AKREDITASI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL(MA)


AKREDITASI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL(MA)

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

A.     Pendahuluan

Akreditasi adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk mengakreditasi atau menentukan kelayakan  program dan satuan pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif oleh satuan pendidikan kepada publik.

Akreditasi dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang namanya dibedakan menurut satuan, jalur dan jenjang pendidikan. Program  atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) yang pada tingkat propinsi dibentuk oleh gubernur.

Salah satu program pemerintah yang sedang dilaksanakan sekarang adalah  meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan, diarahkan  pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan yang seharusnya terjadi. Dengan demikian, peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional.

Akreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai pengertian sebagai proses  penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (self regulation) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasan dan keluwesan dalam implementasinya. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna pengambilan suatu keputusan. Akreditasi merupakan suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan suatu lembaga mandiri dan profesional.

Mengingat yang diakreditasi adalah  sekolah yang merupakan sistem dari berbagai komponen dan saling terkait dalam pencapaian komponen sekolah, maka sesuai Keputusan  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/V/2002 tanggal 14 Juni 2004 tentang Akreditasi Sekolah, komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian adalah yang dikembangkan dari kualitas sekolah yaitu kurikulum dan  proses belajar mengajar, manajemen sekolah, organisasi/kelembagaan  sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan/kultur sekolah.

Setiap komponen terdiri atas berbagai  aspek dan indikator. Kurikulum dan proses belajar mengajar 40 indikator utama  (IU) dan 15 indikator tambahan (IT), administrasi/manajeman sekolah 15 IU dan 15 IT, organisasi/kelembagaan sekolah 5 IU dan 5 IT, sarana dan prasarana 10 IU dan 10 IT, ketenagaan, pembiayaan 10 IU dan 5 IT, peserta didik 10 IU dan 5 IT, peran serta masyarakat 10 IU dan 5 IT, peran serta masyarakat 5 IU dan 5 IT, lingkungan/kultur sekolah 10 IU dan 5  IT. Jika dijumlahkan, maka terdiri atas 115 IU dan 70 IT.

Karena prosedur akreditasi yang sulit untuk dipahami dan membutuhkan kajian yang cukup panjang juga memiliki komponen-komponen yang banyak, maka penulis akan berusaha menganalisis akreditasi tersebut dari dasarnya secara langsung.

B.     Dasar Kebijakan Akreditasi

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Pasal 1 ayat (22)

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 60 ayat

(1)       Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2)       Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3)       Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4)       Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

“Realita di lapangan pelaksanaan akreditasi saat ini masih sangat belum layak karena masih belum memenuhi kriteria-kriteria yang tertera dalam prosedur akreditasi dan masih terfokus pada jalur pendidikan formal, itupun pelaksanaannya masih mengalami banyak hambatan dengan banyaknya ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan. Sering adanya perjanjian antara pihak assessor dengan pihak yang di akreditasi, sehingga tidak adanya akuntabilitas publik”

PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

[Pasal 86 ay at 1]

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

[Pasal 86 ayat 3]

Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

“Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa pelaksanaan akreditasi masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip akreditasi tersebut”

  Permendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.

[Pasal 1 ayat 5]

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang  telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

[Pasal 2 ayat 1]

Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M

Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam Standar Nasional Pendidikan

  1. Standar Isi, [Permen 22/2006]
  2. Standar Proses, [Permen 41/2007]
  3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006]
  4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permen  13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru, Permen  24/2008 Ttg Tenaga Adm]
  5. Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007]
  6. Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007]
  7. Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008]
  8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]
  1. C.    Problematika Akreditasi

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang lahir kemudian. Keputusan Mendiknas di atas dengan tegas menunjuk seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri atau swasta. Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena sebelumnya Ditjen Dikdasmen melalui keputusan Dirjen  No. 020/C/Kep/1/1983 menyebutkan akrditasi hanya diberlakukan untuk sekolah swata.

Akan tetapi penyelengaraan pendidikan Nasional yang termasuk didalamnya adalah proses penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan atau yang yang sering disebut dengan akreditasi, dalam prakteknya masih banyak menuai problem. Adanya kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal masih menyisakan segudang masalah, diantaranya adalah sering terjadinya ketidakakuratan data yang deperolah di lapangan ddengan realita pada masing-masing satuan pendidikan.

Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut : (a) pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah; (b) evaluasi diri oleh sekolah; (c) pengolahan hasil evaluasi diri ; (d) visitasi oleh asesor; (e) penetapan hasil akreditasi; (f) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Akan tetapi pada prakteknya akreditasi tersebut banyak yang tidak melalui prosedur yang jelas. Banyak prosedur-prosedur akreditasi tersebut diatas yang belum terlaksana. Baik pada proses pengajuan permohonan akreditasi sampai penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah berakhir masa sertifikatnya akan tetapi belum juga mengajukan permohonan akreditasi, bahkan sering ditegur oleh lembaga yang berada diatasnya.

Dampak dari hal tersebut adalah banyak lembaga pendidikan yang menyepelekan proses akreditasi, sehingga kesiapan untuk melaksanakan proses akreditasi dinilai sangat kurang. Dari segi biayapun pelaksanaan akreditasi oleh lembaga pendidikan yang terpaksa melakukan akredditasi diniai sangat besar karena seringnya mengada-adakan yang tidak ada menjadi ada. Hal ini yang memicu munculnya kefiktifan data yang hanya untuk memperoleh sertifikat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah maupun Madrasah.

Problematika lain yang sering terjadi di lapangan adalah pelaksanaan akreditasi yang tidak sesuai deng prinsip akreditasi yang diantaranya obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dipicu oleh adanya kerjasama dari pihak assessor dengan lembaga pendidikan. Sehingga prinsip adil dan transparan itu tidak terlaksana dengan baik. Pada pengisian instrument akreditasipun masih banyak data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sesuai dengan yang penulis kemukakan didepan, banyaknya data yang fiktif, banyaknya sarpras yang diada-adakan.

Pada pelaksanaan akreditasi di lembaga pendidikan non formal masih banyak belum begitu terlihat prakteknya. Lingkup pelaksanaan akreditasi tersebut masih berada dilingkunngan formal saja. Dan pelaksana akreditasi masih terfokus pada pemerintah saja.

D.     Analisis SWOT

   1.   Kekuatan

a. Dengan adanya akreditasi akan lebih menambah persaingan dalam peningkatan mutu pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan

b. Adanya sistem pendidikan yang menuntut adanya perbaikan pada masing-masing lembaga pendidikan baik dari segi sumber daya manusia maupun pada sisi sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi.

c. Minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang terakreditasi semakin tinggi

  1. 2.      Kelemahan
    1.    Biaya yang diperlukan dalam proses akreditasi relatif besar, sehingga dirasa sangat memberatkan bagi lembaga pendidikan
    2. Kurang luasnya lokasi lembaga pendidikan dan juga sarana dan prasarana yang tidak memadai, baik dari segi gedung maupun buku kepustakaan sebagai bahan ajar penunjang pembelajaran.
    3.    Banyaknya guru yang tidak siap untuk menerima kurikulum baru atau banyak yang tidak menguasai dan masih terpengaruh oleh kurikulum lama.
    4. Banyak lembaga pendidikan yang menyepelekan akreditasi sekolah dan lebih menekankan untuk mendapatkan sertifikat tanpa memperhatikan kualitas selanjutnya.
    5.   Sering adanya data-data fiktif dalam pengisian instrument akreditasi, data yang digunakan

   3.   Peluang

a.  Arus informasi yang semakin tak bendung merupakan konsekuensi dari globalisasi yang merambat seluruh sector kehidupan termasuk juga pendidikan.

b.  Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh dari sistem pendidikan yang lulusan tidak berkompenten dan tidak siap kerja.

c. Masih berkembangnya paradigma bahwa lulusan dari sekolah yang terakreditasi yang berkompenten.

d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberdayakannya diri dan lingkungannya sebagai sarana dalam pendidikan

   4.  Tantangan

a.  Semakin terbukanya pasar bebas yang menyebabkan arus emigrasi dan imigrasi semakin besar sehingga mempengaruhi proses akreditasi sekolah/madrasah

b.  Banyaknya assessor yang meluluskan lembaga pendidikan dengan dalih subyektifitas masing-masing assessor, sehingga dengan sangat mudahnya Badan Akreditasi Sekolah ataupun Madrasah mengeluarkan sertifikat kelulusan akreditasi dengan nilai yang sangat bagus tanpa memperhatikan kualitas lembaga pendidikan tersebut.

c.  Kultur birokrasi yang tidak transparan dalam penyelenggaraan prosedur akreditasi

E.     Solusi Pemecahan Masalah

Dalam memaksimalkan fungsi Badan Akreditasi dalam pelaksanaan Akreditasi tersebut perlu adanya sebuah proseddur yang jelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip akreditasi, sehingga kualitas pendidikan khusunya pada lembaga pendidikan maupun Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya betul-betul bisa dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas lembaga penyelenggara pendidikan dapat diketahui dari peringkat akreditasi yang dimiliki sekolah, hal ini sesuai dengan ayat 2   pasal 60 UU No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa akreditasi terhadap  program dan satuan pendidikan dilakukan pemerintah dan/lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Peringkat akreditasi tersebut harus benar-benar menggambarkan kualitas sekolah sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas sekolah. Mengingat pentingnya akreditasi baik bagi sekolah maupun masyarakat, perlu dilakukan studi tentang pengembangan model penyelenggaraan akreditasi.

Mekanisme Akreditasi Sekolah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

  1. Penyusunan Rencana Jumlah dan Alokasi Sekolah/Madrasah.
    BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag untuk tiap provinsi pada setiap tahunnya dan jabaran alokasi untuksetiapkabupaten/kota
  2. Pengumuman Secara Terbuka kepada Sekolah/Madrasah.
    BAP-S/M mengumumkan secara terbuka kepada Sekolah/Madrasah pada provinsinya masing-masing untuk menyampaikan usul akreditasi melalui Disdik Kabupaten/Kota, Kandepag, UPA, dan media lainnya.
  3. Pengusulan Daftar Sekolah/madrasah. Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil Depag, dan Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan pada butir a.
  4. Pengiriman Perangkat Akreditasi ke Sekolah/Madrasah. BAP-S/M mengirimkan Perangkat Akreditasi ke Sekolah/Madrasah yang akandiakreditasi.
  5. Pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung.
    Sebelum mengajukan permohonan akreditasi, Sekolah/Madrasah harus melakukan evaluasi diri terlebih dahulu. Evaluasi diri ini dilakukan melalui pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung yang telah dikirimkan oleh BAP-S/M.
  6. Pengiriman Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung.
    Sekolah/Madrasah mengirimkan Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung dan mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada BAP-S/M melalui UPA-S/M Kab/Kota, atau langsung ke BAP-S/M bagi Kab/Kota yang tidak memiliki UPA-S/M, dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kandepag. Pengajuan akreditasi oleh Sekolah/Madrasah harus dilengkapi dengan surat pernyataan Kepala Sekolah/Madrasah tentang Keabsahan Data dalam Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung.
  7. Penentuan  Kelayakan. Visitasi BAP-S/M menentukan kelayakan visitasi berdasarkan hasil evaluasi diri. Apabila pemeriksaan hasil evaluasi diri dinyatakan layak untuk divisitasi, maka BAP-S/M menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi ke Sekolah/Madrasah. Namun apabila hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak layak, maka BAP-S/M membuat surat kepada Sekolah/Madrasah yang berisi tentang penjelasan agar Sekolah/Madrasah yang bersangkutan melakukan perbaikan.
  8.  Penugasan Tim Asesor. BAP-S/M menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi ke Sekolah/Madrasah
  9. Pelaksanaan Visitasi. Asesor melaksanakan visitasi dengan jalan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data evaluasi diri Sekolah/Madrasah sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah itu tim asesor melaporkan hasil visitasi tersebut kepada BAP-S/M.
  10. Verifikasi Hasil Visitasi Asesor. BAP-S/M melakukan verifikasi terhadap hasil visitasi asesor terutama untuk butir-butir esensial
  11. Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah. BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah melalui rapat pleno. Rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% jumlah anggota BAP-S/M. Keputusan penetapan hasil akreditasi ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat. Hasil rapat pleno BAP-S/M tentang penetapan hasil akreditasi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan BAP-S/M.
  12. Penerbitan Sertifikat. Berdasarkan hasil akreditasi yang ditetapkan melalui rapat pleno, BAP-S/M sesuai dengan kewenangannya akan menerbitkan sertifikat akreditasi S/M sesuai dengan format dan blanko yang dikeluarkan oleh BAN-S/M.
  13. Pelaporan Hasil Akreditasi. Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut:

* BAN-S/M melaporkan kegiatan akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Mendiknas.

* BAP-S/M melaporkan kegiatan akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAN-S/M, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kandepag, dan LPMP.

* Laporan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan. Seluruh hasil akreditasi secara nasional diumumkan melalui website BAN-S/M dengan alamat situs di www.ban-sm.or.id

Seharusnya Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

  1. Objektif; akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang kebera-daannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
  2. Komprehensif; dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah tersebut.
  3. Adil; dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
  4. Transparan; data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
  5. Akuntabel; pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan

Pada dasarnya Kendala-kendala yang muncul dari proses akreditasi tersebut dapat teratasi. Implikasi teori dengan adanya akreditasi sekolah dapat menambah kinerja para tenaga kependidikan dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran di suatu sekolah. Sehingga perlunya menambah kepustakaan untuk guru, sarana dan prasarana olah raga, internet, perlunya menambah program keahlian baru (Program Keahlian Industri).

 

F.      Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan maka penulis merumuskan beberapa rekomendasi dan saran diantaranya : (1) Diperlukan sosialiasai  peraturan menteri tentang standar isi, sehingga sekolah-sekolah  dapat siap untuk diakreditasi, (2) Sekolah  perlu memperoleh perhatian dan perbaikan apalagi ini menyangkut kinerja sekolah yaitu kinerja manajemen dan kinerja keuangan dan transparansi manajemen keuangannya, (3) Supervisi kelas harus mendapat perhatian baik kualitas maupun kuantitasnya karena ini merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan, (4) Sesuai dengan prinsip acuan dalam melaksanakan akreditasi sekolah, terkait kemandirian, maka  kewenangan akreditasi sekolah berada pada lembaga eksternal dan independen di luar sekolah, (5) Evaluasi diri perlu disiapkan oleh sekolah dengan membentuk gugus penjamin mutu internal dengan melakukan evaluasi diri berkelanjutan, tiap semester. Kedudukannya di atas supervisi dan dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah, (6) BAN-S/M sebagai lembaga independen maka pelaksananya harus orang independen, agar menggambarkan keadaan sekolah yang benar-benar menunjukkan kinerja untuk melaksanakan pendidikan bagi masyarakat, (7) Tim asesor adalah tenaga profesional  yang tidak berstatus pejabat struktural dan bukan anggota Badan Akreditasi Propinsi (BAP),  (8) Tim asesor ditetapkan melalui proses sertifikasi asesor, (9) Perlu dibangun jaringan komunikasi,  untuk dapat saling berkomunikasi dengan sekolah lain dan BAP-S/M.

DAFTAR RUJUKAN

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/22/sekilas-tentang-kebijakan-akreditasi-sekolah/

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/

www.depdiknas.htm

Totok Sumaryanto F. “Kajian Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Pada Pendidikan Dasar”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: