Analisis Kebijakan dan Problematika Sertifikasi Guru Jalur Portofolio Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional


Analisis Kebijakan dan Problematika

Sertifikasi Guru Jalur Portofolio Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

A.      Pendahuluan

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama dalam pendidikan. Ketiganya membentuk suatu triangle, jika hilang salah satu komponen hilang pulalah hakekat pendidikan.

Perbaikan mutu secara terus menerus berorientasi pada masukan, proses, luaran, dan layanan pasca jual. Inti sumber perbaikan bukanlah pada fisiknya, melainkan pada peningkatan profesionalitas manusia pengelola atau pelaksana. Di sinilah esensi kontinuitas profesionalisme, yang di dalam dunia persekolahan banyak difokuskan pada guru. Keterlambatan atau kegagalan peningkatan mutu proses dan produk pembelajaran seringkali dikaitkan dengan pertanyaan mengenai ada atau tidak kontinuasi profesionalisme pada kalangan guru dan unsur manajemen sekolah.

Pendidik atau guru harus ada dalam pendidikan, sebagaimana ungkapan Arab, yang pernah disampaikan A. Malik Fadjar, al-Tharîqah Ahammu min al-Mâddah walakinna al-Muddaris Ahammu min al-Tharîqah (Metode lebih penting daripada materi, namun guru lebih penting daripada metode). Maka dari itu, untuk menunjang keberhasilan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, harus ada peningkatan profesionalisme pendidik atau guru.

Salah satu cara untuk profesionalitas pendidik atau guru yaitu adanya sertifikasi guru. Jika ditelaah dari kata-katanya, sertifikasi adalah penyertifikasian: pembuatan sertifikat. Menurut Glickman guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalisme guru harus diarahkan pada dua hal tersebut. Dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru perlu dilakukan sertifikasi dan diuji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan memenuhi syarat profesional.

Sedangkan sertifikasi pendidik atau guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakanoleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Sertifikasi guru merupakan langkah peningkatan kualitas guru sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan pada anak didik. Sertifikasi ini diharapkan menciptakan kondisi the right man in the right place, sebagaimana yang kita harapkan. Guru-guru diharapkan berada di tempat yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun perjalanan sertifikasi tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Banyak guru yang belum mengetahui bagaimana perjalanan kebijakan sertifikasi itu sendiri. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan sertifikasi yang merupakan kebijakan pendidikan Nasional.

B.      Dasar-Dasar Kebijakan Sertifikasi

Dasar kebijakan atau dasar hukum dari sertifikasi guru yang pertama terdapat dalam UUD 1945 Bab XA Pasal 28C ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **) Dalam pasal di atas, memang tidak dijelaskan mengenai sertifikasi. Namun pasal tersebut menjelaskan tentang hak seseorang, termasuk didalamnya hak seorang guru, yaitu peningkatan kesejahteraan hidupnya dengan memperoleh gaji yang layak.

Perjuangan hak seorang guru tersebut nampaknya terjawab dengan adanya sertifikasi pendidik, namun guru harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu. Hal ini diatur dalam UU RI No. 20 Th. 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XI Pasal 42 ayat 1, yang berbunyi: Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasisesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal ini diperkuat dengan UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8, yang berbunyi: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal tersebut diperkuat lagi dengan keterangan yang terdapat dalam Permendiknas No. 16 Th.2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang berbunyi Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka guru dapat dikatakan tidak layak untuk menjadi seorang guru atau pendidik.

Setelah guru memenuhi persyaratan tersebut, maka guru akan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, yaitu meningkatnya kesejahteraan yang diatur oleh  UU RI No. 20 Th. 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XI Pasal 43 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Pasal di atas selain menjelaskan mengenai penghargaan bagi pendidik atau guru, juga menjelaskan mengenai pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh LPTK. Ini diperkuat dengan UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 11 ayat 1-3, yang berbunyi: Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan penguatan tentang apa itu sertifikasi diperkuat lagi dalam UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 11 – 12, yang berbunyi: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.

Kebijakan di atas diperkuat dan diperjelas oleh Peraturan Menteri Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat 1, yang berbunyi: Sertifikasi bagi guru dalam jabatan  adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi bagi guru dalam jabatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang  terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 2. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan  dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Keterangan mengenai peserta sertifikasi diperinci sebagai berikut: 1) Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru yunior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP). 2) Peserta diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. 3) Seleksi peserta terdiri atas seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan seleksi akademik dilakukan oleh LPTK difasilitasi oleh Ditjen Dikti.

Persyaratan peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi. 2) Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional. 3) Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 4) Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 5) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 6) Guru SD yang meliputi guru kelas dan guru Pendidikan Jasmani. Guru kelas diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya, sedangkan guru Pendidikan Jasmani diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan. 7) Guru SMP (bidang studi PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Kesenian, Pendidikan Jasmani, dan guru bimbingan konseling) diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 8) Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar. 9) Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga. 10) Bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar. 11) Disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu

Sedangkan Kunandar merinci, penentuan calon guru peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem rangking bukan berdasarkan seleksi melalui tes (setelah memenuhi persyaratan S1/D4) ialah sebagai berikut:

  1. Masa kerja/pengalaman mengajar, dihitung sejak guru yang bersangkutan diangkat diangkat menjadi PNS sebagai guru, hingga yang bersangkutan dinominasikan sebagai calon peserta sertifikasi guru melalui SK Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Bagi guru PNS yang sebelumnya pernah menjadi guru tetap yayasan (non-PNS), masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat dan bertugas menjadi guru pada suatu satuan pendidikan.
  2. Usia, yang dihitung adalah usia kronologis, diperinci sampai dengan bulan.
  3. Pangkat/golongan, adalah pangkat/golongan guru PNS yang diusulkan untuk di sertifikasi.
  4. Beban jam mengajar, dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar
    per minggu.
  5. Jabatan/tugas tambahan yang dijadikan kriteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi adalah jabatan atau tugas tambahan yang disandang oleh guru yang diusulkan untuk disertifikasi, seperti jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program/jurusan, kepala bengkel, dan lain-lain.
  6. Prestasi kerja, yang dijadikan kriteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi ialah prestasi yang pernah diraih guru yang dinominasikan untuk di sertifikasi, seperti guru teladan (berprestasi), disiplin, dedikasi dan loyalitas, pembimbing teman sejawat, pembimbing siswa, sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, maupun internasional.

Sedangkan mengenai gaji atau kesejahteraan yang dibayarkan kepada guru yang diatur dalam Permendiknas No.11 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, pasal 6 ayat 1, yang berbunyi: Guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah  daerah, atau badan hukum penyelenggara pendidikan yang menjadi peserta sertifikasi pada tahun berjalan dan telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi  guru dari Departemen Pendidikan  Nasional pada tahun berjalan, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu, berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.  Jadi guru yang sudah mengikuti sertifikasi mendapatkan tunjangan sebesar 1x gaji pokok, namun guru tersebut harus melaksanakan beban kerja sebesar 24 jam tatap muka dalam satu minggu sebagai konsekuensi dari keprofesionalisasiannya.

C.      Problematika

Berpijak dari kebijakan-kebijakan yang penulis ekplore di atas, sebenarnya problema sertifikasi ini cukup banyak. Bahkan sertifikasi guru dalam lingkungan Kemenag. Junaedi Ghony menulis ada 8 problema sertifikasi. Namun, penulis hanya akan mengambil 2 problema yang mendasar dan cukup krucial saja berdasar dari kebijakan yang penulis garis bawah, karena keterbatasan halaman makalah ini.

Berdasarkan kebijakan yang bergaris bawah di atas, problema pertama adalah problema kuota. Sebenarnya kuota peserta sertifikasi guru bukan menjadi tugas Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK, tetapi dampak kuota yang kurang transparan tersebut, Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK mendapat imbasnya. Penentuan kuota sertifikasi guru agama dilakukan oleh Kementrian Agama, sedang Kanwil Kemenag maupun Kankemenag Kabupaten/kota hanya menerima jumlah kuota sekaligus nama-nama peserta. Akibatnya, masih ada peserta sertifikasi yang kurang layak, terutama dari masa kerja, pangkat maupun pengalaman mengajar lantaran belum diatur standar yang baku dalam menentukan peserta sertifikasi. Jadi problema penentuan kuota ini masih menjadi teka-teki dalam prosesnya. Buku panduan sertifikasi yang dikeluarkan oleh DIKNAS yang berfungsi sebagai peraturan pokok penetapan peserta, nampaknya masih bisa ditawar lagi oleh pihak-pihak tertentu. Belum lagi jika di Kemenag buku tersebut nampaknya masih membingungkan dan Kemenag sendiri juga belum mengeluarkan buku pedoman penetapan peserta sertifikasi. Hal tersebut awalnya disebabkan hubungan yang kurang mesra antara Kemenag dan Diknas.

Problema yang kedua adalah problema tunjangan. Ini bisa dirujuk dalam Permendiknas No. 11 Tahun 2008. Berdasarkan UU Guru dan Dosen ditentukan peningkatan kesejahteraan guru besarnya dapat mencapai lebih dari dua kali lipat penghasilan guru saat ini. Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial, antara lain: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Namun masalah selalu saja terjadi. Pada awalnya bagi guru yang telah dinyatakan lulus, baik lulus dalam penilaian portofolio maupun lulus dalam diklat profesi guru, akan segera dibayarkan tunjangan kepada mereka. Selama ini masih belum ada tanda-tanda, kapan tunjangan profesi tersebut dibayar sehingga para guru agama belum dapat menikmati? Kesabaran dari pihak guru akhirnya disambut rezeki yang ditunggu-tunggu. Dan ada juga guru di lingkungan Kemenag belum menerima tunjangan profesi guru. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain: hasil pelaksanaan penilaian portofolio yang belum selesai secara serempak, ada wilayah tertentu yang baru saja menyelesaikan diklat profesi guru, teknik pelaporan yang tidak seragam lantaran belum ada pedoman administrasi pelaporan.

Jadi pada intinya, mengenai tunjangan ada yang sudah dibayarkan ada yang belum dibayarkan walaupun guru yang bersangkutan dinyatakan lulus. Itu merupakan masalah atau problema bagi kebijakan mengenai tunjangan yang telah dinyatakan dalam kebijakan pendidikan Nasional sebagaimana tertera di atas.

 

D.      Analisis SWOT

Untuk memecahkan masalah atau problematika di atas, maka penulis dalam hal ini memakai analisis swot.

Kekuatan (Strengths)

Terdapat berbagai kekuatan dalam sebuah penyelenggaraan sertifikasi pendidik. Kekuatan tersebut antara lain:

  1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dengan adanya sertifikasi pendidik, maka pendidik yang sudah lulus sertifikasi berarti sudah layak untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik.
  2. Meningkatkan kesejahteraan guru; dengan lulusnya sertifikasi seorang pendidik, maka gaji seorang pendidik menjadi meningkat (bertambah). Hal itu secara otomatis akan membuat seorang guru menjadi semangat dalam mengajar, karena dengan gaji yang tinggi, seorang guru sudah tidak memikirkan untuk mencari tambahan penghasilan di luar yang mana hal itu dapat menyita waktu dan pikiran dalam mengajar.
  3. Adanya pengawasan dan penjaminan mutu; dengan adanya sertifikasi, maka akan ada seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu apapun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme
  4. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional; dengan adanya sertifikasi guru, berarti ada seleksi terhadap kualifikasi dan profesional guru apakah layak atau tidak untuk mengajar.
  5. Menjaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; Ketentuan dan persyaratan sertifikasi sudah ditentukan dan diatur dalam undang-undang, oleh karena itu, LPTK tinggal menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.
  6. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.
  7. Menjadikan guru lebih profesional dan memiliki kualifikasi akademik yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya sertifikasi maka guru diharapkan memiliki 4 kompetensi sebagai prasyarat menjadi pendidik yang profesional.
  8. Dan lain-lain

Kelemahan (Weaknesses)

Dalam penyelenggaraan sebuah sertifikasi pendidik, disamping kekuatan pastilah juga mempunyai kelemahan, antara lain sebagai berikut:

  1. Banyak manipulasi; kenyataan di lapangan menunjukkan persyaratan sertifikasi yang hanya mengumpulkan beberapa sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lainnya yang mendukung kualitas guru yang bersangkutan “kualitas dalam catatan”, hal ini menjadikan banyak manipulasi. Masalah ini bisa diminimalisir dengan penyeleksian yang lebih ketat, dan untuk sertifikasi tidak hanya mengandalkan portofolio.
  2. Kualitas guru masih saja rendah meski sudah lulus sertifikasi. Hal ini terkait dengan manipulasi tadi, jadi meski lulus seleksi, akan tetapi kualitas masih belum berkembang atau masih tetap rendah. Selain penyeleksian yang lebih teliti dan cermat, penyadaran terhadap guru juga perlu ditingkatkan. Sesuai dengan tujuan awal sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru, jadi jangan dipandang sebagai legalitas saja, tetapi hal ini merupakan ijtihad sebagaimana yang sudah diungkapkan di atas.
  3. Terdapat motif tertentu yang melatarbelakangi sertifikasi pendidik yang kurang disukai oleh masyarakat (politik). Pada waktu itu mau memasuki pemilu 2009, baik legislatif maupun presiden. Mengingat potensi guru yang cukup besar untuk mendulang suara, sehingga semua yang berkepentingan tentu berebut untuk mendapat simpati mereka.
  4. Terjadi manipulasi pengikut sertifikasi sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Banyak peserta sertifikasi yang pada asalnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengikut sertifikasi.
  5. Dan lain-lain.

Peluang (Opportunities)

Peluang adalah faktor dari luar yang bersifat positif. Adapun peluang dari adanya sertifikasi guru adalah :

  1. Meningkatkan profesionalisme guru; dengan meningkatnya kesejahteraan guru maka akan meningkatkan semangat mengajar, dan selanjutnya sangat dimungkinkan profesionalisme guru juga meningkat. Di samping itu, setelah sertifikasi, maka guru mempunyai beban mengajar 24 jam pelajaran. Rutinitas tersebut diharapkan akan lebih mampu untuk meningkatkan profesionalitas guru.
  2. Memajukan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan banyaknya pendidik yang lulus sertifikasi pada lembaga tersebut, maka lembaga tersebut juga akan berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
  3. Banyak kegiatan pendidikan di buka, seperti seminar, workshop, dan lain-lainnya. Karena sertifikasi guru memerlukan banyak sertifikat sebagai persyaratan, maka guru sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pendidikan.
  4. Mutu pendidikan meningkat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari adanya sertifikasi guru. Peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan adanya peningkatan sumber daya pendidik atau guru, yang meliputi kompetensi dan lain sebagainya.
  5. Kesejahteraan guru yang meningkat, karena adanya tunjangan yang diberikan kepada guru dalam rangka profesionalitasnya sebesar gaji pokok. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan diharap guru dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran dan akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia.
  6. Dan lain-lain

.Ancaman (Threats)

Di samping terdapat peluang, dalam pelaksanaan sertifikasi guru juga terdapat ancaman sebagai berikut:

  1. Banyak muncul calo sertifikasi. Untuk memudahkan guru untuk lulus sertifikasi lewat jalur belakang, maka tidak menutup kemungkinan muncul calo yang sama-sama “menguntungkan”. Bahkan ada juga calo yang memasukkan guru yang belum memenuhi kualifikasi ke dalam salah satu peserta sertifikasi.
  2. Kesenjangan antar guru. Karena perbedaan yang cukup signifikan dalam hal gaji seorang guru yang sudah disertifikasi dan yang belum, menyebabkan adanya kesenjangan guru. Sehingga banyak guru yang ingin segera disertifikasi yang dampaknya akan melakukan segala cara agar segera lulus.
  3. Image negatif. Karena banyak indikasi manipulasi dalam sertifikasi pendidik, maka menyebabkan image negatif bagi masyarakat menyangkut sertifikasi pendidik. Banyak yang menganggap bahwa sertifikasi tersebut hanya akal-akalan orang pendidikan saja, tapi implementasinya dalam peningkatan mutu pendidikan masih nol.
  4. Profesionalisme guru masih saja rendah. Berhubung banyak calo yang memuluskan jalan sertifikasi guru, padahal guru yang yang bersangkutan memang kurang kompeten, maka profesioanlisme-pun tidak akan berkembang, walaupun kesejahteraan guru tersebut meningkat.
  5. Mutu pendidikan tidak jelas. Menyambung ancaman yang sudah disebutkan di atas, maka mutu pendidikan pun menjadi semakin tidak karu-karuan. Banyak guru yang lulus sertifikasi, namun mutu pendidikan masih tetap saja rendah.
  6. Dan lain sebagainya.

 E.      Solusi dan Rekomendasi

Berpijak dari analisis swot di atas, maka menurut penulis solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah pertama konsekuensi penetapan peserta dan kuota dengan ketentuan sebagai berikut: Kuota calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan sistem indeks yang ditentukan berdasarkan jumlah guru. Perhitungan kuota untuk calon peserta sertifikasi guru pada tingkat propinsi ditentukan berdasarkan jumlah guru yang ada pada suatu propinsi dibagi jumlah guru secara nasional dikalikan target sertifikasi guru pertahun.

Proses penentuan calon peserta oleh panitia tingkat kabupaten/kota menyusun daftar guru yang ada di kabupaten/kota dengan cara:

  1. Daftar urut guru dibuat perjenis satuan pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK), daftar guru PNS dan guru non-PNS dipisahkan untuk masing-masing kabupaten/kota.
  2. Daftar guru yang ada di kabupaten/kota dibuat dengan urutan prioritas: masa kerja sebagai guru, usia, golongan/pangkat, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja.

Sedangkan criteria penetapan peserta sertifikasi sesuai dengan criteria yang telah dikemukakan di atas. Tidak boleh ada calo atau jalan belakang untuk menjadi peserta sertifikasi. Jadi kejujuran peserta sertifikasi dalam hal ini sangat diharapkan.

Solusi yang kedua, adalah konsekuensi penurunan tunjangan sebagaimana disebutkan dalam UU dan Permendiknas. Pelaksanaan sertifikasi tentunya membawa berkah kepada guru, karena imbas sertifikasi yaitu kenaikan gaji guru sebesar satu kali gaji pokok. Jadi diharapkan lembaga yang bertugas untuk membayar tunjangan untuk tidak bertangan jahil dan berlaku jujur.

Solusi yang ketiga, setelah adanya kesejahteraan yang meningkat diharapkan ada pengawasan dan pembinaan yang continue terhadap guru-guru yang telah lulus sertifikasi. Pengawasan dan pembinaan tersebut berfungsi untuk menjaga agar para guru tetap professional. Namun bagi guru yang memang asli tidak professional, namun lulus sertifikasi, maka pembinaan harus selalu dilaksanakan bertahap dan terus menerus.

Sedangkan rekomendasi dalam hal ini penulis tujukan kepada:

  1. Dinas yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi. Hendaknya berlaku jujur dan benar-benar melakukan seleksi terhadap peserta sertifikasi dan menentukan kuota secara benar. Dan juga melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh dan niat yang ikhlas.
  2. LPTK. Diharapkan sungguh-sungguh dan niat yang ikhlas dalam melakukan pembinaan terhadap guru agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
  3. Depag hendaknya memperbaiki koordinasi dengan Diknas agar dapat lebih lancar dalam menjalankan sertifikasi. Terutama yang berkaitan dengan dana dan penurunan dana juga penetapan peserta.

Demikian analisis kebijakan sertifikasi guru yang dapat penulis tulis dengan tertatih-tatih sedikit demi sedikit. Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kesalahan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

DAFTAR RUJUKAN

Sukmadinata, Nana Syaodih, (ed.), Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Danim, Sudarwan, Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Kelembagaan Akademik, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Fadjar, Malik, Holistika Pemikiran Pendidikan, ed. Ahmad Barizi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994.

Mulyasa, E., (ed.), Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Saroni, Muhammad, (ed.), Manajemen Sekolah  Kiat Menjadi Pendidik yang Kompeten, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Diknas, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008.

Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ghoni, Djunaedy, Sertifikasi Guru: Antara Tantangan dan Peluang, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di STAIN Tulungagung tanggal 20 Maret 2010.

Trianto, Titik Triwulan Tutik, (ed.), Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Penetapan Sertifikasi Guru, dalam http://www.PMPTK.net.sertifikasiguru.org, diakses 22 Maret 2009.

Sekian

Semoga Bermanfaat

One response

  1. I just want to mention I’m all new to blogging and certainly liked this web-site. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You actually come with great article content. Bless you for revealing your blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: