panduan Manajemen Sekolah, ttp: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdikbud, 1999.

Robbin S.P, Perilaku Organiasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia Jilid I Jakarta, Prehallindo, 1996.

Sergiovanni, T.J. The principalship A Reflective Practice Perspective. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1991.

Soemanto, Wasti dan Hendyat Soetopo, Kepemimpinan Dalam Pendidikan, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.

Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, LP3ES, Jakarta, Cet-2, 1984.

Umaedi.. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Indonesia, Jakarta.: 1999.

 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (ttp : Pustaka Widyatama, tt).