MAHKAMAH AGUNG


MAHKAMAH AGUNG, FUNGSI & HUBUNGANNYA

DENGAN PERADILAN AGAMA

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

 

A.      Pendahuluan

Negara hukum adalah konsep negara yang membahas dan merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Konsep kedaulatan hukum (rechtssouvereiniteit) di setiap negara-negara termasuk Indonesia yang menganut konsep negara hukum, mempunyai arti bahwa hukum yang berdaulat, yang berarti bahwa segala tindakan dari pemerintahan harus berdasar atas hukum (the rule of law).

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Walaupun dari sejak berdirinya, Indonesia tidak menganut teori pemisahan kekuasaan, akan tetapi dalam konstitusi-konstitusi yang berlaku dan pernah berlaku telah dianut adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan-kekuasaan lain. Seperti diketahui, sejak berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berlaku:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949;
  3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
  4. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini, Kekuasaan Kehakiman (The judicial Power) diatur dalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Walaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti Mahkamah Agung dapat mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat 3 UUD Negara RI 1945). Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam makalah ini akan mengkaji fungsi dari Mahkamah Agung dan hubungannya dengan penyelenggaraan peradilan (lingkungan peradilan agama), yang terkait langsung dengan Mahkamah Agung adalah mengenai upaya hukum kasasi baik sebelum tahun 1977 maupun setelahnya.

  1. B.       Sejarah Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No.4 tahun 2004. Undang-undang ini disusun karena UU No.4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas, selain itu juga karena adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang di-review tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

Mahkamah Agung sendiri sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan, tentu saja dengan nama dan fungsi yang beberapa kali mengalami perubahan.

  1. 1.         Masa Penjajahan Belanda

Justitie Hooggerechtshof Kriminil: Landraad Raad van justitie Hooggerechtshof.

Pengadilan Hooggerechtshof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia. Hooggerechtshof terdiri dari seorang Ketua dan 2 orang anggota, seorang Pokrol jendral dan 2 orang Advokat Jendral, seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jikalau perlu Gubernur Jendral dapat menambah susunan Hooggerechtshof tersebut dengan seorang Wakil Ketua dan seorang/lebih anggota lagi.

Tugas/kewenangan Hooggerechtshof :

  1. Mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat berjalan secara patut dan wajar.
  2. Mengawasi perbuatan/kelakuan Hakim serta Pengadilan-pengadilan.
  3. Memberi tegoran-tegoran apabila diperlukan.
  4. Berhak minta laporan, keterangan-keterangan dari semua pengadilan baik sipil maupun militer, Pokrol Jendral dan lain pejabat Penuntut Umum.
  5. Sebagai tingkat pertama dan terakhir mengadili perselisihan-perselisihan tentang kekuasaan mengadili diantara, pertama: pengadilan-pengadilan yang melakukan peradilan atas nama Raja, diantara pengadilan-pengadilan ini dengan pengadilan-pengadilan adat di dalam daerah yang langsung diperintah oleh Gubernemen, dimana rakyat dibiarkan mempunyai peradilan sendiri. Kedua: diantara pengadilan-pengadilan tersebut diatas, dengan pengadilan-pengadilan Swapraja, sepanjang ini dimungkinkan menurut perjanjian-perjanjian politik dengan daerah-daerah pengadilan yang berselisih tidak ada di dalam daerah hukum appelraad yang sama, dan mengadili di antara appelraad-appelradd. Dan Ketiga: diantara pengadilan sipil dan pengadilan militer, kecuali jikalau perselisihan itu timbul diantara Hooggerechtshof sendiri dengan Hoogmilitairgerechtshof, didalam hal mana diputuskan oleh Gubernur Jendral.
  6. 2.         Masa Penjajahan Jepang

Pada jaman penjajahan Jepang, badan Kehakiman ter­tinggi disebut Saikoo Hooin. Kemudian dihapuskan pada tahun 1944 dengan Osamu Seirei (Undang-Undang) No. 2 tahun 1944, sehingga segala tugasnya dilimpahkan kepada Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi).

3.         Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia Merdeka, pada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1945 belum ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk ke arah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintah No. 9, sampai dengan tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya saja. Penetapan Pemerintah tersebut pada alinea II berbunyi “Menundjukkan sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung tersebut ibu-kota DJAKARTA-RAJA.”

Eksistensi Mahkamah Agung ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret1947.

Undang-Undang No. 7 tahun 1947 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan :

  1. Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi.
  2. Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan Undang-Undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekuran­kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu pada bulan Juli 1946 di Jogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari 1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama tiga setengah tahun.

  1. 4.         Perjalanan Sejarah Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini, dalam perjalanan sejarahnya tidak terlepas/mengalami citra yang tidak baik terutama pada dasawarsa akhir Orde Baru. Mahkamah Agung selama Orde Lama dan Orde Baru telah menjadi alat kekuasaan politik pemerintah. Hasil suatu studi tentang politik dan hukum menyimpulkan bahwa “Sistem politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsive dan otonom, sedangkan sistem politik yang otoriter melahirkan hukum yang ortodoks dan menindas”.

Kalau perjalanan Mahkamah Agung sampai era Orde Baru (1998) dibagi tiga sistem politik, maka: Periode Pertama adalah 1945-1959; Periode Kedua adalah 1959-1966; Periode Ketiga adalah 1966-1998. Pada periode pertama sistem politik yang lahir adalah demokratis. Pada dua periode berikutnya adalah otoriter dengan catatan bahwa pada awal periode kedua demokratis pernah tampil dalam sub periode pendek (1966-1969). Terlihat bahwa periode pertama hukum kita berkarakter responsive dan otonom, sedangkan pada periode berikutnya hukum yang lahir adalah otonom dan menindas.

Sejarah peradilan kita mencatat pula bahwa periode yang demokratis itu pejabat tinggi seperti menteri pun bisa diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh hakim tanpa kendala. Namun pada dua periode berikutnya lembaga peradilan telah diintervensi oleh kekuasaan politik. Pada periode 1959-1966 yang otoriter, pemerintah keluarkan undang-undang secara terang-terangan memberi peluang pada pemerintah untuk campur tangan atas kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Di sini jelas terlihat campur tangan presiden diwadahi dengan Undang-Undang.

Intervensi politik ke tubuh Mahkamah Agung berlanjut pada masa Orde Baru, hanya saja pada masa Orde Baru intervensinya dikemas, tidak terang-terangan meniru Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965. Pengangkatan Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Agung bukan sekedar formalitas pengesahan presiden sebagai kepala negara, tapi sangat ditentukan oleh presiden, yang berakibat maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mafia peradilan.

  1. C.      Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung RI

Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:

  1. Peradilan Umum;
  2. Pemdilan Agama;
  3. Peradilan Militer;
  4. Peadilan Tata Usaha Negara.

Bahkan Mahkamah Agung sebagai pula pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak Hooggerechtshof dan tambah 1 fungsi lagi, sebagai berikut:

  1. Fungsi Paradilan;
  2. Fungsi Pengawasan;
  3. Fungsi Pengaturan;
  4. Fungsi Memberi Nasehat;
  5. Fungsi Administrasi.
  6. Fungsi Lain-lain.

 

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

  1. Fungsi Peradilan
  2. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
  3. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

–            semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

–            permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)

–            semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

  1. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
    1. Fungsi Pengawasan
    2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
    3. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:

–            terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

–            terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

  1. Fungsi Mengatur
  2. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
  3. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
    1. Fungsi Nasehat
    2. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
    3. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
      1. Fungsi Administratif
      2. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
      3. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
        1. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

D.      Hubungan Mahkamah Agung dengan Peradilan Agama sampai Tahun 1977

Sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan-kekuasaan Pokok Kehakiman, ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 seperti dijelaskan dalam undang-undang tersebut tepatnya pasal 10 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun mengenai proses penyelenggaraan peradilan (lingkungan Peradilan Agama) yang terkait langsung dengan Mahkamah Agung adalah mengenai upaya hukum kasasi. Tentang kasasi dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:

“Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan Undang-Undang inilah yang dipegangi Departemen Agama c.q. Ditbinbapera sehingga dengan edaran No.DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 Mei 1978, tetap memper­tahankan bahwa di lingkungan Peradilan Agama putusan tingkat banding adalah putusan akhir, artinya di lingkungan Peradilan Agama tidak ada kasasi karena Undang-Undang untuk itu belum diterbitkan/belum lahir. Sedang di pihak Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal-hal di lapangan yang berkaitan dengan hukum acara, yang kalau dirasakan kebutuhannya, Mahkamah Agung berwenang mengaturnya yang selama ini diberi bentuk peraturan-peraturan Mah­kamah Agung, Dasar hukum kewenangan ini adalah Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 (Undang-Undang Mahkamah Agung) Mahkamah Agung telah beberapa kali menggunakan kewenangan ini, bahkan melalui peraturan Mahkamah Agung ini pernah menambah pasal dari Undang­Undang (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950).

Pihak Mahkamah Agung tetap bersikukuh tanpa Undang-Undang yang dikehendaki oleh Pasal 20 Undang-­Undang No. 14Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kasasi bisa dijalankan dengan peraturan Mahkamah Agung. Sebagai tindak lanjut pendirian tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 26 Nopember 1977 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977. Peraturan tersebut membahas tentang jalan Pengadilan dalarn pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Peradilan Agama serta Pengadilan Militer. Alasan atau dasar yang dikemukakan Mahkamah Agung ada 6 (enam), seperti yang tersebut dalam peraturan Mahkamah Agung.

Keenam alasan tersebut adalah:

  1. Bahwa kekuasaan kehakiman  dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, agama, militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi nagi semua lingkungan peradilan, demi kepastian kepastian hukum;
  3. Bahwa berdasarkan perundang-undangan dan yurisprudensi konstan Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi dan jalan pengadilan dalam pemeriksaan dalam perkara perdata dan perkara pidana bagi Peradilan Umum telah menjadi ketentuan hukum;
  4. Bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Militer pada hakikatnya melakukan Peradilan Perdata dan Peradilan Pidana, sehingga dalam pengajuan permohonan kasasi dapat pula ditempuh jalan pengadilan yang digunakan oleh Peradilan Umum;
  5. Bahwa pada waktu ini sudah banyak permohonan kasasi dari Peradilan Militer maupun Peradilan Agama yang perlu segera ditangani;
  6. Karena itu, jika dalam jalan pengadilan dewasa ini berlaku di Indonesia terdapat hal-hal yang tidak secara tegas atau sama sekali tidak diatur dalam undang-undang seperti jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menentukan sendiri bagaimana hal demikian tersebut harus diatur.

 

Pada hari yang sama yakni 26 November 1977, Mah­kamah Agung mengeluarkan Edaran No. 4 Tahun 1977, Perihal Pelaksanaan Pengadilan Pemeriksaan Kasasi dalarn Perkara Perdata dan Pidana di Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Dalam edaran ini dikemukakan alasan di samping seperti yang tersebut pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 di atas, di sini pada poin ketiga ditegaskan bahwa dengan mengingat pada Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung di Indonesia yakni untuk dapat menen­tukan sendiri bagaimana soal mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/ dibicarakan, maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 permo­honan kasasi dari pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan Militer sudah dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Sehingga Departemen Agama c.q. Ditbinbapera pada tanggal 26 Juni 1977 mengeluarkan edaran No. EV/Ed/1966/1979 yang isinya mencabut edaran DIP/Ed/1989/1978 tanggal 1 Mei 1978. Edaran EV/ Ed/1966/1979 ini berisi 9 (sembilan) poin. Di sini pada poin 9 (sembilan) jelas terlihat bahwa edaran ini mencabut edaran 01 Mei 1978 dan selanjutnya dalam me­nangani perkara kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. Sejak inilah upaya hukum terakhir bagi para pihak yang mohon keadilan dilanjutkan ke Mahkamah Agung hingga datangnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melegitimasi hal tersebut, seperti yang dikehendaki oleh Pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ke­tentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

E.       Hubungan Mahkamah Agung dengan Peradilan Agama setelah Tahun 1977

Dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tentang Jalan Pengadilan dalam Pemeriksaan Kasasi termasuk Perkara Perdata dan Perkara Pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer, serta edaran Mahkamah Agung No.04/1977 perihal pelaksanaan jalan pengadilan pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana oleh Peradilan Agama, dan Peradilan Militer di atas, dan dengan dicabutnya edaran Ditbinbapera (Departemen Agama No.DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 Mei 1978, maka terbukalah pintu kasasi ke Mahkamah Agung. Sejak terbukanya pintu kasasi dari perkara-perkara Peradilan Agama tersebut, maka menurut pakar hakim sema­kin tampak keluar, bahwa lembaga Peradilan Agama adalah lembaga yang setaraf dengan pengadilan-pengadilan lain, yang semua lingkungan peradilan tersebut adalah pemegang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kasasi dijalankan sebagaimana layaknya, maka pembinaan hubungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung mengambil bentuk konkret (dengan Direktur Peradilan Agama yang baru), dalam bentuk raker.

Langkah yang pertama diadakan adalah rapat kerja bersama, rapat kerja bersama ini yang pertama kalinya dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang dihadiri oleh pihak Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Peng­adilan Tinggi Agama se-Indonesia, yakni pada tanggal 29 Mei di Hotel Kartika Candra Jakarta. Dalam raker tersebut dapat diambil enam kesimpulan. Di sini kami sebutkan kesimpulan pertama dan kedua saja, yaitu:

Pertama, tentang pelaksanaan tugas pengawasan, (a) Pengadilan Tinggi Agama bersedia/sanggup sebagai pelak­sana pengawasan di daerah masing-masing, (b) agar pelak­sanaan pengawasan tersebut berjalan dengan baik perlu adanya Juklak oleh Mahkamah Agung.

Kedua, (a) dirasa perlu adanya ahli-ahli hukum Islam di Mahkamah Agung, (b) perkara-perkara Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR) perlu diberi prioritas penyelesaiannya; (c) perlu segera dikeluarkan juklak tentang prosedur penyampaian berkas perkara oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya pada tahun 1982 diadakan raker bersama yang kedua, Mahkamah Agung dan Departemen Agama dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia pada tanggal 18 dan 19 tahun 1982 di Jakarta. Dalam rapat kerja bersama kedua ini ada beberapa keputusan penting yang diambil, di antaranya yang kami anggap menonjol adalah:

Ic.     Sasaran Pembinaan Peradilan Agama adalah Kesadaran dan Kepastian Hukum dalam Tertib Hukum Indonesia;

IIb.    Selama Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 belum ada, maka Peng­adilan Agama menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, aturan-aturan acara yang bersumber pada Al-Qur’an, Hadits, Fikih, dan Kaidah Fiqhiyah. Untuk melengkapi hukum acara tersebut Pengadilan Agama dapat menggunakan hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Negeri sebagai Pedoman.

IV.    a. Pengawasan Mahkamah Agung terhadap pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama pada bidang teknis yuridis, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dalam peraturan lain yang berlaku bagi Mahkamah Agung, meliputi: (1) jalannya Peradilan; (2) Prestasi kerja hakim agama, (3) Perbuatan dan akhlak hakim agama di dalam dan di luar dinas;

          b.  Sistem pengawasan: (1) Pengawasan terhadap jalan­nya peradilan dilakukan melalui laporan periodik dari badan Peradilan Agama; (2) Pengawasan terhadap prestasi hakim agama dilakukan melalui laporan-­laporan periodik dan insidential; (3) Pengawasan terhadap akhlak hakim agama dilakukan secara insidential;

          c.  Agar pengawasan di bidang yuridis dapat berjalan lebih efektif maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama yang ada di dalam daerah hukumnya. Sedangkan pengawasan terhadap Pengadilan Tinggi Agama langsung dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kondisi tersebut berjalan lama walaupun pembinaan administrasi dan finansial dilakukan oleh Departemen Agama sesuai kehendak Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mana Pasal 11 dinyatakan badan-badan peradilan sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat 1 secara organi­satoris administratif dan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Akhirnya pada tanggal 15 januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menambah satu lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi seperti disebut­kan dalam Pasal 2, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagai­mana dimaksudkan oleh Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, ling­kungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

 

Sedang mengenai waktu pengalihannya, yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, diatur dengan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 2004.

Jadi, mulai 30 Juni 2004 sesuai dengan bunyi Keppres Pada Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi, admi­nistrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mah­kamah Syar’iyah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Dan di dalam ketentuan peralihan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 42 Ayat 2 dinyatakan bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan Peradilan Agama selesai dilak­sanakan paling Iambat tanggal 30 Juni 2004.

Dengan beralihnya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, maka jika semula Peradilan Agama terkait dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi, organisasi dan finansial, kini semuanya telah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi, secara teknis Peradilan Agama tidak terkait lagi dengan Departemen Agama walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa Peradilan Agama dilahirkan dari induknya yakni Departemen Agama RI.

Dari uraian bab ini dapat diketahui dua hal berikut:

  1. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, walau dalam periode 1945 sampai 1949 ber­sifat demokratik, bahkan tanpa kendala dapat mengadili seorang menteri, walau dalam periode selanjutnya terin­tervensi oleh pemerintah yang otoriter.
  2. Hingga tahun 1978 pihak Depag bertahan untuk tidak ada kasasi di Pengadilan Agama, karena Undang-Undang yang mengaturnya belum lahir. Sedangkan setelah itu dengan peraturan Mahkamah Agung, kasasi harus dilaksanakan. Dan hubungan terjalin antara Depar­temen Agama dan Peradilan Agama diawali dengan rapat kerja bersama di Jakarta.

F.       Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Mahkamah Agung sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan, tentu saja dengan nama dan fungsi yang beberapa kali mengalami perubahan. Pada masa penjajahan Belanda namanya Pengadilan Hooggerechtshof, pada masa penjajahan Jepang badan Kehakiman ter­tinggi disebut Saikoo Hooin. Kemudian dihapuskan pada tahun 1944 dengan Osamu Seirei (Undang-Undang) No. 2 tahun 1944, sehingga segala tugasnya dilimpahkan kepada Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi). Setelah Indonesia Merdeka, pada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1945 belum ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk ke arah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintah No. 9, sampai dengan tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini, dalam perjalanan sejarahnya tidak terlepas/mengalami citra yang tidak baik terutama pada dasawarsa akhir Orde Baru. Mahkamah Agung selama Orde Lama dan Orde Baru telah menjadi alat kekuasaan politik pemerintah. Hasil suatu studi tentang politik dan hukum menyimpulkan bahwa “Sistem politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsive dan otonom, sedangkan sistem politik yang otoriter melahirkan hukum yang ortodoks dan menindas”.
  2. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak Hooggerechtshof dan tambah 1 fungsi lagi, yaitu: a). Fungsi Paradilan; b) Fungsi Pengawasan; c) Fungsi Pengaturan; d) Fungsi Memberi Nasehat;  e) Fungsi Administrasi; dan f) Fungsi Lain-lain.
  3. Hubungan Mahkamah Agung dengan Peradilan Agama pada waktu sampai tahun 1977 adalah mengenai upaya hukum kasasi. Jadi Peradilan Agama terkait dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi, organisasi dan financial.
  4. Setelah tahun 1977, Peradilan Agama sudah beralih sepenuhnya ke Mahkamah Agung. Jadi, secara teknis Peradilan Agama tidak terkait lagi dengan Departemen Agama walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa Peradilan Agama dilahirkan dari induknya yakni Departemen Agama RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: