PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA


PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

Pendidikan Islam Pada Masa Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia

  • Masuknya Islam ke Indonesia dan Pertumbuhan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan proses Islamisasi di Nusantara. Hal ini karena pendidikan itu sendiri ditujukan dalam rangka penyebaran agama Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, agama Hindu dan Budha telah berkembang lebih dahulu, namun pengaruhnya hanya kuat dikalangan masyarakat kelas atas, sedangkan masyarakat bawah dan di daerah-daerah pedalaman masih tetap bertahan pada budaya dan agama warisan nenek moyang (animisme dan dinamisme).

Para ahli sejarah mengatakan bahwa pada awal abad Islam (I H/7 M), Islam sudah mulai masuk Indonesia. Namun Islam berkembang pesat dan merata mulai sekitar abad 12/13 M. setelah berdirinya kerajaan Islam pertama (Samudera Pasai). Sejarah juga mencatat bahwa Islam yang masuk melalui jalur perdagangan dan pelayaran pada abad ke 1-2 H/7-8 M, semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya dan kerajaan Hindu-Jawa (Singasari dan Majapahit). Selanjutnya, para pedagang dan mubaligh muslim telah membentuk komunitas-komunitas Islam. Mereka memperkenalkan Islam yang mengajarkan toleransi dan persamaan derajat, sementara Hindu-Jawa menekankan perbedaan derajat manusia, sehingga ajaran Islam menarik perhatian penduduk setempat.. Di samping itu juga mudahnya syarat masuk Islam (dengan membaca kalimah syahadah).

Selanjutnya proses Islamisasi semakin diintensifkan dengan adanya kegiatan pendidikan dan dakwah yang dilakukan oleh para da’i, guru agama dan orang-orang suci. Mereka juga ikut serta dalam pemerintahan penguasa sebagai penasehat spiritual dan politik. Ajaran mereka dikenal dengan unsur sufismenya yang mempunyai daya tarik kuat bagi orang-orang yang  tradisional pantheistik. Pada asalnya pusat pendidikan dan dakwah diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan di kota-kota pelabuhan. Karena tidak jelas bentuknya dimungkinkan kegiatan tersebut diselenggarakan di masjid-masjid. Selain masjid juga ada pesantren, dayah (Aceh) dan surau (Minangkabau). Lembaga ini menurut sebagian ahli sudah ada sejak lama dan merupakan pengadopsian dari lembaga pendidikan Hindu-Budha yang ada yang bernama mandala.

  • Pendidikan Islam di Jawa

Islam telah ada di Jawa pada abad ke-13 M. Menurut legenda-legenda, Islam disebarkan oleh para wali dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka penyiaran dan penyebaran agama Islam. Ajaran mereka nampaknya sangat sarat dengan mistik dan kepercayaan masyarakat bila dilihat kenyataan bahwa kuburan mereka ini dianggap sakral. Namun demikian tidak banyak informasi tentang lembaga-lembaga pendidikan mereka.

Usaha awal para wali mulai diorganisasikan pada masa kerajaan Demak yang berdiri abad 15 M. yang raja pertamanya Raden Patah, murid Sunan Ampel. Ia mengorganisasikan pendidikan dengan nama Bayangkare Islah yang program-programnya adalah:

–       penugasan para wali dan badal-badalnya untuk mengajarkan Islam di daerah-daerah tertentu

–       pendirian masjid di Demak sebagai pusat daripada kegiatan-kegiatan pendidikan.

Lembaga pendidikan pesantren ini, menurut de Graaf, Pigeud dan Junus, telah menjadi pusat pengajaran, namun menurut van Bruinessen dan Azra, pesantren sebenarnya baru muncul pada abad ke-18 M.

Istilah pesantren berasal dari kata ‘santri’ berarti tempat untuk santri. Santri berasal dari kata ‘shastri’, orang yang ahli dalam kitab Hindu. Dengan demikian pesantren adalah tempat untuk ibadah dan belajar agama. Menurut de Graaf dan Pigeud, pesantren awal ini berasal dari lembaga keagamaan Hindu-Budha dengan sistem asrama yang bernama ‘mandala’. Sistem pendidikan pesantren sama dengan yang ada di mandala. Para kyai adalah pengikut ajaran sufisme dan mengajari murid-muridnya ajaran mistisisme.

Aktifitas-aktifitas pendidikan yang didukung oleh kerajaan Demak terus berlanjut pada periode kerajaan Pajang. Namun tidak banyak perubahan yang mendasar, perubahan-perubahan baru nampak pada periode kerajaan Mataram selama pemerintahan Sultan Agung. Sistem pendidikan diorganisasikan sebagai berikut:

–          pendidikan dasar diselenggarakan di langgar-langgar, kemudian dilanjutkan di pesantren desa di mana para pelajar dapat mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab dengan modin desa yang dijuluki kyai anom.

–          Pendidikan tinggi dipusatkan di pesantren-pesantren besar di bawah pengawasan ulama kraton yang dijuluki kanjeng kyai atau kyai sepuh.

Di kedua tipe pesantren ini (pesantren desa dan besar), para pelajar bisa tinggal di asrama. Keberlangsungan pendidikan dalam sistem ini kemudian berubah pada saat Mataran mengalami kemunduran dan beralih ke VOC dan pemerintah Belanda.

  • Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Islam di Sumatera

Dua kerajaan besar yang muncul pertama di Sumatera adalah kerajaan Samudera Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri pada pertengahan abad 13 M. Buktinya adanya nisan kubur raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaan ini yaitu Malik al-Saleh, meninggal bulan Ramadhan tahun 696 H, bertepatan dengan tahun1297 M. Kerajaan Samudra Pasai berlangsung hingga tahun 1524 M. Selanjutnya dianeksasi oleh raja Aceh Ali Mughayatsyah di bawah pengaruh kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam.

Kerajaan ini kurang begitu diketahui kapan berdirinya, menurut de Graaf, kerajaan Aceh menerima Islam dari Pasai dan pergantian agama diperkirakan pada pertengahan abad 14 M. Kerajaan Aceh merupakan penggabungan dua kerajaan kecil pada awal abad 10 H/16 M. yaitu kerajaan Lamri dan Aceh Dar al-Kamal. Penguasa besar pertama adalah Ali Mughayatsyah. Kerajaan ini mengalami kemunduran sejak dipimpin oleh beberapa sultanah perempuan dan menjelag abad 18 M., kerajaan ini hanya merupakan bayangan belaka dari masa silam.

Pada periode dua kerajaan ini, terjadi hubungan yang harmonis antara penguasa dan ulama yang mempengaruhi lembaga pendidikan agama yang dikembangkan; seperti pesantren, dayah dan surau. Ulama dengan lembaga pendidikannya telah; pertama, membentuk “suasana pendukung komunitas politik” dan kedua, memperlihatkan diri sebagai pengingat akan “arah yang benar” dan perintis kearah terwujudnya “komunitas alternative”.

Ketika Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai, ia melihat betapa pentingnya peranan ulama dan fuqaha di istana sultan. Para ulama adalah para penasehat sultan dan puteranya. Di antara para ulama besar di kesultanan Aceh adalah Syekh Syamsuddin al-Samatrani yang berpengaruh terhadap Sultan Iskandar Muda. Sementara itu gurunya, Hamzah Fansuri pengikut ajaran wujudiyah sibuk berkelana, menulis dan menyampaikan ajarannya. Sultan Iskandar Tsani lebih tertarik terhadap ajaran ortodoks Nuruddin al-Raniri, seorang ulama dari Gujarat. Kemudian, Sultanah Safiyatuddin Syah mengangkat seorang ulama besar, Syekh Abdurrauf dari Singkel yang mempunyai murid Syekh Burhanuddin yang mendirikan surau yang menjadi pusat tarikat Syatariyah di Ulakan. Dari Ulakan ini dianggap sebagai sumber penyebaran Islam di Minangkabau.

Kedudukan para ulama di kesultanan Aceh mengalami perubahan saat Aceh mengalami kemunduran. Mereka kemudian menyebar menjauhi pusat kekuasaan dan meneruskan pengajaran agama dan lembaga pendidikannya di daerah pedalaman yang pada akhirnya membentuk komunitas baru di sana, sehingga hal ini mempercepat proses Islamisasi daerah pedalaman itu sendiri.

  • Pendidikan Islam di Pulau Kalimantan

Islam mulai masuk ke Kalimantan pada abad 15 M. Daerah barat laut menerima Islam dari Malaya, daerah timur dari Makasar dan wilayah selatan dari Jawa. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya kerajaan Islam di Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Suriansyah tahun 1540 M. Pada tahun 1710 M., di Kalimantan terdapat seoarang ulama besar bernama Syekh Arsyad al-Banjari dari desa Kalampayan yang terkenal sebagai pendidik dan mubaligh besar. Sistem pengajaran kitab agama di pesantren Kalimantan sama dengan sistem pengajian kitab di pesantren Jawa.

  • Pendidikan Islam di Sulawesi

Kerajaan Gowa-Tallo, kerajaan kembar yang saling berbatasan, terletak di wilayah yang strategis dan tampil sebagai pusat perdagangan laut. Kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Giri Gresik. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Ternate mengadakan perjanjian persahabatan dangan Gowa-Tallo untuk menganut Islam, tetapi gagal. Baru pada waktu Datu’ Ri Bandang datang, agama Islam mulai diterima. Alauddin adalah sultan pertama yang menganut Islam, setelah itu penyebaran Islam berlangsung sesuai dengan tradisi. Untuk selanjutnya, kerajaan Gowa-Tallo menyampaikan “pesan Islam” kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Soppeng dan Bone.

Agama Islam yang telah menguat kemudian menjalar masuk ke Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu Bima (Sumbawa) dan Lombok, yang dibawa oleh pedagang-pedagang Bugis. Di antara ulama-ulama yang terkenal di Sulawesi yang membantu Datu’ Ri Bandang adalah Datu’ Sulaiman dan Datu’ Ri Tirto. Sementara itu, ulama yang kelahiran Sulawesi sendiri adalah Syekh Maulana Yusuf yang kemudian menetap di Banten.

Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan

  • Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Belanda datang ke Indonesia pada awal abad ke-17 M. dalam bentuk VOC. Pada pergantian abad 18 M. VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda karena mengalami kebangkrutan. Dengan berpindahnya dominasi politik dan ekonomi ke tangan penjajah yang diikuti kolaborasi kalangan istana dengan pihak penjajah, maka para ulama mengundurkan diri dan menyingkir dari kehidupan istana berpindah ke daerah pedalaman. Lembaga-lembaga pendidikan tumbuh dengan pesat di sana. Hal itu disebabkan tradisi mengembara yang dilakukan oleh santri. Dan setelah selesai studinya, mereka menyelenggarakan pendidikan agama di tempat asal mereka. Namun, ajaran agama masih sangat erat dengan ajaran sufisme yang sudah melembaga dalam bentuk tarekat.

Pada pertengahan abad 19 M. perkembangan lembaga pendidikan mencapai tingkat tinggi. Hal ini karena meningkatnya jumlah jama’ah haji ke Makkah yang mengakibatkan banyak orang yang ahli dalam bidang agama yang membuka lembaga pendidikan. Bahkan tahun 1882 M. menurut catatan terdapat 300 pesantren di Jawa dan Madura. Hal itu ditambah lagi banyaknya orang-orang Hadhramaut yang bermigrasi dan mencari penghidupan yang layak di Indonesia yang juga membuka wawasan baru.

Wawasan baru tersebut mengakibatkan sistem madrasah yang berkembang di Timur Tengah berkembang pula di Indonesia, baik isi dan materinya sama. Pada akhir abad 19 M. Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan Belanda. Pada awal abad 20 M. Belanda mulai memberikan pendidikan kepada masyarakat yang menggunakan sistem pendidikan Liberal. Namun, hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan pegawai pemerintah. Sehingga lembaga pendidikan agama tetap menjadi lembaga pendidikan yang bisa ditempati masyarakat pribumi.

Hal ini menjadi momentum awal bagi modernisasi pesantren. Apalagi pada awal abad ke- 20 M. para pembaharu Muslim, dalam rangka menjawab menjawab tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen, banyak mendirikan madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi sistem pendidikan Belanda. Karena itu pesantren mengadopsi tiga pembaharuan dalam sistem pendidikannya:

–          dibukanya pesantren untuk santri putri;

–          diadopsinya sistem madrasah untuk santri tingkat lanjut;

–          diadopsinya beberapa mata pelajaran umum ke kurikulum pesantren.

Pada tahun 1882 M. pemerintah Belanda mendirikan Priesterraden, lembaga yang mengawasi pendidikan dan kehidupan agama penduduk pribumi. Dari lembaga ini, pemerintah mengeluarkan Goeroe Ordonantie yang mengatur siapa saja yang mengajar Islam harus mendapat izin pemerintah. Pada tahun 1925 M. dikeluarkan Goeroe Ordonantie baru, yaitu mengatur bahwa guru-guru agama cukup memberikan informasi tertulis kepada pemerintah. Pada tahun 1932 M. pemerintah mengeluarkan Wilde School Ordonantie yang mengawasi madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin dan mengajarkan materi yang dilarang.

  • Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa ini pendidikan bukan saja dianggap menjadi kunci Japanisasi akan tetapi pendidikan Islam memerlukan suatu perhatian khusus. Karena itu, Jepang turut campur tangan dalam seluruh bidang pendidikan agama, antara lain: diubahnya Kantoor voor Islamitische Zaken (kantor urusan agama zaman Belanda) menjadi Kantor Shumubu, namun hanya diberi kekuasaan eksekutif. Selain itu, pemerintah Jepang juga menjauhkan umat Islam dari pusat agamanya (Arab) dan juga melarang penggunaan bahasa dan tulisan Arab. Bahkan pada September 1942, Jepang melarang pengajaran Bahasa Arab di semua sekolah dasar. Namun akhirnya Jepang sadar bahwa tidak mungkin mengingkari hak Muslim, mereka kemudian mengakui penggunaannya, namun mereka berhasil memaksakan persyaratan menerima kurikulum standar mata pelajaran non-agama.

Pemerintah Jepang juga melakukan pengontrolan dan pengawasan pendidikan yang memiliki dua aspek, yaitu bersifat administratif dan bersifat pendidikan. Memang benar bahwa selama pendudukan, sekolah agama menerima bantuan yang lebih banyak daripada dalam pemerintahan Belanda. Akan tetapi, dalam kebebasan pendidikan dan agama, bantuan seperti ini dibeli dengan harga yang sangat mahal. Namun, Jepang dihadapkan pada kesulitan dalam melakukan pengawasan karena sekolah yang tersebar di seluruh pulau bukan sekolah negeri. Pengawasannya didesentralisasikan dan izin membuka kembali sekolah swasta haruslah diperoleh dari seksi pendidikan kantor kabupaten. Sementera itu penguasa di pusat memerintahkan untuk menerima silabus yang telah disatukan sejak pertengahan tahun 1942. Akan tetapi nasib dari sekolah-sekolah swasta ini tetap tak menentu selama beberapa lama.

Namun, semua sekolah lanjutan, sekolah guru dan lembaga pendidikan tinggi diawasi langsung oleh penguasa pusat. Pada bulan Mei 1943, penguasa melarang pengajaran agama yang tidak wajib di sekolah lanjutan negeri, guru-guru Islam diorganisir dalam suatu badan “Pergaboengan Goeroe Islam Indonesia” dan kemudian semakin banyak sekolah Islam yang membuka kembali pintunya. Tanggal I Juli 1943 pemerintahan militer mengeluarkan dekrit, isinya: pertama, menempatkan semua pengawasan pendidikan dasar umum kepada kabupaten dan menyerahkan pengaturan sekolah-sekolah dagan kepada Gunseikan. Kedua, pengawas dapat memveto kurikulum dan dapat memecat tenaga pengajar. Perinciannya termasuk anggaran tahunan dan pembukuan harus diserahkan oleh kepala-kepala sekolah swasta. Organisasi yang diakui secara resmi mengatur sekolah-sekolah di dalam lingkungan terbatas di bawah peraturan baru. Semua lembaga yang tadinya diberi izin untuk buka kembali oleh Jepang untuk sementara diizinkan berjalan terus, akan tetapi harus melaporkan secara terperinci segala-galanya sesuai dengan peraturan yang baru dalam tempo satu bulan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: