BIROKRASI DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK


BIROKRASI DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

Birokrasi yang dalam bahasa Inggris disebut bureaucracy berasal dari kata bureau (berarti meja) dan cratein (berarti kekuasaan), maksudnya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Di Indonesia, birokrasi cenderung diartikan berbelit-belit. Kendati sebenarnya bila orang-orang yang di belakang meja itu disiplin, terampil, taat pada tugas, dan tidak membedakan orang, maka hal yang dikhawatirkan tersebut di atas tidak  akan terjadi.

Menurut Weber, birokrasi adalah metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas, walaupun kemudian banyak pakar yang mengkritik Weber. Seperti Warren Bennis yang menyampaikan perlunya kebijaksanaan memperhatikan keberadaan manusia itu sendiri. Birokrasi tetap diperlukan di kantor-kantor pemerintah, terutama di negara-negara berkembang yang harus dipacu dengan kedisiplinan.

Birokrasi identik dengan pemerintah baik itu pusat maupun daerah, merupakan organisasi publik yang mempunyai komposisi terstruktur, hierarkhis, mempunyai pembagian kerja dan spesifikasi tugas yang sistematis dan jelas, kode etik, disiplin dan memiliki kontrol operasional.

Dalam sejarah perkembangannya, birokrasi di Indonesia mengadopsi nilai-nilai luhur budayanya sendiri berupa azas gotong royong dan kekeluargaan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan berubah menjadi pamong praja (pegawai negara). Tapi apa yang ada ternyata telah mengalami distorsi sehingga mengalami perubahan dengan berbagai variasi karakter yang ada sekarang ini.

Kelemahan dari birokrasi adalah perilaku paternalistik yang berlebihan, perilaku ini melahirkan budaya ABS (Asal Bapak Senang) yang telah memasung tingkah laku birokrat terhadap kemurnian panggilan tugasnya yang mulia. Pelayanan yang semakin menyimpang tidak lagi berbasis kepada peningkatan kesejahteraan umum dan publik sebagaimana fungsi semula tetapi lebih berat kepada pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan segelintir orang yang disebut hubungan patron-klien yang hampir sama dengan ABS. Kelemahan birokrasi juga bersumber dari luar dan salah satunya adalah faktor politik dimana pada pemerintahan masa lalu dan sekarang ditempatkan sebagai sumber rebutan atau sebagai arena pertarungan antar berbagai kekuatan politik. Realita yang terjadi pada birokrasi Indonesia. Pengaruhnya jelas, birokrasi terkotak-kotak ke dalam berbagai perpecahan berdasarkan kekuatan kutub-kutub politik yang ada ketika itu yang mengakibatkan pelayanannya kepada publik melahirkan standar ganda antara loyal pada pemerintah atau tunduk pada partai politik yang menunjuknya, dan pada era reformasi yang menjadi noda hitam pemberdayaan birokrasi adalah politisi yang mempolitisasi birokrasi.

Dalam era otonomi daerah ini, reformasi birokrasi menemukan momentum yang lebih tepat. Dengan diberikannya kewenangan yang demikian luas beserta sumber pembiayaannya, daerah dituntut kreatif dan tidak bergantung
kepada Pusat dalam menjalankan fungsinya. Sementara di lain pihak, tuntutan
kebutuhan masyarakat yang harus dilayani birokrasi kian kompleks dan bertambah kuantitasnya, di samping tingkat kesadaran publik yang makin tinggi. Kondisi ini mengharuskan organisasi publik siap melakukan perubahan-perubahan fundamental organisasional untuk menuju good governance.

A.      Karakteristik dan Pelaku Birokrat

Ada beberapa karakteristik dan perilaku birokrat yang akhir-akhir ini menjadi patologis (penyakit) dalam pemerintahan, diagnosisnya sebagai berikut:

  1. Budaya feodalistik masih terasa.
  2. Kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan.
  3. Loyalitas kepada individu bukan kepada tugas organisasi.
  4. Belum berorientasi pada prestasi.
  5. Keinginan untuk melayani masih rendah.
  6. Belum ditopang teknologi secara menyeluruh.
  7. Budaya ekonomi biaya tinggi.
  8. Jumlah pegawai negeri relatif banyak tetapi kurang bermutu dan asal jadi.

Sebelum bangsa kita dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang, beberapa suku bangsa kita telah mengenal berbagai budaya kerajaan. Dalam budaya ini kawula begitu segan serta cinta kepada gustinya. Setelah penjajah meninggalkan negeri ini, bangsa asing itu pun begitu menjadi momok yang serba ditakuti, baik dalam sanksi-sanksi maupun intimidasi kaum penjajah.

Oleh karena itu, pemerintah baik di pusat maupun di daerah seakan mengambil alih fungsi kerajaan. Jadi, bagaimanapun kecilnya gaji suatu kantor pemerintah tetap saja dirindukan sebagai idola pekerjaan. Atau bagi yang tidak memperoleh kedudukan tetap saja mengemisi kehadirannya menjadi pegawai negeri sipil.

Pengaruh budaya feodalistik ini yaitu hubungan antara bawahan terhadap atasan, akan memunculkan pengkultusan. Itulah sebabnya, setiap kegiatan menjadi absah bila dianggap sudah mendapat restu dari atas atau dari pusat kekuasaan pemerintahan.

Pada setiap perhelatan, bupati dan gubernur selalu mendapat porsi istimewa. Termasuk dalam penyuguhan gadis penari jaipong yang menarik pejabat dengan selendangnya, sementara kemudian sang pejabat menyelipkan uang di kutang yang seharusnya menjadi aurat yang dilindungi. Itulah sebabnya, pimpinan di Indonesia dituntut untuk menjadi contoh. Sebab apabila pimpinan memiliki kesalahan bukannya diprotes tetapi malahan ditiru secara tertutup.

Dalam seleksi kenaikan pangkat dan jabatan atau penerimaan pegawai, yang berlaku adalah penerimaan dan pengangkatan pegawai sesuai selera pimpinan. Dengan demikian, terjadi primordialisme yang nepotisme, bukan berdasarkan prestasi kerja. Begitu pula dalam pelayanan, mereka yang didahulukan dalam pelayanan pembuatan SIM, KTP, IMB, dan lain-lain adalah mereka yang bersedia memberi uang lebih dengan istilah “segalanya bisa diatur”. Eksesnya sudah barang tentu mereka yang tidak memiliki uang dan dana lebih, tersendat-sendat urusannya.

Bila pada masyarakat Jepang orientasinya adalah pada pengabdian yang ditujukan pada kesuksesan kelompok (tim). Sehingga bila ada seseorang yang mempecundangi maka dikhawatirkan organisasi merasa malu, lalu yang bersangkutan mengundurkan diri bahkan yang paling tragis melakukan harakiri. Tetapi dalam masyarakat Indonesia, loyalitas pengabdian hanya pada atasan. Itulah sebabnya, bila atasan tidak masuk kantor maka bawahan juga tidak masuk kantor. Pada gilirannya para pejabat pemerintah dapat memanfaatkan kedudukannya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, sepanjang atasan tidak menghalanginya, dan apabila bersalah tidak berkenan mundur.

Sebaliknya, bila kultur Barat dan Indonesia dibandingkan, kultur Barat sangat menghargai hak-hak individu, sedangkan di Indonesia sangat menghargai masyarakat. Pada satu sisi, hal tersebut mempunyai ekses negatif. Di Barat, berkembang keinginan individu untuk bebas yang cenderung pada dekadensi moral. Sedangkan di Indonesia cenderung kelompok masyarakat yang dihormati haknya hanyalah sekelompok kecil yang kemudian menyebut diri kelompok elit. Di Barat, tidak menutup kemungkinan pejabat pemerintah ditelanjangi di depan umum. Tetapi di Indonesia, para kawula bahkan berpuasa untuk gustinya. Kendati dalam ajaran agama mana pun, berpuasa itu adalah hanya untuk Yang Maha Pencipta. Jadi, karena keinginan penghormatan kepada pemerintah inilah setiap pemberontakan di Indonesia bersifat setengah hati dan selalu gagal. Karena ada istilah tidak mungkin anak melawan bapaknya, dalam arti anak adalah pemerintah daerah sedangkan pemerintah pusat adalah bapaknya.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka untuk bisa menuju atau menciptakan birokrasi sebagai agen pembangunan yang lebih kompetetif, adaptif, dan responsif dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan, maka dinas pemerintahan harus melakukan perubahan dan pembaruan yang mengarah pada karakteristik berikut.

  1. Struktur dan proses birokrasi harus jelas, tegas, dan fleksibel.
  2. Para birokrat harus mengetahui apa yang menjadi tujuan birokrasi.
  3. Para birokrat harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
  4. Para birokrat harus mempunyai kemampuan dan kejelian dalam mengenali, mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan kepentingan yang dihadapi oleh masyarakat tempat birokrasi itu berada.
  5. Para birokrat harus mempunyai kemampuan dalam memobilisasi dan mendayagunakan sumber daya local untuk memecahkan masalah dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
  6. Para birokrat harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berkonsultasi.
  7. Para birokrat harus berani mengambil keputusan sesuai dengan kompetensi mereka.
  8. Para birokrat harus senantiasa mendorong dan mengajak warga masyarakat untuk aktif berpratisipasi dan ikut serta dalam melaksanakan pembangunan secara terpadu.

B.       Organisasi Pemerintahan

Walaupun terdapat keidentikan pendapat para pakar tentang organisasi, tetapi untuk melihat pengertian, berikut ini penulis akan memberikan pendefinisian tersebut, yaitu sebagai beikut.

Menurut James D. Mooney (1954):

Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose (maksudnya organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama).

Menurut John D. Millet (1954):

Organization is the structural framework within the work of many individual is carried on for the realization of common purpose (maksudnya organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama).

Menurut Chester L. Bernard (1968):

Organization is the system of cooperative activities of two or more person something intangible and impersonal, largerly a matter of relationship  (maksudnya organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerja sama dua atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi).

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa definisi organisasi, yaitu sebagai berikut.

  1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
  2. Di dalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
  3. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut.
  4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Ada dua jenis organisasi secara global di semua negara, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi nonpemerintah (baik swasta yang bernuansa dagang maupun nondagang). Khusus untuk organisasi pemerintah merupakan syarat utama suatu negara di samping wilayah, penduduk, dan pengakuan. Organisasi pemerintah dapat berubah tetapi perubahan negara berarti pembubaran negara itu sendiri.

Organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi mana pun di dunia, karena ada tiga hal penting yang dimilikinya sebagai wewenangnya, yaitu sebagai berikut.

  1. Bila organisasi lain tidak diperkenankan membunuh orang dan bahkan dapat dituntut maka organisasi pemerintah diperbolehkan, biasanya disebut dengan hukuman mati.
  2. Bila organisasi lain tidak diperkenankan mengurung orang walaupun dalam waktu yang sangat singkat maka organisasi pemerintah diperbolehkan, biasanya disebut dengan penjara atau lembaga pemasyarakatan.
  3. Bila organisasi lain tidak diperkenankan memungut uang dengan paksa tanpa alas an yang jelas karena pemberian jasa tertentu maka organisasi pemerintah diperbolehkan, biasanya disebut dengan pajak.

Kewenangan tersebut di atas diberikan karena pemerintah diharapkan akan mengatur ketertiban di setiap negara. Oleh karena itu, pemerintah tidak diharapkan zalim, itulah sebabnya ada pihak kekuatan lain menjadi pengawasnya yang berasal dari wakil rakyat.

C.      Sumber Daya Manusia Indonesia

Bila sebuah kantor yang besar membutuhkan beberapa orang pegawai baru, biasanya mereka menyebarluaskan kebutuhan tersebut di berbagai media massa, dengan persyaratan yang dibutuhkan. Untuk itu diinvestasikan dana yang tersedia bagi acara penerimaan tersebut, agar dengan mengikuti penyeleksian yang canggih diperoleh sumber daya manusia yang diperlukan.

Di pihak tenaga kerja juga ditentukan umur yang pantas untuk memulai bekerja, yaitu antara umur 18 sampai dengan 55 tahun. Angkatan kerja harus memenuhi syarat, baik syarat fisik maupun syarat rohani. Dalam penyeleksian administrasinya saja sudah dicari mana yang berasal dari perguruan tinggi terbaik atau mana yang dari perguruan tinggi swasta (disamakan, diakui, terdaftar). Sang calon dicari mana yang menduduki ranking teratas, kemudian setelah itu diseleksi pengalamannya, keterampilannya, iktikad baiknya, gaji yang diminta, serta moralitas peserta.

Berikutnya barulah dilangsungkan tes tertulis, wawancara, psikotes, kesehatan untuk mengetahui tingkat kecerdasan intelektual, tingkat keterampilan seni bekerja, dan tingkat kebaikan moral. Dengan begitu bukan hanya intelegensia tetapi juga diketahui kadar emosional dan spiritual peserta.

Kepada para calon pun masih diberikan training, kursus, dan berbagai macam jenis lainnya untuk mematangkan pengetahuannya di bidang yang akan dikerjakannya setelah bertugas nanti. Begitulah seharusnya penerimaan pegawai pemerintah. Hanya saja kenyataan jauh panggang dari api. Karena banyak yang diterima adalah karena ikatan saudara dengan pejabat personalia, karena pemberian sesuatu dari calon pekerja, sehingga kolusi seperti ini di Indonesia tidak lagi menjadi rahasia umum.

Recruitment (pengerahan) pegawai seperti ini yang berangkat dari mereka yang memenuhi syarat (requirement) ini tidak dijumpai dalam perekrutan pegawai pemerintah, yang dapat diamati dari hal-hal di bawah ini.

  1. Pengumuman pencarian tenaga pegawai negeri sipil biasanya tidak diumumkan secara besar-besaran. Kecuali testing yang diberitakan media massa untuk membentuk opini publik bahwa testing berjalan sesuai aturan. Namun, tetap terjadi permainan di belakang layar untuk mencegah pers yang tetap mencoba memantau. Dikatakan demikian karena dalam setiap penerimaan pegawai dipastikan selalu ada anak pejabat ataupun kerabat pihak personalia yang diterima.
  2. Kolusisulit sekali dideteksi karena tidak sama dengan korupsi yang dapat dipantau dari manipulasi laporan. Kolusi berangkat dari pemberian sesuatu apa pun dari pihak yang berurusan kepaqda pihak pejabat yang berwewenang, agar mendapat kemudahan urusan.
  3. Ekses negatifnya, mereka yang tidak memberikan sesuatu lalu mengalami kesulitan kalau memang tidak diurus sama sekali, ini pulalah yang berlaku dalam sebagian besar penerimaan pegawai pemerintah.
  4. Dengan demikian, pada gilirannya tidak menutup kemungkinan bahwa yang diterima menjadi pegawai negeri sipil adalah mereka yang tidak memenuhi syarat, karena testing dan seleksi hanya menjadi formalitas belaka. Bahkan karena menganggap bekerja sebagai penyambung hidup saja maka menjadi pegawai bukan merupakan menjadi abdi praja yang biasa diletakkan dalam slogan selama ini.
  5. Selanjutnya, untuk pengiriman tugas belajar diutamakan bagi mereka yang belum terpakai dalam formasi. Jadi, bukan mereka yang hendak dipromosikan untuk diorbitkan. Maksud pengiriman tugas belajar itu agar tidak merebut posisi pejabat yang sudah mapan.
  6. Selain itu, andaikata pengiriman sekolah pihak tertentu cukup berbakat namun tetap karena ada kekerabatan dengan pihak pejabat pendidikan dan pelatihan sehingga dengan begitu pembayaran uang kuliah dapat berjalan lancar.

Inilah keseluruhan sebab-sebab sulitnya memotivasi pegawai negeri sipil untuk berprestasi dan mengabdi pada bangsa dan negara, karena yang diperebutkan dalam bekerja adalah berbagai tempat yang basah atau cukup memberikan keuntungan bagi yang bersangkutan.

D.      Pelayanan Pemerintahan

Fitzsimmons (1982) mengatakan bahwa :

Customer satisfaction with service quality can be defined perception of received with expectation of service desired (maksudnya rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan  dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan).

Jadi, dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketika masyarakat menghendaki pembuatan kartu tanda penduduk, izin mengemudi, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain dikerjakan dalam waktu yang singkat, dengan biaya relatif murah serta mutu yang baik. Jadi, bila yang mereka terima adalah pembuatannya dikerjakan berlarut-larut, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan tidak transparan, serta kemudian mutu surat izin tersebut buruk, tidak bisa dibaca, salah tanggal dan nama, atau keliru lokasi maka masyarakat tidak puas.

Jadi, yang namanya pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

  1. Biayanya relatif harus lebih rendah,
  2. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan
  3. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus.

Namun demikian, tidak semua keinginan masyarakat harus diikuti oleh pemerintah sebagaimana di negara-negara liberal. Contohnya permintaan akan didirikannya berbagai lokalisasi seperti:

  1. Izin perjudian,
  2. Izin pelacuran,
  3. Izin penjualan senjata api,
  4. Izin foto cabul.

Hal tersebut di atas tidak sepatutnya diizinkan karena bersifat dekadensi moral dan pemerintah harus mengantisipasinya.

E.       Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi manajemen (dalam bahasa Inggris ditulis dengan management) berasal dari kata manus (berarti tangan) dan agere (berarti melakukan) yang setelah digabung menjadi kata manage (bahasa Inggris) yang berarti mengurus, atau managiere (bahasa Latin) yang berarti melatih.

Menurut George Terry (1964):

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performance to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources (maksudnya manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya).

Menurut John D. Millet (1954):

Management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desire end (maksudnya manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki).

Jadi, pada garis besarnya manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua. Manajemen baru merupakan suatu masalah besar setelah faktor dan sumber daya yang paling sukar untuk dikendalikan dan didayagunakan, masuk ke dalam kancah karya, yaitu persoalan manusianya. Karena itu manajemen menetapkan cara pengendalian manusia itu sendiri.

Selain itu, pertanyaan tentang manajemen dapat dijawab dengan melihat fungsi manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaporan, pembiayaan, pengaturan, pengarahan, pendorongan, dan pengomandoan.

Untuk membedakan manajemen pemerintahan dengan manajemen niaga, dapat dilihat sebagai berikut.

  1. Manajemen niaga banyak tergantung dari suasana pasar sedangkan manajemen pemerintahan kurang sentuhan pasar.
  2. Manajemen niaga mandiri dan otonom dalam keputusannya, sedangkan manajemen pemerintahan harus melihat kepentingan rakyat banyak.
  3. Manajemen niaga hanya dinilai mereka yang terkait, sedangkan manajemen pemerintahan dinilai orang banyak.
  4. Manajemen niaga bertujuan keuntungan ekonomi, efisiensi, mutu, dan relasi serta pangsa pasar, sedangkan manajemen pemerintahan sangat kompleks dan sangat sulit diukur.

Selain itu, bila melihat pelayanannya maka pelayanan manajemen niaga mendapat imbalan uang dari penggunannya, sedangkan manajemen pemerintahan hanya mengharapkan pengabdian. Sementara itu dalam manajemen pemerintahan pelayanan hanya diberikan pada yang baik dan benar, sedangkan untuk yang brutal dan keliru diperlukan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam manajemen pemerintahan harus mempunyai kekuatan untuk menjaga rakyatnya. Itulah sebabnya, manajemen ini juga mengelola kejaksaan (untuk menuntut), kepolisian (untuk menertibkan), militer (untuk mengamankan), hakim (untuk memutuskan), penjara (untuk mengurung) yang bersifat pemaksaan.

Selanjutnya, agar mendapat legitimasi dari rakyat banyak diperlukan pemilihan umum untuk memilih para manajer pemerintah tersebut di satu pihak. Selain itu, diperlukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang akan membuat peraturan dan mengawasi jalannya roda manajemen pemerintahan.

Para manajer pemerintahan selain benar dalam pemaksaan kehendak diharuskan juga baik dalam pelayanan, dengan demikian terjadi dialektika antara logika pemerintahan dengan etika pemerintahan. Bahkan kalau perlu manajer pemerintahan juga mendialektikakannya dengan seni memerintah sebagai estetika pemerintahan itu sendiri.

Manajer yang benar berbeda dengan manajer yang baik, karena adakalanya manajer itu benar tetapi tidak baik, atau sebaliknya baik tetapi tidak benar. Sebagai contoh manajer yang benar tetapi tidak baik adalah manajer pemerintahan yang mengusir pedagang kaki lima dari jalan protocol karena menimbulkan kemacetan dan kotor. Sedangkan manajer yang baik tetapi tidak benar adalah manajer pemerintahan yang melayani pedagang kaki lima berjualan di sepanjang protocol karena berbelas kasihan kepada kaum pedagang.

Untuk itu manajemen pemerintahan harus membuat peraturan yang baik dan benar secara seimbang. Maksudnya, setiap manajer pemerintahan memiliki intelektual dan kecerdasan yang tinggi dalam ilmu pemerintahan, memiliki moral yang tinggi serta memiliki seni yang tinggi. Itulah sebabnya, filosof kenamaan Yunani, Plato, mengharapkan para negarawan itu sebaiknya adalah filosof.

Hal ini terlihat pada diri Nabi Muhammad saw. yang selain sebagai nabi dan rasul yang melindungi yatim piatu, tetapi juga kepala pemerintahan yang berperang di medan laga. Berbeda dengan Sang Budha yang meninggalkan Kerajaan Kavilawastu, atau Musa as. yang dikejar oleh pemerintahan Fir’aun (Ramses II), begitu juga Yesus Kristus yang diburu Pemerintah Pontious Pilatus.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

  1. Ada beberapa karakteristik dan perilaku birokrat yang akhir-akhir ini menjadi patologis (penyakit) dalam pemerintahan, yaitu: budaya feodalistik masih terasa, kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan, loyalitas kepada individu bukan kepada tugas organisasi, belum berorientasi pada prestasi, keinginan untuk melayani masih rendah, belum ditopang teknologi secara menyeluruh, budaya ekonomi biaya tinggi, jumlah pegawai negeri relatif banyak tetapi kurang bermutu dan asal jadi.
  2. Organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi mana pun di dunia, karena ada tiga hal penting yang dimilikinya sebagai wewenangnya, yaitu sebagai berikut.
    1. Bila organisasi lain tidak diperkenankan membunuh orang dan bahkan dapat dituntut maka organisasi pemerintah diperbolehkan, biasanya disebut dengan hukuman mati.
    2. Bila organisasi lain tidak diperkenankan mengurung orang walaupun dalam waktu yang sangat singkat maka organisasi pemerintah diperbolehkan, biasanya disebut dengan penjara atau lembaga pemasyarakatan.
    3. Bila organisasi lain tidak diperkenankan memungut uang dengan paksa tanpa alas an yang jelas karena pemberian jasa tertentu maka organisasi pemerintah diperbolehkan, biasanya disebut dengan pajak
  3. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dala birokrasi pemerintahan, khususnya birokrasi di Indonesia, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten sangat diperlukan guna mengisi birokrasi di Indonesia. Akan tetapi, perekrutan pegawai baru tersebut masih diliputi kecurangan seperti kolusi maupun nepotisme. Oleh sebab itu juga para pegawai negeri sulit untuk dimotivasi untuk berprestasi dan mengabdi pada bangsa dan negara.
  4. Pelayananan pemerintah berfungsi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Pelayanan itu terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu (a) biayanya relatif harus lebih rendah, (b) waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan (c) mutu yang diberikan relatif bagus.
  5. Manajemen pemerintahan adalah kemampuan pemerintah untuk mengelola segala sumber yang ada, baik manusia maupun alam guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk itu manajemen pemerintahan harus dipimpin oleh manajer yang berintelektual dan memiliki kecerdasan dalam ilmu pemerintahan, juga memiliki moral serta seni yang tinggi sehingga dapat membuat peraturan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Syafiie, Inu Kencana, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia SANRI, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Widodo, Joko, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, Malang: Bayumedia, 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: