MEMAHAMI LEBIH DALAM MENGENAI BARA’AH AL-ASHLIYAH


BARA’AH AL-ASHLIYAH SEBAGAI SALAH SATU METODE DALAM USHUL AL-FIQIH

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

 

A.      Pengantar

Tidak diragukan lagi bahwa Syariat Islam adalah penutup semua risalah samawiyah, yang membawa petunjuk dan tuntunan Allah untuk ummat manusia dalam wujudnya yang lengkap dan final. Itulah sebabnya, dengan posisi seperti ini, maka Allah pun mewujudkan format Syariat Islam sebagai syariat yang abadi dan komperhensif.

Hal itu dibuktikan dengan adanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Islam yang membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap terhadap hajat dan kebutuhan manusia yang berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Secara kongkrit hal itu ditunjukkan dengan adanya dua hal penting dalam hukum Islam: (1) nash-nash yang menetapkan hukum-hukum yang tak akan berubah sepanjang zaman dan (2) pembukaan jalan bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara sharih dalam nash-nash tersebut.

Al-Qur’an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan tuntutan bagi umat Islam. Di dalamnya berisi berbagai tuntunan hidup yang berkaitan dengan ketuhanan sampai mu’amalah antar sesama manusia. Sehingga hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam bisa digali darinya.

Namun segala sesuatu perbuatan itu tidak boleh diberi status hukum kecuali apabila terdapat dalil syar’i atas hukum tersebut. Karena tidak ada hukum atas segala sesuatu, demikian pula dengan perbuatan bagi orang yang berakal sebelum datangnya syara’.

Dari asumsi di atas dapat dikatakan bahwa hukum itu tergantung pada datangnya syara’ dari Allah SWT, artinya terkait dengan syari’at sebagai satu kesatuan tergantung pada kedatangan rasul dan dalil syara’. Untuk hal-hal yang hukumnya tidak ada nashnya dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah dan juga tidak ada hukumnya di masa lalu sebelum nabi atau setelah diutus nabi tapi tidak ada dalilnya dalam hukum syara’, ulama menghukuminya dengan Bara’ah al-Ashliyyah.

B.       Pengertian Bara’ah al-Ashliyyah

Bara’ah secara etimologi berasal dari kata bur’, bara’ atau bari’ yang berarti bebas dari sesuatu yang tidak disukai. Dalam fiqh berarti bebasnya seseorang dari suatu tanggungan atau ikatan hukum karena belum ada dalil yang menunjukkan adanya tanggungan atau ikatan itu.

Secara umum, al-bara’ah artinya adalah bebasnya dari hukuman. Sedangkan al-ashliyyah artinya adalah asalnya. Jadi, al-Bara’ah al-Ashliyyah berarti seseorang itu pada asalnya adalah terbebas dari serangan selama tidak ada hukum yang mengatur larangan tersebut.

استصحاب حكم الاصل فى عدم الاحكام

“Istishab hukum asal tentang tidak adanya hukum”.

Maksudnya adalah apabila sudah tidak ada hukum dimana yang telah lalu, maka hal itu menyebabkan kita menyangka terus menerus bahwa hal itu tidak ada hukumnya. Maka wajib bagi kita berpegang pada tidak ada hukum sesudah kita teliti yang menghilangkan keadaan itu. Karenanya, suatu perbuatan yang belum diketahui ada hukumnya dalam syara’, maka perbuatan itu terlepas dari hukum haram, makruh, wajib, atau sunnah.

Gamal Banna yang dikutip oleh Burhanuddin berasumsi bahwa sejatinya konsep dasar Islam adalah al-barâ’ah al-ashliyah, baik dalam relevansinya dengan manusia maupun dengan alam. Sehingga karakter dasar manusia adalah barî’: terlepas dari kesalahan. Kesalahan yang menimpa dirinya adalah sebuah barang baru (thâri’) jika terdapat faktor-faktor pendorongnya. Ia mencontohkannya dengan kisah Nabi Adam as. yang telah “melanggar” perintah-Nya dan laik mendapat “dosa”. Namun Allah SWT pun mengampuninya. Ia berujar :

“…lantas Allah SWT pun mengampuninya. Baik ampunan ini kembali pada beberapa kalimât yang diterima oleh Adam dari Tuhan.. ataupun karena konsep al-barâ’ah al-ashliyah menyiapkannya potensi untuk menyadari kesalahannya sendiri lantas bertaubat. Ketika itulah Tuhan baru menurunkan kalimât-Nya. Kesimpulannya tetap sama: kembali pada potensi al-barâ’ah dan terlepas dari kesalahan, karena al-barâ’ah itu yang asal, sedang kesalahan adalah datang baru kemudian.”

Artinya, menurutnya, peristiwa diterimanya taubatnya Nabi Adam saw. bukan hanya karena Tuhan mengirimkannya beberapa kalimât, namun   al-barâ’ah al-ashliyah yang melekat menjadi potensi dasar setiap manusialah yang menyebabkannya bertaubat dan diterima.

Dari segi hadits, ia pun mengais-ngais hadits demi membasisi konsep ini. Ia kemudian memboking hadits tentang al-fithrah yang secara eksplisit menjelaskan bahwa manusia terlahir di muka bumi secara suci. Kemudian orang tuanyalah yang (terkadang) membuatnya menjadi Majusi atau Yahudi. Artinya, manusia memiliki potensi internal menjadi suci tanpa memboking potensi eksternal manapun. Segala perubahan dalam hidupnya adalah pengaruh lingkungan dan faktor eksternal lain. Aplikasinya, manusia dengan potensi internal (al-fithrah) ini sejatinya mampu membuktikan eksistensi Tuhan sebagaimana dalam QS. al-‘Ankabût: 61, yang artinya:

“Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” tentu mereka akan menjawab: “Allah”, Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar).”

Namun tetap tak akan mampu mencapai Hakekat Tuhan sejatinya. Konsep ini pula yang menjadikan Kristiani berbeda dengan Islam. Di saat yan pertama mengenal konsep “penebusan dosa” dan eksistensi gereja sebagai lembaga yang memonopoli penafsiran agama, maka yang kedua sama sekali tak mengakuinya.

Sejatinya konsep ini bukanlah sumber hukum yang berwibawa. Karena konsep ini sejatinya adalah semacam “pintu” emergency ketika tak ada dalil yang membahasnya. Hal ini bisa terbaca secara implisit dari sinonim yang sering dipakai para Ushuliyyin: al-‘adam al-ashliy. Artinya, konsep al-bara’at al-ashliyyah adalah konsep di mana belum ditemukan dalil yang membahasnya. Wibawa konsep ini semakin turun manakala para Ushuliyyin seringkali memasukkan konsep ini dalam pelbagai bentuk al-istishhâb. Ia bukan dalil independen layaknya dalil yang lain sebagaimana Ibnu Rusyd tegaskan. Jika demikian, sama sekali tak sah mengatakan bahwa al-barâ’ah al-ashliyyah mampu melahirkan konsep al-ashl fi al-asyya’ al-ibâhah. Ketika pertama diperdebatkan posisinya dalam sumber hukum, maka yang kedua merupakan dalil yang telah diamini banyak kalangan.

Dilihat dari segi filosofisnya, konsep al-bara’ah al-ashliyyah sangat besar sekali nilai yang dikandungnya. Al-bara’ah al-ashliyyah berarti manusia pada dasarnya bebas untuk berbuat segala sesuatu di muka bumi ini. Bumi dan langit dan apa yang ada di antara keduanya diperuntukkan bagi manusia, tidak hanya kebebasan bertindak di muka bumi ini, tetapi al-bara’ah al-ashliyyah mempunyai konsep filosofis agar manusia kembali pada jalan yang suci jika melakukan kesalahan. Sebab manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan merdeka dan suci. Konsep al-bara’ah al-ashliyyah menuntut manusia agar berjalan sesuai dengan rel yang benar dan suci. Islam tidak seperti Kristen yang mempunyai konsep al-khoti’ah ashliyah. Islam adalah agama fitrah yaitu agama yang menjunjung kebenaran dan kesucian. Maka al-bara’ah al-ashliyyah sebenarnya upaya implementasi dan realisasi terhadap ajaran Islam yang fitrah sebagaimana manusia juga fitrah.

Dari penjelasan panjang lebar tentang al-bara’ah al-ashliyyah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, antara lain;

  1. Konsep al-bara’ah al-ashliyyah jika diterapkan mampu membawa perubahan yang sangat besar.
  2. Halal dan haram adalah privasi Tuhan.
  3. Hukum hanya tiga; halal, haram dan ‘afwu sedangkan sunnah makruh dan mubah adalah buatan fuqaha sendiri.
  4. Saddu al-Dzara’i berbeda -jika tidak bertentangan- dengan konsep al-Qur’an muqashah.

C.      Dalil Bara’ah al-Ashliyyah

Konsep al-bara’ah al-ashliyyah mempunyai arti bahwa asal segala sesuatu adalah halal dan pengharaman adalah pengecualian. Luas daerah halal dalam Islam lebih besar daripada haram. Hal ini karena haram merupakan hukum yang tidak asli (hukmun thariun). Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang memaparkan signifikansi konsep al-bara’ah al-ashliyyah,. Di antaranya ayat 153 surat           al-A’raaf, yang artinya:

“Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, Kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah Taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudian ayat-ayat lain yang mempersempit daerah haram adalah al-A’raaf ayat 32 dan 157 yang artinya:

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.

 “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Selanjutnya dalam surat al-Maidah: 101-103, yang artinya:

101.   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

102.  Sesungguhnya Telah ada segolongsn manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada nabi mereka), Kemudian mereka tidak percaya kepadanya.

103. Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Surat al-An’am ayat 140, yang artinya:

“Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka Telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Surat al-Nahl ayat 116, yang artinya:

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”

Surat Yunus ayat 59, yang artinya:

“Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?”

Ayat-ayat di atas semua menerangkan bahwa sebenarnya hukum asal itu adalah halal, sedangakan haram itu datang kemudian yang menjadi hukum baru karena ulah manusia itu sendiri. Hal inilah yang merupakan inti konsep dari bara’ah al-ashliyyah.

Secara umum fuqaha menerima eksistensi konsep al-bara’ah al-ashliyyah sebagai dasar hukum. Namun mereka tidak menilainya secara proporsional. Konsep al-bara’ah al-ashliyyah tidak akan disebut bersamaan dengan empat sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Qur’an, sunnah, ijma dan qiyas. Ia hanya ditulis sebagai pelengkap yang paling akhir setelah isithsan, istishab, maslahah mursalah, syar’u man qablana. Sebabnya menurut Gamal Banna konsep ini jika diterapkan akan mengurangi peran fuqaha. Sebagai ganti dari al-bara’ah al-ashliyyah, mereka memperluas saddu al-dzara’i.

Pengambilan hukum dengan cara bara’ah al-ashliyyah tetap berlaku, karena hukum syara’ tidak bisa ditemukan dengan akal, tetapi hukum syara’ menunjukkan terbebasnya beban setelah diutusnya nabi dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam syara’. Sebagaimana ketika nabi mewajibkan shalat lima waktu, maka shalat keenam tidak wajib dengan tanpa keterangan dari nabi tentang tidak adanya, tetapi tidak wajibnya shalat enam waktu merupakan dalil bara’ah al-ashliyyah.

D.      Pengambilan Hukum dengan Bara’ah al-Ashliyyah

Pada dasarnya seorang terbebas dari taklif (beban). Ketika sebelum terjadinya peristiwa isra’ mi’raj yang pada peristiwa tersebut Rasulullah menerima perintah shalat, maka umat Islam tidak mempunyai kewajiban untuk shalat. Begitu juga ketika sebelum turunnya ayat yang mewajibnya puasa, maka tidak ada kewajiban untuk puasa.

Mengenai apakah Bara’ah al-Ashliyyah ini bisa dijadikan pegangan dalam pengambilan hukum, ini masih diperdebatkan di kalangan ulama. Misalnya tidak ada ayat yang membolehkan atau melarang sesuatu sehingga dalam hal tersebut tidak wajib dan tidak juga dilarang, tidak haram, tidak sunnah serta tidak juga mubah.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

  1. Ada yang mengatakan bahwa hal yang dimaksud itu mubah, kecuali ada dua hal yang menjadikan itu wajib atau haram.
  2. Kalau tidak ada ketentuan, tidak ada ayat ataupun hadits yang turun menjelaskan maka hal tersebut adalah haram.
  3. Tidak ada komentar mengenai hal tersebut (mendiamkan).

Ketiga pendapat ini kemudian dibantah oleh Imam al-Ghazali. Menurutnya, ketiga pendapat tersebut tidaklah benar karena kalau tidak ada syara’ ataupun tidak ada ketentuan-ketentuan syari’at dari Allah maupun dari Rasulullah baik langsung maupun melalui perantara, maka kalau dikatakan mubah ataupun haram yang itu semua adalah hukum. Berarti kita telah menentukan hukum di luar ketentuan Allah dan juga menghukumi dengan bukan hukum Allah.

Berbeda halnya dengan kaum Mu’tazilah. Menurut mereka, walaupun hukum tidak pernah mengatakan, walaupun Allah dan Rasulullah juga tidak pernah memberitahukan tetapi otak kita mampu memilah-milah apakah perbuatan itu baik ataupun buruk menurut pendapat otak. Jika perbuatan itu buruk, walaupun tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulullah, maka perbuatan tersebut haram dilakukan. Dan jika perbuatan itu baik, walaupun tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulullah, maka perbuatan tersebut adalah baik dan boleh dilakukan.

Konsep Mu’tazilah ini disebut dengan at-tahsin wa at-takbih (baik dan buruk), artinya menyikapi kondisi berdasarkan otak. Tetapi mayoritas ulama tidak seperti itu, karena mereka berpendapat bahwa otak selamanya tidak akan bisa dijadikan sebagai pegangan.

E.       Ruang Lingkup Bara’ah al-Ashliyyah

Pembahasan Bara’ah al-Ashliyyah mencakup lapangan ibadah dan lapangan mu’amalah, karena bara’ah dijadikan sebagai hukum dasar Islam, baik dalam hubungan manusia dengan benda ataupun dengan sesamanya.

Dalam mu’amalah yang menyangkut hubungan manusia dengan benda, yang menjadi hukum dasar adalah ketidakbolehan dalam hal mu’amalah antara manusia dengan sesamanya (terutama dalam hubungan seksual). Ketidakbolehan di sini merupakan bara’ah, yaitu bahwa manusia dilarang melakukan hubungan seksual sebelum ada sebab yang memperbolehkannya. Prinsip ini tertuang dalam kaidah:

الاصل فى الابصاع التحريم

“Hukum asal tentang seks adalah haram”.

Kaidah ini dilandasi oleh ayat:

5.  Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6.  Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa.

7.  Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu’minuun/23: 5-7)

Berdasarkan kaidah ini, as-Suyuthi melihat bahwa semua perbuatan yang berhubungan dengan seks adalah haram, kecuali ada sebab yang memperbolehkannya, misalnya karena akad nikah atau karena hubungan perbudakan. Karena itu, seorang pria tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih diragukan nasabnya, karena dikhawatirkan wanita itu masih termasuk mahram bagi pria tersebut.

Golongan yang banyak menerapkan Bara’ah al-Ashliyyah sebagai hukum dalam menghadapi permasalahan yang ada adalah golongan Zhahiriyah dan Syi’ah Imamiyah.

F.       Kaidah-Kaidah Bara’ah al-Ashliyyah

Bara’ah al-Ashliyyah sebagai dasar hukum setidaknya dikukuhkan oleh beberapa kaidah, yaitu:

  1. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Menurut Abdul Hamid Hakim, kaidah ini merupakan salah satu kaidah dasar menyangkut keyakinan dalam hukum, sehingga bila terdapat dua hal yang bertentangan, yang ditetapkan sebagai hukum asal ialah yang diyakini.
  2. Hukum asal tetap berlaku sebagaimana adanya sampai ada dalil yang membatalkannya. Misalnya hukum asal memakan segala benda adalah halal. Hukum yang demikian akan senantiasa berlaku demikian sebelum ada sesuatu yang membuatnya haram.
  3. Hukum yang terdahulu dibiarkan apa adanya, kecuali ada dalil yang menghapusnya. Misalnya seseorang yang berhutang tetap bertanggung jawab atas hutangnya sebelum ada bukti bahwa hutang itu sudah dilunasinya, yang menyebabkan ia bebas dari hutang.
  4. Hukum asal dalam ucapan adalah kata yang hakikat (menurut maknanya yang asli). Misalnya seseorang mengatakan, “Si A panjang tangannya”. Ucapan tersebut harus dipahami sebagaimana adanya, kecuali ada indikasi lain yang mengharuskan untuk diartikan dengan makna majasi.

Untuk menetapkan kaidah-kaidah Bara’ah al-Ashliyyah di atas sering ditemui kesulitan, terutama menyangkut hal yang hukum asalnya diragukan, menurut Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, perlu diketahui dua hal:

  1. Kenyataan yang ada dipandang sebagai hukum asal. Untuk menetapkan pandangan yang demikian perlu pula diperhatikan dua hal:
    1. Kenyataan yang ada ketika hukum ditetapkan dipandang sebagai perpanjangan dari yang ada dari masa lalu, jika diantara keduanya terdapat kausalitas waktu. Misalnya jika ada dua orang yang mempersengketakan tanah tanpa bukti yang sah, maka yang dipandang pemiliknya adalah orang yang menggarap tanah itu sebelum terjadi sengketa, karena menurut kenyataan, padanyalah tanah itu terpegang sebelum terjadinya sengketa.
    2. Keadaan yang sedang berlaku dipandang sebagai hukum asal, kendati tidak diketahui hubungannya dengan masa lalu. Misalnya jika ada dua orang yang mempersengketakan sebungkah emas, maka si pemegang emas dipandang sebagai pemiliknya, karena pada saat peninjauan hukum ternyata emas itu berada di tangannya.
    3. Menetapkan suatu hukum dapat pula dilakukan dengan memperhatikan salah satu dari tiga alas an syar’i, adanya alat bukti, ikrar pengakuan, keberatan atas sumpah. Jika salah satu dari faktor tersebut diperoleh, maka tiga faktor ini didahulukan daripada kenyataan yang ada.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Salih bin Abdullah bin Humaid, Bara’ah al-Ashliyyah sebagai hukum asal dalam keberagaman sesuai dengan kodrat manusia, karena manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, belum dibebani oleh tanggung jawab dan ikatan apapun. Dia dilahirkan dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa, adanya beban tanggung jawab tidak lain adalah sebagai konsekuensi dari hak-hak yang didapatkannya atau karena perbuatan yang dilakukannya.

Sekian

Semoga Bermanfaat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: