ILLEGAL LOGING


ILLEGAL LOGING DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

 

A.      Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, di mana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang  disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam, kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (Illegal Logging).

Meskipun di atas  kertas, Indonesia telah menyisihkan 19 juta hektare atau 13 persen dari total hutan alam yang ada di Indonesia dalam suatu jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi dimana kawasan-kawasan tersebut sengaja diperuntukkan bagi kepentingan pelestarian plasma nutfah, jenis dan ekosistem yang banyak diantaranya sangat unik dan dianggap merupakan warisan dunia (world heritage). Namun demikian kenyataanya menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat kegiatan penebangan liar.

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Penebangan liar adalah penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat kecepatan 1.6 – 2.0 juta hektar per tahun sehingga Menteri Kehutanan Indonesia telah menempatkan pembasmian aktivitas penebangan liar termasuk perdagangan kayu  illegal sebagai agenda utama dalam lima kebijakan utama sektor kehutanan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian kebijakan ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif.

Penebangan liar merupakan sebuah bencana bagi dunia kehutanan  Indonesia yang berdampak luas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai illegal logging dan hukumnya dalam perspektif fiqih.

B.       Definisi dan Latar Belakang Terjadinya Illegal Logging

Menurut konsep manajemen hutan sebetulnya penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (reduced impact logging). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management), tetapi kegiatan penebangan liar (illegal logging) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan.

Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.  Dimana kayu yang dianggap legal adalah kayu yang bersumber dari:

  • HPH (konsesi untuk kayu di hutan produksi dengan ijin dari Dephut);
  • HTI di hutan produksi (ijin konsesi hutan tanaman oleh Dephut);
  • IPK HTI dengan stok tebangan < 20 m³ (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
  • IPK Kebun (ijin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintah pusat);
  • Hutan rakyat (di luar kawasan hutan);
  • Ijin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas kawasan hutan, untuk industri dan/atau masyarakat adat;
  • Hutan kemasyarakatan (HKm) (ijin hutan rakyat di hutan produksi di keluarkan oleh Dephut);
  • HPH kecil (ijin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25 tahun, dikeluarkan oleh Bupati antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;
  • KDTI (dikeluarkan oleh Dephut kepada Masyarakat Adat Pesisir, Krui, Lampung Barat);
  • Konsesi Kopermas yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan atau dikeluarkan antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002;
  • Impor yang sah;
  • Lelang yang sah (Petunjuk yang jelas harus disusun untuk mengidentifikasi pelelangan yang sah, untuk menghindari permainan pengesahan kayu ilegal).

Sedangkan kayu yang ilegal adalah kayunya berasal dari :

  • Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung;
  • Ijin Bupati di dalam kawasan hutan (misalnya IPKTM, HPHH, IPPK) yang diterbitkan setelah 8 Juni 2002;
  • IPK HTI dengan stok tebangan >20m3;
  • Konsensi  Kopermas yang dikeluarkan oleh Pemrerintah Daerah setelah Desember 2004.

Atau dengan kata lain, batasan/pengertian Illegal logging adalah  meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan exploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan  nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang  beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

  1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataanya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumberdaya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa, yang pada gilirannya semakin menguntungkan para raja kayu dan pejabat korup yang menjadi perlindungan mereka.

  1. Kelembagaan

Sistem pengusahaan melalui HPH telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan huatn skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

  1. Kesejangan Ketersediaan Bahan Baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m3 per tahun telah mendorong terjadinya penbengan kayu secara liar. Di samping itu terdapat juga permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyulundupan kayu dalam jumlah besar. Dibukanya kran ekspor kayu bulat menyebabkan sulitnya mendeteksi aliran kayu ilegal lintas batas.

  1. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan korodinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindutrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan  antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

  1. Kurangnya komitmen dan lemahnya law enforcement

Rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, banyak terlibat dalam praktek KKN yang berkaitan dengan penebangan secara liar. Penegak hukum bisa “dibeli” sehingga para aktor pelaku pencurian kayu, khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos dari hukuman.

C.      Aktor dan Pola Illegal Logging

Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan illegal logging, jika pelakunya hanya masyarakat sekitar hutan yang miskin tentu saja tindakan ini dengan mudahnya dapat dihentikan oleh aparat kepolisian. Dari hasil identifikasi aktor pelaku illegal logging, terdapat 6 (enam) aktor utama, yaitu:

  1. Cukong

Cukong yaitu pemilik modal yang membiayai kegiatan penebangan liar dan yang memperoleh keuntungan besar dari hasil penebangan liar. Di beberapa daerah dilaporkan bahwa para cukong terdiri dari: anggota MPR, anggota DPR, pejabat pemerintah (termasuk para pensiunan pejabat), para pengusaha kehutanan, Oknum TNI dan POLRI.

  1. Sebagian masyarakat

Khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun yang didatangkan, sebagai pelaku penebangan liar (penebang, penyarad, pengangkut kayu curian)

  1. Sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu  (industri perkayuan), skala besar, sedang dan kecil: sebagai pembeli kayu curian (penadah)
  2. Oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan) yang melakukan KKN; memanipulasi dokumen SAKB (SKSHH); tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya
  3. Oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI) yang bisa dibeli dengan uang sehingga para aktor pelaku penebangan liar, khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos (dengan mudah) dari hukuman (praktek KKN). Oknum TNI dan POLRI turut terlibat, termasuk ada yang mengawal pengangkutan kayu curian di jalan-jalan kabupaten/propinsi
  4. Pengusaha asing: penyelundupan kayu hasil curian ke Malaysia, Cina, dan lain-lain.

Aktivitas penebangan liar pada masa Orde Baru sebagian besar dilakukan oleh HPH dengan memanipulasi RKT sedangkan pasca reformasi di berbagai daerah (propinsi) dilakukan secara terang-terangan (terbuka). Masyarakat mencuri kayu secara berkelompok dengan menggunakan chain saw (gergaji mesin), menyarad dan menaruh kayu bulat di pinggir jalan angkutan HPH/HTI secara terang-terangan. Sebagian kayu bulat curian ada yang diolah langsung dekat lokasi hutan tempat pencurian kayu, banyak saw mill liar yang baru didirikan diberbagai lokasi di sekitar  kawasan hutan. Sebagian kayu bulat dan kayu gergajian hasil curian diangkut di jalan umum secara terbuka dan dokumen angkutan kayu bulat maupun kayu olahan (kayu gergajian) dipalsukan bekerjasama dengan aparat kehutanan daerah/propinsi setempat. Berdasarkan uraian tersebut, pola-pola pencurian kayu di Indonesia terdiri dari:

  1. Pencurian kayu secara vulgar

Mencuri kayu secara terang-terangan untuk tujuan komersil dimana terjadi pada saat masyarakat mendapat kebebasan yang sangat luar biasa selepas runtuhnya kekuasaan rezim orde baru, maka masyarakat yang selama ini menganggap mereka hanya menjadi “penonton” dalam pemanfaatan sumber daya hutan, mengambil inisiatif untuk menjadi “pemain” dengan memanfaatkan kesempatan kebebasan yang diperoleh pada saat reformasi untuk mencuri kayu, menjarah kekayaan sumber daya hutan Indonesia.

  1. Pencurian kayu yang didukung oleh dokumen resmi (SAKB, SKSHH) yang dipalsukan (aspal).
  2. Kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak.
  3. Pola yang lebih institusional dengan memanipulasi kebijakan pemerintah dalam bidang kehutanan, misalnya: kebijakan IPK, konversi hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit, HTI, pertambangan, pemukiman, dan lain-lain.
  4. Pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah misalnya melanggar forestry agreement (FA): menebang di luar areal RKT
  5. Pola tradisional yang pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dimana pola pencurian kayu ini sejak lama telah terjadi di  hutan jati di Pulau jawa.

D.      Dampak Illegal Logging

Kegiatan penebangan kayu secara liar (illegal logging) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal logging, mencapai Rp.30 trilyun per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja  kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (opprotunity cost). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang, penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (cukong). Tak hanya itu, illegal logging juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya illegal logging adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggungi oleh aktivitas pengusahaan hutan d isektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.

Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut  disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena  adanya  penebangan  liar.  Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi  yang  berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan telah berubah peruntukanya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi (irreversible).

  1. E.       Proses Penegakan Hukum Illegal Logging

Upaya memberantas kegiatan illegal logging telah dilakukan tetapi belum meperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan poin-poin bagaimana proses penegakan hukum kejadian illegal logging.

Gambar 1  – Rantai Penegakan Hukum Kehutanan

1.         Investigasi Polisi

Organisasi masyarakat sipil terus menerus menyediakan informasi mengenai penebangan liar kepada aparat penegak hukum dan media. Contohnya adalah ketika Telapak dan Badan Investigasi Lingkungan (EIA) mengumumkan temuan mereka kepada masyarakat mengenai penebangan liar di Papua. Laporan ini menarik perhatian semua pejabat tinggi pemerintah termasuk presiden dan DPR. Sebagai hasil dari laporan ini, polisi diberikan proyek baru yang bernama operasi Hutan Lestari II yang menelan biaya Pemerintah Indonesia  sekitar 12 miliar rupiah.

Polisi melakukan beberapa penahanan, menyita kayu ilegal dan mempublikasikan keberhasilan ini. Walaupun demikian, belum ada kasus besar (aktor intelektual) penebangan liar yang sampai ke tingkat jaksa penuntut, apalagi ke pengadilan. Kepolisian mengumumkan bahwa 136 orang dicurigai melakukan penebangan liar di Papua dan 31 diantaranya ditahan. Operasi Hutan Lestari II menyita 370.244 m3  kayu ilegal dan 19.728 m3 kayu ilegal yang telah diproses, serta beberapa alat transportasi seperti tugboat dan sejumlah kendaraan. Kinerja penegakan hukum yang sama juga terlihat pada tahun 2001 dan 2002 di  bawah operasi yang disebut wanalaga dan wanabahari. Terdapat1031 kasus penebangan liar yang diinvestigasi pada tahun 2001 dan 971 kasus pada tahun 2002 tetapi tidak ada kasus besar yang berhasil diungkap oleh penegak hukum.

Terdapat indikasi bahwa polisi terlibat dalam penebangan liar seperti yang dilaporkan oleh sebuah studi yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian. Keterlibatan polisi dalam pembalakan liar mencakup  pemberian perlindungan dan melakukan perdagangan kayu  untuk keuntungannya sendiri. Studi ini mendukung hasil operasi hutan lestari II di Papua dan proses pengadilan di Sorong, Papua. Ketika penegak hukum berhasil membawa kasus pembalakan liar ke pengadilan, mereka hanya dapat membawa  kasus yang melibatkan supir truk, penebang lokal, penyarad, atau kapten kapal yang tertangkap basah membawa kayu ilegal oleh pengawas kehutanan. Orang-orang tersebut biasanya dihukum kurang dari setahun atau hukuman minimal lainnya, karena peran mereka yang kecil pada aktivitas penebangan liar. Apabila cukong berhasil disidangkan, cukong tersebut biasanya mendapat hukuman yang ringan atau dibebaskan karena kurangnya bukti bahwa mereka terlibat dalam pembalakan liar seperti didefinisikan dalam peraturan kehutanan.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi keterlibatan aktor intelektual penebangan liar adalah protes dari masyarakat lokal melalui pergerakan massa secara anarkhi. Masyarakat lokal dimanfaatkan oleh cukong untuk melindunginya dari penahanan. Di Kalimantan Barat, polisi harus menyerah kepada tuntutan masyarakat yang meminta kembali kendaraan yang disita dari tempat pembalakan liar. Protes dari masyarakat ini dapat menggagalkan proses penegakan hukum kehutanan.

2.         Penuntutan Oleh Jaksa

Belum ada kasus besar penebangan liar yang telah diserahkan oleh kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Sebagai akibatnya, departemen kehutanan menyerahkan kasus yang melibatkan cukong penebangan liar langsung kepada jaksa penuntut umum dan memberlakukan kasus tersebut sebagai kasus korupsi. Jaksa penuntut umum diperbolehkan menginvestigasi kasus penebangan liar. Namun demikian, belum ada kasus korupsi besar yang terkait dengan pembalakan liar yang dimasukkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3.          Proses Pengadilan

Karena polisi dan jaksa penuntut umum gagal membawa kasus cukong atau kasus besar penebangan liar ke pengadilan, pengadilan belum mengadili kasus-kasus seperti ini. Terdapat beberapa kasus penebangan liar dan korupsi  yang berhasil dibawa ke pengadilan, namun hampir semuanya mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas sama sekali. Hakim mungkin dipengaruhi oleh penyokong dana penebangan liar dan orang-orang yang mewakilinya. Hakim sebagai aparat pemerintah mungkin juga menghadapi  tekanan untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi para aktor intelektual pembalakan liar.

Berdasarkan gambaran proses penegakan hukum terhadap kasus illegal logging di atas, maka untuk menjadikan penegakan hukum sebagai salah satu solusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan permasalahan illegal logging diperlukan adanya perbaikan moral dan kemampuan aparat penegak hukum termasuk didalamnya pemberian  reward  dan punishment.  Selain itu diperlukan adanya inovasi dengan menggunakan perangkat hukum yang baru (Undang-undang Korupsi dan Undang-undang tindak pencucian uang) untuk menangkap otak dibalik tindak kejahatan illegal logging serta perlunya dibuat proses pengadilan yang lebih mudah untuk menghukum mereka.

F.       Upaya Penanggulangan Illegal Logging

Ada beberapa alasan mengapa aktivitas penebangan liar terbukti sulit untuk dihentikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu:

  1. Penebangan liar didukung oleh penyokong dana, atau cukong, yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (organized crimes). Para penyokong dana ini hanya diketahui dari nama depannya, bahkan oleh polisi dan dinas kehutanan. Informasi mengenai tempat tinggal, keluarga, bisnis sesungguhnya, dan bank yang mereka pakai tetap tersembunyi. Mereka dapt berpindah secara bebas dari satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia dan negara tetangga. Para penegak hukum kehutanan mempunyai keterbatasan sumber daya dalam menghadapi cukong-cukong tersebut. Penegak hukum hanya memfokuskan usaha mereka pada menemukan bukti-bukti fisik dari adanya kayu ilegal, seperti kepemilikan, penyimpanan dan pengangkutan kayu dan produk hutan lainnya yang tanpa surat-surat dokumen yang sah. Karena lebih memfokuskan pada bukti fisik kayu ilegal, maka target paling mudah dalam usaha penegakan hukum kehuatanan adalah supir truk yang sedang mengangkut kayu ilegal. Namun demikian, sulit bagi penegak hukum kehuatanan untuk membuktikan adanya hubungan dari bukti-bukti tertangkapnya supir truk tersebut dengan penyokong dana dan aktor intelektual lainnya dari pembalakan liar.
  2. Pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya korupsi. Penyokong dana yang mengoperasikan pembalakan liar dan aktivitas perdagangan kayu ilegal mengerti dengan siapa mereka harus membayar untuk melindungi bisnis kayu ilegal mereka. Untuk melancarkan operasinya, mereka memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum pejabat kunci di kantor dinas kehutanan untuk memperoleh surat pengangkutan kayu (SKSHH), serta membayar oknum aparat di semua pos pemeriksaan ketika mereka mengangkut kayu ilegal. Mereka juga harus membina hubungan baik dengan para pengambil keputusan di badan legislatif dan pemerintahan daerah, serta oknum kepolisian dan militer di daerah dimana mereka mengoperasikan usaha kayu ilegal mereka. Saat mereka gagal memelihara hubungan baik ini dan mendapat kesulitan dengan penegak hukum, mereka dapat menyuap oknum jaksa penuntut dan hakim untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan bagi mereka.
  3. Terdapat suatu perasaan tidak nyaman pada individu-individu yang bertanggung jawab  yang prihatin dengan pembalakan liar serta masalah-masalah yang terkait dengannya. Walaupun korupsi telah mempengaruhi hampir semua fungsi pemerintahan, masih ada individu-individu yang bertanggung jawab di kepolisian, militer, dinas kehutanan dan aparat bea dan cukai yang berkeinginan untuk melawan kejahatan kehutanan ini, seperti yang disyaratkan pada sumpah dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Namun demikian, orang-orang ini bekerja secara individu dan pemeritah kurang mampu melindungi mereka. Mereka menghadapi resiko dipindahkan atau bahkan kehilangan pekerjaan karena usaha mereka menghentikan pembalakan liar. Mereka juga khawatir akan adanya perlawanan dari anggota masyarakat yang marah yang diuntungkan oleh pembalakan liar. Pada era reformasi, tentara nasional indonesia (TNI) dibebaskan dari tugas keamanan internal dan tugas tersebut diberikan kepada kepolisian. Setelah era tersebut, para pembalak liar semakin terang-terangan dalam melakukan aksinya. Mereka secara terbuka melakukan aktivitas pembalakan liar baik siang maupun malam, tanpa rasa takut pada polisi.

Meskipun illegal logging sulit untuk diatasi, namun upaya penanggulangan illegal logging tetap harus diupayakan hingga kegiatan illegal logging berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan di mana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi).

  1. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya illegal logging tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalaui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb.
  2. Ground checking dan patroli
  3. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar
  4. Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan
  5. Inspeksi di log pond IPKH
  6. Inspeksi di lokasi Industri
  7. Melakukan timber tracking
  8. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu  lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.
  9.  Tindak prefentif untuk mencegah terjadinya illegal logging

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana  aksi jangka  menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif  dapat dilakukan melalui:

  1. Pembangunan kelembagaan (Capacity Building) yang menyangkut perangkat lunak, perngkat keras dan SDM termasuk pemberian reward and punishment.
  2. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan
  3. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya
  4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM
  5. Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap
  6. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat
  7. Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (fit and proper test)
  8. Evaluasi dan review peraturan dan perundang-undangan
  9. Perbaikan mekanisme  pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan
  10. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional
  11. Penegasan Penataan batas kawasan hutan
  12. Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil.
  13. Tindakan supresi (represif)

Tindakan represif  merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehinga pemberian sanksi hukum harus tepat.

G.      Hukum Illegal Logging dalam Perspektif Fiqih

Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  ( الأعراف : 56 )

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A’raaf/7: 56).

Baru-baru ini banjir bandang melanda Pulau Kalimantan, menenggelamkan ratusan rumah penduduk. Sebelumnya, banjir yang lebih dahsyat telah memporak-porandakan sebagian wilayah Blitar Jawa Timur, juga wilayah Aceh, pasca diguncang gempa dan Tsunami, terendam banjir. Sedangkan di Jakarta, banjir hampir terjadi setiap tahun. Malapetaka ini disebabkan oleh rusaknya lingkungan dan hancurnya ekosistem alam, krisis ekologi, karena dijahili tangan-tangan rakus manusia. Mereka mengeksploitasi alam tanpa henti.

Islam sebagai agama paripurna, memiliki kebenaran universal dan absolut, sejak 14 abad lalu telah memiliki perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan, lewat warning (memberi peringatan) akibat kerusakan lingkungan, antara lain dinyatakan dalam Alquran, surat Ar-Ruum: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( الروم : 41 )

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

(QS. Ar-Ruum/30: 41)

 

Dalam ayat itu dikatakan, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid (destroyer/perusak) akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik mereka yang merusak mapun yang tidak terlibat) supaya mereka kembali ke jalan yang benar (la‘allahum yarji‘un).

Sayangnya manusia tidak pernah jera dan mau mengambil pelajaran di balik bencana alam yang terjadi. Mereka bebal dan buta tuli terhadap tanda-tanda yang dihadirkan oleh alam sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap prilaku manusia yang rakus dan pongah dalam mengesploitasi alam. Sepertinya syair Ebiet G.Ade “mungkin alam sudah enggan bersahabat dengan kita” semakin menunjukkan kebenaran faktualnya. Bahkan bukan lagi sekedar ’mungkin‘ tapi sudah benar-benar benci dan marah terhadap prilaku dekonstruktif manusia terhadap alam sekitarnya. Buktinya hampir tiap hari bencana alam akrab mengancam hidup manusia.

Ancaman pemanasan global menjadi salah satu akibat stubborn (keras kepala)-nya manusia. Padahal pemanasan global ini telah menjadi isu internasional, namun penghancuran lingkungan khususnya di Indonesia terus terjadi. Perambahan hutan dan perusakan ekosistem pesisir terus berlanjut, sementara reboisasi yang dilakukan berjalan sangat lambat, kalau tidak dikatakan hampir tidak ada.

Cuma butuh waktu kurang dari satu jam untuk menebang kayu-kayu besar di rimba, tapi butuh ratusan tahun untuk membesarkan kayu-kayu itu kembali. Demikian juga dalam hal pelestarian hutan. Hutan dapat dihanguskan dan dirusak dalam hitungan jam, baik dengan satu biji korek api atau pembalakan liar yang dilakukan dengan menggunakan teknologi modern dan lain-lain, tapi butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk mengembalikannya ke kondisi semula.

Melestarikan lingkungan hidup, ditempuh pendekatan prventif, di antaranya melalui pemahaman ajaran agama secara komprehensif dan integratif. Dalam kontek lingkungan sering disebut istilah “Fiqh Lingkungan”. Istilah ini dilihat dalam ajaran Islam (content/isi dan spirit) berdasarkan nash agama        (Al-Qur’an dan hadis), bukanlah hal yang baru. Perlu dipertegas bahwa ketika kata “Fiqh” itu disebutkan, tidak serta-merta ia merefleksikan kitab kuning, bahasa Arab Jawi ataupun bahasa Arab, dan lainnya.

Fiqh dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, Fiqh Lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan natural signs (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mareka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat comprehensif.

Perlu pemahaman yang cerdas dan arif, bahwa memasukkan isu-isu pelestarian lingkungan dalam kurikulum pendidikan pesantren dan dayah, materi khutbah, sebagai suatu hal penting daripada membicarakan masalah ruknun min arkan al-Islam (rukun dari rukun Islam yang lima itu). Karena menjaga lingkungan hidup dan alam semesta ini adalah konsekuensi dari kepercayaan Tuhan kepada manusia yang telah Dia angkat menjadi khalifah (pengganti-Nya) di muka bumi ini. Tanggungjawab ini harus dipegang teguh semua orang.

Karena itulah, merumuskan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi’ah) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yaitu, sebuah fiqh yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarkan teks syar’i dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan.

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (fiqh al-bi’ah), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, rekonstruksi makna khalifah. Dalam        al-Qur’an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (QS. Luqman/31: 20), tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A’raaf/7: 56).

Karena itulah, pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran teologisnya. Justru, segala bentuk eksploitasi dan perusakan terhadap alam merupakan pelanggaran berat. Sebab, alam diciptakan dengan cara yang benar (bi al-haqq, QS. al-Zumar/39: 5), tidak main-main (la’b, QS.           al-Anbiya’/21: 16), dan tidak secara palsu (QS. Shad/38: 27).

Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (furu’), tetapi termasuk doktrin utama (ushul) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Ri’ayah al-Bi’ah fiy Syari’ah al-Islam yang dikutip oleh Hatim Gazali, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari’ah). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari’ah. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman”. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeriharaan lingkungan (ri’ayah    al-bi’ah) merupakan bagian dari iman. Apalagi, dalam tinjauan qiyas aulawi, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah.

Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi’ah). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/38: 27). Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14: 7).

Selain itu, kita perlu memperjuangkan politik hijau (green politic), sebuah gerakan mendampingi pembangunan agar berperspektif ekologis. Kebijakan-kebijakan politik yang anti-ekologi, mekanistik, dan materialistik diarahkan menuju kebijakan politik yang sadar lingkungan (ecological politic). Hal ini penting karena kerusakan alam yang sedemikian parah tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pendekatan agama. Akan tetapi, perlu pendekatan yang komprehensif. Mulai dari agama, ekonomi, politik, budaya, dan sosial bersatu padu menangani krisis ekologis ini. Al-hasil, menjaga dan memelihara lingkungan adalah kewajiban bagi setiap individu manusia, fardhu ‘ain. Sedangkan untuk illegal loging, berdasarkan dalil-dalil yang ada dan fakta dampak yang ditimbulkan mengancam eksistensi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan. Sehingga tindakan  illegal  logging  adalah haram

H.      Kesimpulan

  1. Illegal logging adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan exploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan  nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat.
  2. Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan illegal logging, terdapat 6 aktor utama pelaku illegal logging,antara lain: a) cukong, b) sebagian masyarakat, c) sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu (industry perkayuan), d) oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan), e) oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI), dan f) pengusaha asing yang menyelundupkan kayu hasil curian ke negara lain. Sedangkan pola pencurian kayunya terdiri dari: a) pencurian kayu secara vulgar, b) pencurian kayu yang didukung oleh dokumen resmi (SAKB, SKSHH) yang dipalsukan (aspal), c) kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak, d) pola yang lebih institusional dengan memanipulasi kebijakan pemerintah dalam bidang kehutanan, misalnya: kebijakan IPK, e) pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah misalnya melanggar forestry agreement (FA): menebang di luar areal RKT, dan f) Pola tradisional yang pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dimana pola pencurian kayu ini sejak lama telah terjadi di hutan jati di Pulau jawa.
  3. Illegal logging berdampak negatif dalam berbagai aspek, a) ekonomi: illegal loggingtelah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara; b) sosial budaya: dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk; c) lingkungan: yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.
  1. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi).
  2. Perbuatan illegal logging disamakan dengan orang ingkar (kafir), perusak lingkungan adalah kafir ekologis. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dan fakta dampak yang ditimbulkan mengancam eksistensi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, maka hukum illegal loging adalah haram.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: