TA’ARRUDL AL-ADILLAH


TA’ARRUDL AL-ADILLAH

(Kajian Ushul Fiqih dalam Menanggapi Kontroversi Dalil)

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

 

  1. A.      Pendahuluan

Hukum fiqh mempunyai lapangan yang luas, meliputi berbagai peraturan dalam kehidupan yang menyangkut hubungan manusia dengan Khaliqnya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan sesama makhluk. Yang dalam pelaksanaannya juga berkaitan dengan situasi/keadaan tertentu, maka mengetahui landasan hukum yang menjadi pedoman berpikir dalam menentukan hukum tersebut sangatlah penting.

Islam yang diturunkan oleh Allah tidaklah sebuah agama yang tanpa dasar dalam menentukan suatu hukum, ataupun seenaknya sendiri yang dilakukan oleh umat muslim untuk membuat hukum, namun disana ada aturan-aturan yang mengikat, harus melalui koridor-koridor yang sesuai dengan syari’at. Dasar utama yang digunakan oleh umat Islam dalam menentukan hukum adalah al-Qur’an dan Hadits, namun seiring munculnya suatu permasalahan yang baru maka dibutuhkan ijtihad dalam penetuan suatu hukum, maka muncul produk hukum qiyas dan ijma’.

Dengan dasar itulah umat Islam menjalankan roda-roda kehidupan dengan syari’at yang telah terlandaskan. Namun ketka seorang mujtahid itu menentukan suatu hukum sesuai dengan koridor syara’ tentunya tidak terlepas dari kelemahan dalam pemahaman. Maka disini dikenal dengan ta’arudl           al-adillah (pertentangan dalil), meskipun kemampuan seseorang terbatas dalam memahami sesuatu namun disana juga ditetapkan suatu aturan-aturan yang baru untuk menentukan suatu hukum yang mashlahah.

  1. B.       PengertianTa’arudl al-Adillah

Ta’arudl al-adilah merupakan suatu istilah yang dijumpai dalam ilmu Ushul Fiqh, dikala seseorang berusaha mendapatkan dasar-dasar bagi sesuatu masalah. Para fuqaha, pada waktu mencari hukum suatu masalah, harus lebih dahulu mencari dasar hukumnya, yang menurut istilah aslinya disebut dalilulhukmi, jamaknya adillatul ahkam dan biasa disebut dalil atau adillah saja. Istilah lain yang sering digunakan ialah ushulul ahkam atau mashadirut tasyri’iyyah lil ahkam. Dari dasar hukum itu dapat diketahui hukum sesuatu masalah yang dicari.

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi disamping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan yang dalam istilah hukum Islam diebut ta’arudl atau ta’adul atau taqabul. Pada dasarnya ketiga istilah itu memang berbeda artinya, namun memiliki kesamaan dalam hal adanya perbedaan. Jadi yang dimaksud perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.

Ta’arudl menurut arti bahasa adalah pertentangan satu dengan yang lainnya. Sementara kata al-Adillah adalah bentuk Plural dari kata dalil, yang berarti Argumen, alasan dan dalil.                                                             .

Secara Istilah Ta’arudl al-Adillah diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain. Sehingga dalam implikasinya kedua dalil yang berlawanan tersebut tidak mungkin dipakai pada satu waktu. Perlawanan itu dapat terjadi antara Ayat al-Qur’an dengan al-Qur’an yang lain, Hadits Mutawatir dengan Hadits Mutawatir yang lain, Hadits Ahad dengan Hadits Ahad yang lain. Sebaliknya perlawanan tersebut tidak akan terjadi apabila kedua dalil tersebut berbeda kekuatannya, karena pada hakikaktnya dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan.

Wahbah al-Zuhaili yang dikutib oleh Firdaus tidak setuju terhadap pendapat sebagian kalangan yang menyamakan antara ta’arudl dan tanaqudh. Menurut Wahbah antara kedua istilah ini terdapat perbedaan. Dengan mengutip para pendapat para ahli Ushul Fiqh, Wahbah menjelaskan bahwa tanaqudh membawa implikasi batalnya satu dari dua dalil. Sedangkan ta’arudl hanya menghalangi berlaku hukum yang dimaksud suatu dalil tanpa menggugurkan keberadaan dalil tersebut.

Dari dua definisi itu diketahui bahwa pertentangan antara dua dalil terjadi dalam bentuk lahirnya dari segi penilaian mujtahid yang mengamatinya. Misalnya, satu dalil yang secara lahir menunjukkan hukum wajib dan dalil yang lain dalam kasus yang sama menunjukkan hukum haram.

Diantara beberapa definisi Ta’arudh al-Adillah menurut beberapa ahli Ushul Fiqh diantaranya yang dikemukakan oleh Amir Syarifudin mena’rifkan ta’arudl dengan berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu meniadakan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.

Abdul Wahab Khalaf mendifinisikan ta’arudl secara singkat, yaitu kontradiksi antara dua nash atau dalil yang sama kekuatannya. Imam al-Syaukani yang dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan bahwa ta’arudl al-adillah adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Kemudian menurut Kamal ibn al-Humam dan al-Tafhazani yang juga dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan bahwa ta’arudl al-adillah adalah pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya.

Dari beberapa definisi tersebut memberi titik penekanan yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa ta’arudl al-adillah itu merupakan pembahasan dua dalil yang sama martabatnya/kedudukannya yang saling bertentangan terhadap permasalahan yang sama dalam satu waktu.

Diantara sesuatu yang seyogyanya mendapat perhatian, yaitu bahwasannya tidak terdapat kontradiksi yang sebenarnya antara dua ayat, atau antara dua hadits shahih, dan atau antara ayat dengan hadits shahih. Apabila tampak ada kontradiksi antara dua nash diantara nash-nash itu maka itu hanyalah kontradiksi lahir saja sesuai dengan yang tampak kepada akal kita. Bukan kontradiksi yang sebenarnya. Karena menurut Syari’ yang Esa dan Maha Bijaksana itu tidak mungkin jika keluar daripada-Nya dalil yang menghendaki hukum dalam suatu peristiwa dan keluar dari Dia juga dalil lain yang menghendaki dalam peristiwa itu, hukum yang bertentangan dengan hukum pertama dalam satu waktu.

Maka jika didapati dua nash yang lahirnya kontradiksi, wajib berijtihad untuk memalingkan dua nash itu dari lahirnya, dan memperhatikan hakikat pengertian keduanya. Ini untuk memahasucikan Syari’ yang Maha Mengetahui dan Bijaksana, dari kontradiksi dalam pembentukan syari’at-Nya. Jika mungkin menghilangkan kontradiksi yang bersifat lahir antara dua nash itu dengan menghimpun dan mengkompromikan keduanya, maka dipadukanlah keduanya itu dan dilaksanakan keduanya. Ini penjelasan karena sebenarnya tidak ada kontradiksi antara kedua nash itu.

Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Afin, pada prinsipnya tidak mungkin terjadi pertentangan antara dalil-dalil syara’. Ta’arudl atau pertentangan dua dalil syara’ hanya terjadi dalam pandangan mujtahid. Atas dasar ini, dapat dipastikan bahwa ta’arudl hanya terjadi secara dhahir, bukan secara hakiki dan yang demikian hanya dalam pandangaa mujtahid. Kadangkala sebagian mujtahid menilai suatu dalil bertentangan dengan dalil lain karena terkait dengan kekuatan pemahaman mujtahid bersangkutan tentang maksud yang dikandung suatu dalil.

Berarti ta’arudl terjadi ketika mujtahid menetapkan hukum yang dikandung dalil, tetapi pada saat yang sama ada dalil lain yang menunjukkan pada hukum lain yang bertentangan dengan dalil pertama.

Pertentangan ini tidak terjadi hanya pada dalil-dalil dzanni dalalahnya, tetapi meliputi pula pertentangan antara dalil-dalil yang qath’i. bahkan pertentangan dalil ini terjadi pula antara dalil naqli (yang ditetapkan secara tekstual dalam al-Qur’an atau sunnah dengan dalil ‘aqli (dalil yang berdasarkan aqal, seperti qiyas).

  1. C.      Macam-Macam Ta’arudl al-Adillah

Terdapat beberapa pembagian ta’arudl al-adillah, diantaranya;

  1. Pertentangan antara dalil nash al-Qur’an dengan al-Qur’an

Pertentangan antara dalil nash tidaklah mungkin terjadi. Pertentangan yang terjadi ada kalanya karena kesalahan satu dari dua nash disangka salah satu seorang mujtahid sebagai nash yang diterima keabsahannya atau karena seorang mujtahid memahaminya adanya pertentangan padahal pada hakikatnya tidak terdapat pertentangan sama sekali. Berikut ini merupakan contoh firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang menurut sebagian ahli Mufassirin terdapat pertentangan, yaitu:

tûïÏ%©!$#ur tböq©ùuqtFムöNä3ZÏB tbrâ‘x‹tƒur %[`ºurø—r& z`óÁ­/uŽtItƒ £`ÎgÅ¡àÿRr’Î/ spyèt/ö‘r& 9åkô­r& #ZŽô³tãur  …

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari … “.

Dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

tûïÏ%©!$#ur šcöq©ùuqtGムöNà6YÏB tbrâ‘x‹tƒur %[`ºurø—r& Zp§‹Ï¹ur OÎgÅ_ºurø—X{ $·è»tG¨B ’n<Î) ÉAöqyÛø9$# uŽöxî 8l#t÷zÎ) 4 ÷bÎ*sù z`ô_tyz Ÿxsù yy$oYã_ öNà6ø‹n=tæ …

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) …”.

Para mufassirin berpendapat bahwa ayat yang pertama menetapkan masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Ayat kedua menetapkan selama satu tahun. Mereka berkesimpulan bahwa ayat pertama menasakh ayat kedua. Imam Fahruddin ar-Razi dalam kitab tafsirnya menganggap mustahil terjadinya nasakh pada dua ayat tersebut. Beliau beralasan ayat yang pertama dalam urutannya mendahului ayat yang kedua sehingga tidak dapat menasakh ayat yang dating berikutnya.

Pada hakikatnya, jika dianalisa lebih mendalam akan Nampak bahwa objek dari dua ayat tersebut adalah berbeda. Ayat yang pertama menetapkan masa iddah yang wajib dilalui seorang istri dalam masa empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ayat kedua menetapkan hak yang diterimanya yaitu bertempat tinggal selama satu tahun. Karenanya ia berhak menetap di rumah tersebut atau pindah ke rumah lain.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

… ÷bÎ*sù z`ô_tyz Ÿxsù yy$oYã_ öNà6ø‹n=tæ …

“Jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal)”.

Khitab (perintah) pada ayat tersebut ditujukan pada wali dari seorang suami yang meninggal dunia. Jikalau masa setahun itu masa iddah, niscaya istri tidak diberi hak untuk memilih antara tetap bertempat tinggal dalam rumah yang disediakan dan pindah ke rumah lain. Jika ayat pertama berkenaan dengan masa tunggu yang merupakan hak bagi suami yang meninggal. Sedang ayat kedua berkenaan dengan pemberian nafkah kepada istri yang ditinggalkan suaminya. Karenanya Allah SWT berfirman:

… $·è»tG¨B  ’n<Î) ÉAöqyÛø9$# uŽöxî 8l#t÷zÎ) 4 …

“Yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)”.

  1. Termasuk pertentangan antara nash al-Qur’an dilihat dari segi lahiriyahnya adalah pertentangan antara dalil ‘am dan dalil khas. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditakhsis dengan dalil yang lain. Kedua nash itu diterapkan secara bersama-sama seperti dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nuur ayat 4:

tûïÏ%©!$#ur tbqãBötƒ ÏM»oY|ÁósßJø9$# §NèO óOs9 (#qè?ù’tƒ Ïpyèt/ö‘r’Î/ uä!#y‰pkà­ óOèdr߉Î=ô_$$sù tûüÏZ»uKrO Zot$ù#y_ Ÿwur (#qè=t7ø)s? öNçlm; ¸oy‰»pky­ #Y‰t/r& 4 y7Í´¯»s9’ré&ur ãNèd tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÍÈ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Nash ayat ini merupakan dalil ‘am yang menetapkan hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan (bersuami) berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi, nash tersebut ditakhsis dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena dibarengi dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nuur ayat 6, yaitu:

tûïÏ%©!$#ur tbqãBötƒ öNßgy_ºurø—r& óOs9ur `ä3tƒ öNçl°; âä!#y‰pkà­ HwÎ) öNßgÝ¡àÿRr& äoy‰»ygt±sù óOÏdωtnr& ßìt/ö‘r& ¤Nºy‰»uhx© «!$$Î/   ¼çm¯RÎ) z`ÏJs9 šúüÏ%ω»¢Á9$# ÇÏÈ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

Jadi ayat kedua ini mentakhsis ayat yang pertama.

  1. Jikalau diantara dua nash, terdapat jangka waktu yang relatif lama dan dapat diketahui ayat yang datang lebih dulu, maka ayat yang datang kemudian menasakh ayat yang datang lebih dulu. Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234 tentang masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya yang artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari …” dihubungkan dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

… àM»s9’ré&ur ÉA$uH÷qF{$# £`ßgè=y_r& br& z`÷èŸÒtƒ £`ßgn=÷Hxq 4 …

“… Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. …”

Beberapa pendapat berkaitan dengan ayat di atas:

1)      Menurut Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa Nash yang pertama (surat al-Baqarah ayat 234) bersifat umum, artinya setiap orang (istri) yang ditinggal mati suaminya, iddahnya sampai batas waktu empat bulan sepuluh hari baik istrinya dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan nash yang kedua (surat at-Thalaq ayat 4) ini juga bersifat umum, artinya setiap istri yang hamil, iddahnya sampai melahirkan baik ditinggal mati suaminya ataupun istrinya tertalak. Maka bagi istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil maka ketentuannya dikenakan hukum iddah pada nash pertama (empat bulan sepuluh hari) dan kedua (sampai melahirkan) sehingga beliau mengatakan kedua ayat ini terjadi pertentangan dalam realitasnya.

2)      Ulama’ madzhab Hanafi, mengikuti pendapat Abdullah bin Mas’ud menetapkan bahwa ayat kedua menasakh hukum yang terdapat pada ayat pertama tentang perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya dan ketentuan  hukum ayat pertama masih berlaku terhadap perempuan yang tidak hamil.

3)      Sebagian ahli fiqh menetapkan bahwa ayat kedua mentakhsis ayat pertama, bukan menasakh. Tetapi sebenarnya perbedaan ulama di sini hanyalah bersifat lafzhy.

  1. Apabila tidak mungkin menerapkan dua nash secara bersama-sama, misalnya masing-masing tidak diketahui waktu turunnya, sehingga tidak bisa digunakan jalan nasakh atau takhsis, maka harus dilakukan dengan tarjih (menilai yang lebih unggul).
  2. Pertentangan antara dalil as-Sunnah dengan as-Sunnah

عن عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما أن النبي صلعم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. (متفق عليه)

“Dari Siti ‘Aisyah dan Ummi Salamah ra bahwa Nabi ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jimak kemudian mandi dan menjalankan puasa”.

Hadits ini bertentangan dengan hadits yang berbunyi :

اذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلايصم يومه. (رواه امام احمد و ابن حبان)

“Bila telah dipanggil untuk sembahyang subuh, sedang salah satu diantaramu dalam keadaan junub maka jangan puasa di hari itu.”.

Hadits pertama menerangkan seseorang yang melakukan jimak pada malam hari dan dalam keadaan junub pada saat subuh tetap diperbolehkan meneruskan puasanya. Hadits kedua menerangkan seseorang dalam keadaan junub saat subuh dengan tidak diperbolehkannya berpuasa. Dengan demikian hadits pertama dan kedua terjadi pertentangan. Kriteria ta’arudlul antara dalil as-Sunnah antara lain:

  1. Apabila pertentangan itu antara dua hadits yang satu sanadnya muttasil dan yang lain mursal maka menurut golongan ulama Syafi’i dan Hambali yang muttasil didahulukan.
  2. Apabila salah satu dari dua hadits sebagian perawinya lemah sedang perawi lainnya adil dalam setiap tingkatan maka didahulukan perawi yang adil.
  3. Apabila terdapat dua hadits yang satu mutawatir dan yang lainnya tidak mutawatir maka yang mutawatir didahulukan dan yang tidak mutawatir dianggap dha’if. Selain itu hukum yang ada pada hadits mutawatir termasuk hukum yang pasti (dharuri), sehingga setiap hadits yang berlawanan dengannya dipandang syadz (menyimpang).
  4. Apabila kedua hadits berada dalam tingkatan yang sama, sanadnya kuat, akan tetapi salah satunya diriwayatkan oleh seorang sahabat yang ahli fiqh maka:

1)        Menurut Imam Abu Hanifah hadits yang diriwayatkan oleh ahli fiqh itu didahulukan atas hadits lainnya.

2)        Menurut Imam Maliki didahulukan hadits yang telah mentradisi di masyarakat Madinah atas hadits lainnya.

3)        Selain dua Imam tersebut tentang pengunggulan (tarjih) hadits lebih dilihat dari segi kuat atau lemahnya perawi.

4)        Apabila tidak ditemukan murajjih (faktor yang menjadikan unggul) dalam dua nash itu sendiri dan tidak pula dalam sanad riwayat hadits maka sebagian ulama’ masalah tersebut dipandang mauquf. Dalam rangka iktiyat, sebagian besar ulama’ mendahulukan nash yang mengharamkan atas nash yang membolehkan.

  1. Pertentangan antara dalil as-Sunnah dengan al-Qiyas

Ta’arudl antara Qiyas dengan Sunnah ini dapat dikemukakan tentang ukuran hewan untuk aqiqah berdasarkan Sunnah adalah salah satu kambing untuk putrid dan dua kambing untuk putra, yang didasarkan pada hadits:

العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة.

“Aqiqah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing”.

(HR. Asma binti Yazid).

Bagi yang berpegang pada Qiyas, maka untuk aqiqah ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih dari sapi, dan sapi lebih besar dari kambing. Ini merupakan pendapat sebagian besar para fuqaha. Sedang yang berpegang pada bunyi hadits di atas ialah Imam Malik bahwa aqiqah itu dilakukan dengan menyembelih kambing.

  1. Pertentangan antara dalil Qiyas dengan Qiyas

Macam terakhir dari ta’arudl al-adillah ini ialah antara qiyas dengan qiyas yang bisa dicontohkan dari pengqiyasan terhadap masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وعن عائشة قالت : تزوجني رسول الله صلعم لست سنين وبني بي وأنابنت تسع سنين.

“Dari ‘Aisyah, beliau berkata: Rasulullah SAW mengawini saya ketika saya berumur enam tahun dan mengumpuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berumur Sembilan tahun”. (HR. Muslim dari ‘Aisyah).

Atas dasar hadits di atas dapat diambil hukum kebolehan mengawinkan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan masih di bawah umur, demikian pendapat hanafiyah. Sedang ulama’ Syafi’iyah menganggap karena kegadisannya. Dengan demikian kalau telah tsayyib sekalipun masih belum dewasa, orang tua tak mempunyai hak ijbar.

Apabila pertentangan itu bukan sesama dalil nash akan tetapi munculnya antara dalil qiyas, maka hal ini terkadang sebatas pertentangan secara hakiki karena kemungkinan salah satu qiyas tersebut ada yang salah dalam menganalogikannya. Jikalau mungkin salah satu dalil qiyas diunggulkan daripada yang lainnya maka itulah yang diamalkan. Salah satu jalan untuk mentarjih adalah dengan menganalisa illatnya, dasar nashnya atau dengan jalan munasabah (korelasi antara dalil qiyas).

Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa kontradiksi antar qiyas ini tidak akan timbul perbedaan sudut pandang manakala illatnya termaktub dalam nash atau telah terjadi kesepakatan ulama terhadap suatu illat tertentu karena illat itu diambil berdasarkan sesuatu yang diakui bersama. Jika seandainya ada seorang mujtahid memajukan qiyas lain yang berbeda yang dasarnya adalah illat hasil istinbathnya (bukan berdasarkan nash), maka persoalannya terletak pada ketidakmampuan mujtahid itu dalam menangkap nash yang menjelaskan adanya illat, karena tidak terjangkau pengetahuannya.

Sedang illat yang diambil berdasarkan istinbath, membuka peluang besar akan munculnya perbedaan beberapa qiyas dan pertentangan sudut pandang. Hal ini disebabkan penggalian sifat munasib muatsir (hubungan antara sifat dengan hukum yang ditemukan oleh syari’ bahwa sifat itu dinyatakan sebagai illat dalam ketentuan hukum sebagai contohnya syari’ telah menetapkan sifat memabukkan dalam khamr) yang baik untuk dijadikan illat sudah berbeda yang karenanya akan melahirkan beberapa qiyas yang saling bertentangan. Sebagai contohnya adalah tentang perwalian yang memiliki hak ijbar (memaksa) terhadap gadis di bawah umur. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

  1. Abu Hanifah berpendapat bahwa illatnya adalah shighar (keadaan di bawah umur). Oleh karena itu, hak perwaliannya menurut Abu Hanifah berlangsung sampai pada usia baligh dan habis waktunya setelah melewati usia itu.
  2. Imam Syafi’i berpendapat bahwa illatnya adalah bikarah (kegadisan, keperawanan). Oleh karena itu, hak perwaliannya menjadi hilang apabila anak kecil itu telah melangsungkan pernikahan kemudian bercerai hingga menjadi janda walaupun belum mencapai usia baligh. Dan hak perwalian itu masih dimiliki si wali apabila anak kecil itu mencapai usia baligh dalam keadaan masih gadis (perawan).

Kadang terjadi dua qiyas saling bertentangan dalam satu pandangan satu ulama ahli fiqh. Dalam hal ini diperlukan mengungkapkan pandangan yang satu dengan yang lainnya misalnya:

  1. Abu Hanifah mengunggulkan besarnya pengaruh (quwwatut ta’tsir) yang terdapat pada salah satu dari dua sifat yang saling bertentangan yang dipandang sebagi illat dari setiap qiyas lalu menyebutkannya dengan istihsan.
  2. Imam Malik mengunggulkan maslahat.
  3. Imam Syafi’i memilih cara tarjih  yakni mengunggulkan ashl yang mempunyai banyak kesamaan dengan far’u (cabang).

Dengan prinsip tersebut, Imam Syafi’i terkadang dihadapkan pada beberapa qiyas yang saling bertentangan tanpa bisa mengunggulkan qiyas yang satu atau qiyas yang lainnya. Misalnya Imam Syafi’i menyebutkan adanya dua wajah tentang seorang wanita yang kawin dengan seorang laki-laki yang menasabkan dirinya kepada orang yang sebenarnya bukan nasabnya. Tetapi kemudian diketahui bahwa pada hakikatnya nasab perempuan itu ternyata lebih tinggi daripada nasab suaminya. Wajah pertama, aqad nikah itu mafsukh (batal dengan sendirinya). Wajah kedua, perempuan itu memiliki hak khiyar, yakni memilih antara meneruskan dan menghentikan perkawinan.

Contoh lain seperti orang yang menjual buah-buahan hasil perkebunan yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam hal ini terdapat dua wajah, yaitu:

  1. Jual beli itu batal secara otomatis
  2. Pihak pembeli mempunyai hak pilih antara membatalkan aqad jual beli dan meminta ganti rugi dari sejumlah buah-buahan yang dikeluarkan zakat. Hal ini terjadi karena adanya beberapa qiyas yang saling bertentangan. Yang pasti kebenaran menurut Allah adalah satu, tidak beragam, meski tidak diketahui secara pasti oleh hamba-Nya.
  3. D.      Cara Penyelesaian Ta’arudl al-Adillah

Apabila dhahir (formal)-nya dua nash yang bertentangan, maka wajib mengadakan penelitian dan ijtihad untuk mengumpulkan dan mengkompromikan kedua nash itu dengan cara yang benar diantara cara-cara mengumpulkan dan mengkompromikan dua nash yang kontradiksi. Jika tidak mungkin, wajib meneliti dan ijtihad untuk mengutamakan salah satunya dengan cara diantara cara-cara tarjih. Jika ini dan itu tidak mungkin, dan diketahui sejarah datangnya, maka ditangguhkan dua nash itu.

Para ulama ushul telah merumuskan tahapan-tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi yang bertolak pada suatu prinsip yang tertuang dalam kaidah sebagai berikut:

العمل باالدللين المتعارضين اولي من الغاءاحدهما

Mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya“.

Dari kaidah di atas dapat dirumuskan tahapan penyelesaian dalil-dalil yang berbenturan serta cara-caranya sebagai berikut:

  1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi.
  2. Mengamalkan satu diantara dua dalil yang kontradiksi.
  3. Meninggalkan dua dalil yang kontradiksi.

Adapun pembahasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

  1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi (al-Jam’u wa al-Taufiq), dapat ditempuh dengan cara:
    1. Jam’u wa Taufiq (kompromi). Maksudnya adalah mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi.
    2. Takhsis, yaitu jika dua dalil yang secara zhahir berbenturan dan tidak mungkin dilakukan usaha kompromi, namun satu diantara dalil tersebut bersifat umum dan yang lain bersifat khusus, maka dalil yang khusus itulah yang diamalkan untuk mengatur hal yang khusus. Sedangkan dalil yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang khusus.
    3. Mengamalkan satu dalil diantara dua dalil yang berbenturan

Bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat dikompromikan atau ditakhsis, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan keduanya. Dengan demikian hanya satu dalil yang dapat diamalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan 3 cara:

  1. Nasakh. Maksudnya apabila dapat diketahui secara pasti bahwa satu diantara dua dalil yang kontradiksi itu lebih dahulu turun atau lebih dahulu berlakunya, sedangkan dalil yang satu lagi belakangan turunnya, maka dalil yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya, sedangkan dalil yang lebih dulu dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
  2. Tarjih. Maksudnya adalah apabila diantara dua dalil yang diduga berbenturan tidak diketahui mana yang belakangan turun atau berlakunya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan nasakh, namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu diantaranya lebih kuat dari pada yang lain, maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu, dan dalil yang lain ditinggalkan.
  3. Takhyir. Maksudnya bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat ditempuh secara nasakh dan tarjih, namun kedua dalil itu masih mungkin untuk diamalkan, maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara memilih salah satu diantara dua dalil itu untuk diamalkan, sedangkan yang lain tidak diamalkan.
  4. Meninggalkan dua dalil yang berbenturan

Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak mampu diselesaikan dengan dua cara di atas, maka ditempuh dengan cara ketiga, yaitu dengan meninggalkan dua dalil tersebut. Adapun cara meninggalkan kedua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu:

  1. Tawaquf (menangguhkan), menangguhkan pengamalan dalil tersebut sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantara keduanya.
  2. Tasaquth (saling berguguran), meninggalkan kedua dalil tersebut dan mencari dalil yang lain untuk diamalkan.

Beberapa pendapat ulama’ madzhab dalam menanggapi adanya tahap penyelesaian ta’arudl al-adillah diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. 1.    Metode Hanafiyah

Ulama hanafiyah mengemukakan beberapa langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan pertentangan antara dua nash atau dalil:

  1. Naskh.

Untuk menerapkan metode ini, para mujtahid harus meneliti waktu turun nash atau dalil yang bertentangan tersebut. Apabila mujtahid mengetahui mana dalil atau nash yang dahulu turun dan yang kemudian turun, maka ketika itu diterapkan metode naskh dalil yang dahulu turun berarti menaskh dalil yang kemudian turun.

  1. Tarjih

Yaitu menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan dengan mempertimbangkan indikator yang mendukungnya. Metode ini baru digunakan mujtahid apabila ia tidak mengetahui sejarah yang menjelaskan perihal turunnya kedua nash atau dalil tersebut. Tarjih dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan, seperti menguatkan muhkam dari mufassar, ibarat al nash dari isyarat al nash, menguatkan dalil yang mengandung hukum mubah dan menguatkan hadits ahad yang perawinya lebih dhabit dan adil dari perawi yang kurang dhabit dan adil

  1. Al-Jam’u wa al-Taufiq

Menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk kemudian dikompromikan. Metode ini digunakan mujtahid apabila metode tarjih tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil. Hasil kompromi kedua dalil inilah yang diambil hukumnya.

  1. Tasaqual-Dalalain.

Yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan mujtahid ketika ketiga metode sebelumya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut. Dengan mengguakan metode ini, berarti mujtahid menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan ia mencacri dalil lain yang secara kualitas berada dibawah dalil yang bertentangan itu.

Tegasnya, apabila bertentangan ayat al-Qur’an dengan ayat           al-Qur’an lalu keduanya tidak bisa dinaskh atau ditarjih atau dikompromikan, maka mujtahid boleh beralih kepada dalil yang kualitasnya dibawah al-Qur’an, yaitu hadits. Apabila bertentangan hadits dengan hadits, seorang mujtahid dapat beralih mengambil pendapat sahabat atau menggunakan qiyas bagi yang tidak memakai pendapat sahabat sebagai dalil.

Dalam hadits ini tak ada murajjih (menguatkan) salah satu dari kedua hadits itu. Ulama’ Hanafi tidak memakai kedua hadits ini, tetapi mereka menggunakan qiyas untuk menetapkan tata cara shalat khusuf. Mereka mengqiyaskan pelaksanaan shalat kusuf kepada shalat-shalat lainnya.

  1. 2.    Metode Mutakallimin

Untuk menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil para ulama Mutakallimin menggunakan empat metode juga namun berbeda dalam pengutamaan metode-metode tersebut, yakni;

  1. Al-Jamu wa al-Taufiq

Menurut Syafi’iyyah, Malikiyyah, Hanabillah dan Zahiriyyah bahwa metode pertama yang harus dipakai dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan adalah dengan menghimpun dan mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut, meskipun hanya dilakukan dari satu sisi saja. Mereka beralasan bahwa pada prinsipnya dalil itu harus diamalkan bukan untuk diabaikan.

Untuk menggunakan dalil-dalil yang bertentangan itu dapat dilakukan dengan tiga langkah berikut:

1)        Adakalanya hukum dari kedua dalil yang bertentangan dapat dibagi, maka boleh dilakukan pembagian secara baik.

2)        Adakala hukum dari dalil yang bertentangan merupakan sesuatu yang berbilang sehingga memungkinkan lahir hukum banyak.

3)        Adakalanya hukum yang terdapat dalam dua dalil yang bertentangan bersifat umum yang terkait dengan sejumlah hukum lain, sehingga memungkinkan menggunakan kedua dalil yang bertentangan.

  1. Tarjih

Menguatkan satu dari dua dalil yang bertentangan karena ada indikator yang mendukungnya. Metode ini digunakan mujtahid manakala pengkompromian antara dalil yang bertentangan tidak dapat dilakukan. Upaya mentarjih ini dapat dilakukan dengan empat cara; mentarjih dari sisi sanad, mentarjih dari sisi matan, mentarjih dari sisi hukum dan mentarjih dari sisi lain diluar nash. Mentarjih dari sisi sanad adalah khusus untuk menyelesaikan pertentangan dalil yang terjadi pada sunnah atau hadits. Sementara cara tarjih yang lainnya dapat digunakan untuk mengatasi pertentangan dalil yang terjadi pada al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’.

  1. Naskh

Membatalkan hukum syara’ yang datang terdahulu dengan hukum syara’ yang sama yang datang kemudian. Metode ini digunakan ketika ketika kedua metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dua dalil. Metode ini dapat digunakan apabila kedua dalil yang bertentangan dapat diketahui mana dalil yang lebih dahulu datang dan mana dalil yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian yang diambil dan diamalkan.

  1. Tasaqutal-Dalilaini

Mengabaikan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencari dalil lain, meskipun kualitasnya lebih rendah.

  1. E.       Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

  1. Ta’arudl al-Adillaah dapat diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain yang mana salah satu diantara dua dalil tersebut menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil yang lainnya.
  2. Terdapat 4 (empat) pembagian ta’arudl al-adillahyang kami bahas dalam makalah ini, yaitu:
    1. Pertentangan antara dalil nash al-Qur’an dengan al-Qur’an
    2. Pertentangan antara dalil as-Sunnah dengan as-Sunnah
    3. Pertentangan antara dalil as-Sunnah dengan al-Qiyas
    4. Pertentangan antara dalil Qiyas dengan Qiyas.
    5. Dalam upaya penyelesaian ta’arudl al-adillah, para ulama ushul telah merumuskan tahapan-tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi sebagai berikut:
      1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi
      2. Mengamalkan satu diantara dua dalil yang kontradiksi
      3. c.       Meninggalkan dua dalil yang kontradiksi.

Adapun pendapat ulama’madzhab dalam menanggapi adanya tahpan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Hanafiyyah mengutamakan metode naskh dari pada tarjih, al-jam’u wa          al-taufiq dan tasyaq al-dalilaini.
  2. Sedangkan Mutakallimin mengutamakan al-jam’u wa al-taufiq, namun disamping itu juga digunakan metode naskh, tarjih dan tasyaq al-dalilaini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: