MENGENAL ‘URF SEBAGAI SALAH SATU PERANGKAT PENGAMBILAN HUKUM SYARI’AT ISLAM (2)


MENGENAL ‘URF SEBAGAI SALAH SATU PERANGKAT PENGAMBILAN HUKUM SYARI’AT ISLAM (2)

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

 

A.      Kehujjahan ‘Urf

Syariat Islam datang untuk mengatur tatanan sosial kemasyarakatan dan berorientasi pencapaian kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindari madharat. Namun nash-nash Syariat tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat. Di sisi lain, manusia sering kali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya. Syaiat Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi tersebut perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya karena kaitan langsungnya dengan kemaslahatan umat.

Karena itu Islam datang tidak serta merta melakukan dekonstruksi tatanan sosial masyarakat jahiliyah yang dianggap telah rusak. Beberapa tradisi bangsa Arab sebagai sasaran awal penyebaran ajaran Islam masih diakui dan dikukuhkan keberadaannya, seperti praktik qishash dalam pembunuhan berencana dan kewajiban diyat bagi pembunuhan tanpa faktor kesengajaan.

Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa Islam mengakui keberadaan tradisi sebagai pertimbangan dalam pensyariatan hukum Islam. Fuqaha menyepakati bahwa ‘urf merupakan salah satu dalil dalam pensyariatan menetapkan hukum Islam. ‘Urf yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim  dan qaul jaded-nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Syari’at Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.

Karena itulah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip aqidah, tauhid, dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan perikemanusiaan, syari’at Islam bukan saja membiarkan hukum adat berlangsung terus, bahkan menempatkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri. Rasulullah SAW membiarkan al-Abbas ibn ‘Abdul Muththalib menerima laba dari modalnya yang diputarkan oleh orang lain, karena hal itu sudah menjadi ‘urf di kalangan masyarakat Makkah.

Satu adat kebiasaan yang umum, kata Hasbi, dapat digunakan untuk mentakhsiskan ayat atau hadits. Dalam menetapkan sesuatu hukum adat kebiasaan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan qiyas. Ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan mendapat tempat yang lebih tinggi daripada qiyas. Artinya, jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu perbuatan hukum mu’amalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya. Cukup adat kebiasaan itu saja diambil dan diterapkan sebagai hukumnya. Fuqaha zaman dahulu pun dalam mengeluarkan fatwa  hukumnya, dalam banyak hal berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dan lingkungannya. Inilah sebabnya para mujtahidin diharuskan memiliki pengetahuan yang luas tentang adat kebiasaan masyarakat.

Karena pentingnya kedudukan adat kebiasaan dalam fiqh, maka para fuqaha membahas masalah ‘urf secara teliti. Sebab, ‘urf itu ada yang menyangkut agama di samping hanya sekadar mengatur tertib hubungan antarmanusia, baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang menyangkut moral. Karena itulah mereka menetapkan syarat-syarat terhadap ‘urf yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang mana syarat-syarat ‘urf itu sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Adapun mengenai kedudukan hukum ‘urf dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk ‘urf shahîh dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (al-’âdat muhakkamah).

Mengenai ‘urf fâsid, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan dan bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat/’urf adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.

Dalam proses pengambilan hukum ‘urf/adat hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa ‘urf dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara` atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara` tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya. Secara umum ‘urf/ adalah adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan istihsân (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara`) dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsân itu adalah istihsân al-‘urf (istihsân yang menyandarkan pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyyah, ‘urf itu didahulukan atas qiyâs khafî (qiyâs yang ringan) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu men-takhshîs nash yang umum. Ulama Malikiyyah menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara` maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Suyûthî mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah al-‘âdat muhakkamah (adat itu menjadi pertimbangan hukum).

B.       Sesuatu Bisa Disebut Adat

Pada dasarnya suatu perkara dapat dianggap sebagai adat apabila suatu perkara itu telah terjadi berulang kali. Meskipun begitu berapa kalikah perkara itu berulang sehingga bisa disebut adat, adalah tergantung kepada masalahnya.

  1. Ada yang terjadi baru sekali saja sudah dianggap sebagai adat seperti: seorang budak yang walaupun hanya sekali saja ngompol atau kencing pada waktu tidur, ia sudah dapat disebut berpengadatan suka ngompol.
  2. Ada yang harus telah berulang kali, baru bisa dianggap sebagai adat, seperti: perkiraan masa haid dan masa suci.
  3. Ada yang baru disebut sebagai adat setelah melalui pengulangan lebih dari tiga kali, agar lebih mantap tentang kebenarannya seperti: anjing pemburu, supaya anjing itu benar-benar memiliki keahlian (adat) dalam memburu binatang buruan, haruslah dilakukan dan percobaan berulang kali.
  4. Ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai adat meskipun telah terjadi berulang-ulang, seperti: setiap perempuan yang melahirkan tidak mengeluarkan darah (jadi tidak nifas). Lalu suatu ketika, sehabis melahirkan untuk kesekian kalinya, ia mengeluarkan darah. Darah itu dihitung sebagai darah nifas dan tidak boleh ditetapkan bahwa darah itu bukan nifas, walaupun telah banyak terjadi tidak nifas.

C.      Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan ‘Urf

Di antara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf, ialah:

  1.                                         اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

  1.                 اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya

  1.    لاَيُنْكِرُتَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

Artinya:  Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.

D.      Kajian Perbandingan

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara urf shahih yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa urf fasid harus dijauhkan dari pengambilan dan penetapan hukum.

  1. Pandangan Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada amal ahli Madinah .
  2. Imam Syafii memiliki dua pendapat (qaul qadim dan qaul jadid). Qaul Qadim pendapatnya ketika di Bagdad, sedangkan qaul Jadid ketika di Mesir. Hal ini karena perbedaan úruf.
  3. Hanafiyah juga banyak menerapkan úrf dalam menetapkan hukum Islam, seperti bay’ wafa. (Jual Beli Wafa’).

Menurut Imam al-Qorofi, seorang ulama dari mazhab Maliki, seorang ulama dalam menentukan hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Menurut as-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan ibnu Qoyyim (ahli ushul fiqh Hanbali) seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum, dengan harga tertentu padahal ia lamanya dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai dengan jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat dari syariat kedua hal itu harus jelas, tetapi karena perbuatan ini telah memasyarakat, maka seluruh ulama mazhab menganggap sah terhadap akad tersebut.menurut mereka dalam hal ini ‘urf amali yang berlaku.

 E.       Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

‘Urf itu merupakan sesuatu yang telah banyak dilakukan masyarakat baik perkataan maupun perbuatan sehingga telah menjadi suatu kebiasaan (adat) yang mana kebiasaan itu dianggap baik oleh masyarakat secara keseluruhan.

‘Urf itu diakui dalam hukum Islam, akan tetapi tidaklah mutlak, karena harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

  1. ‘Urf ini berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
  2. ‘Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya.  Artinya ‘urf itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
  3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
  4. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.
  5. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an atau sunnah.

‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi objeknya, ada ‘urf al-lafzi dan ‘urf amali; ditinjau dari segi sifatnya, ada‘urf qauli dan ‘urf amali; ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima atau tidaknya ‘urf oleh syari’ah), ada ‘urf shahih dan ‘urf fasid; sedangkan ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, ada ‘urf aam dan ‘urf khash.

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’, dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan dipertahankan. Sedangkan ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan dan bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan dipertahankan.

Pada dasarnya suatu perkara dapat dianggap sebagai adat apabila suatu perkara itu telah terjadi berulang kali. Meskipun begitu berapa kalikah perkara itu berulang sehingga bisa disebut adat, adalah tergantung kepada masalahnya.

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf, diantaranya: اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum), اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا (Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya), dan لاَيُنْكِرُتَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ (Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa).

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara urf shahih yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Pandangan Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada amal ahli Madinah; Imam Syafii memiliki dua pendapat (qaul qadim dan qaul jadid). Qaul Qadim pendapatnya ketika di Bagdad, sedangkan qaul Jadid ketika di Mesir. Hal ini karena perbedaan úruf; Hanafiyah juga banyak menerapkan úrf dalam menetapkan hukum Islam, seperti bay’ wafa. (Jual Beli Wafa’).

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto,“Penerapan ‘Urf dalam Ekonomi Islam” dalam agustianto.niriah.com, diakses tanggal 25 Desember 2010.

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi Keenam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Bakry, Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: Kelapa Gading Permai, 2003.

Bisri, Adi, Terjemah al-Faraidul Bahiyyah, Rembang: Menara Kudus, 1977.

Djazuli, Ilmu Fiqh, Jakarta: Kencana, 2006

Hakim, Abdul Hamid, Mabadiul Awaliyah fi Ushulil Fiqh Wal Qowa’idul Fiqhiyah, Jakarta: Sa’diah Putra,  1927.

Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushulul Fiqh, ter. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Khayyath, A. Aziz, Nazhayyah al-’Urf, Amman: Maktabah Al-Aqsha, tt.

Siddiqi, Nourouzamman, Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jilid 2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001.

Umar, Muin, dkk., Ushul Fiqh I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam RI, 1986.

Sekian

Semoga Bermanfaat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: