PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL


PENDIDIKAN MENENGAH DALAM KEBIJAKAN

PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya dan program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan pendidikan lainnya. Serta upaya pembaharuannya meliputi landasan yuridis, Kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga kependidikan.

Dewasa ini dimana pendidikan islam yang selalu diperdebatkan karna banyaknya permasalahan yang muncul dan juga belum terselesaikan. Terutama bisa dilihat dalam pendidikan menengah atas yang dibawah naungan Departemen agama yaitu madrasah aliyah yang mendapat perhatian sangat minin dari pemerintah yaitu masalah anggaran dana jika dibandingkan dengan lembaga yang berada dibawah naungan Diknas. pendidikan Islam di Indonesia, sama nasibnya. dan secara khusus pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks, yaitu: berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.

Oleh karena pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan agama islam maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan agama islam tersebut, yang harus dipayungi dalam undang-undang pendidikan.  Sistem pendidikan nasional sebagai suatu organisasi haruslah bersifat dinamis, fleksibel sehingga dapat menyerap perubahan-perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan tehnologi, Perubahan masyarakat menuju kepada masyarakat yang semakin demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Dengan banyaknya problematika dalam dunia pendidikan yang harus didelesaikan oleh bangsa kita ini, maka perlulah kita kaji mengenai kebijakan pendidikan nasional. Dan makalah ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai “Pendidikan Menengah Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional”.

Dasar Hukum Kebijakan Pendidikan Menegah

1.  UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 berbunyi :

1). Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.

3). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta aklak mulia dalam rangtka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

2.  UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 1- 4

(1)  Pendidikan menegah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menegah terdiri atas pendidikan menegah umum dan  pendidikan menegah kejuruan.

(3) Pendidikan menegah berbentuk Sekolah menegah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah menegah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3.  UU No. 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 5 ayat 1

Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu : semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah Negara; menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1.  Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.  Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk  mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Menengah dalam Sistem Pendidian Nasional

1.   Posisi Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas 2003

a.   Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

b.   Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah:

Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam hal ini agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

Pasal 4 ayat (1)

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukkan bangsa.

Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan

(1)  Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3)  Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

walaupun secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila.Dengan status Negara yang demikian, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.

Hal ini dapat kita lihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari berbagai Pasal di atas menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Pendidikan menengah diselenggarakan sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar, yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan berinteraksi secara produktif dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. pendidikan menengah terdiri atas sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas. Sekolah menengah tingkat atas terdiri atas sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh pada tingkat pendidikan menengah selain harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik memasuki masa remaja, juga perlu diorientasikan pada pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja. Karakteristik proses pembelajaran mandiri pada tingkat pendidikan menengah sekaligus harus merupakan suatu proses pendewasaan baik dalam aspek akademik maupun kesiapan menguasai ketrampilan hidup yang dituntut oleh dunia kerja.

2.  Pendidikan Menengah Keagamaan

Pendidikan menengah keagamaan adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Lanjutan Pertama yang mengutamakan perluasan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam yang diajarkan untuk melanjutkan Pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memasuki masyarakat kerja.

Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) adalah jenis Pendidikan menengah keagamaan yang mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam dan khasanah, Pemikiran Islam. Madrasah aliyah keagamaan merupakan bentuk satuan dari salah satu jenis pendidikan menengah yang berlangsung selama tiga tahun dan diselenggarakan dalam sistem Pondok Pesantren/berasrama (boarding school).

Dari konsep tersebut di atas, sistem Pendidikan boarding school seolah menemukan pasarnya. Dari segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama dikonstruksi suatu lingkungan sosial yang relatif homogen yakni teman sebaya dan para guru pembimbing. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita.

3.  Kurikulum Pendidikan Menengah

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan;

a. Peningkatan iman dan takwa;

b. Peningkatan akhlak mulia;

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. Tuntutan dunia kerja;

g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. Agama;

i. Dinamika perkembangan global; dan

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (UU Sisdiknas Pasal 36).

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

a. pendidikan Agama;

b. pendidikan Kewarganegaraan;

c. Bahasa;

d. Matematika;

e. Ilmu Pengetahuan Alam;

f. Ilmu Pengetahuan Sosial;

g. Seni dan Budaya;

h. pendidikan Jasmani dan Olahraga;

i. Keterampilan/kejuruan; dan

j. Muatan Lokal. (Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun  2003, Pasal 37).

Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nila, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari.

Komptensi Standar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya.

Dalam peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SKKMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran :

a)      Agama dan Akhlak Mulia;

b)      Kewarganegaraan dan Kepribadian;

c)      Ilmu pengetahuan dan tehnologi

d)     estetika

e)      jasmani, olah raga dan kesehatan.

Problem Pendidikan Menengah di Indonesia

Berbicara tentang permasalahan pendidikan di Indonesia  sungguh komplek sekali, tidak ubahnya seperti menyelesaikan benang kusut, harus hati-hati dan juga dipertanyakan dari mana dimulai. Ada beberapa permasalahan pendidikan yang muncul secara nyata dalam keseharian kita antara lain :.

Pemerataan pendidikan

Kalau kita tinjau kembali mengenai undang-undang dasar 1945 disebutkan salah satu tujuan negara Republic Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat (1) : “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”. Dan juga dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 Bab IV Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Beberapa diktum undang-undang diatas perlu dikutif dan dimaklumi betapa semangat perundang-undangan kita untuk untuk menaggapi pemerataan pendidikan, akan tetapi pernyataan itu belum bisa diwujutkan. Mengingat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mampu mengenyam pendidikan sampai pendidikan menengah.

Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga pendidikan menjadi “barang mahal” bagi mereka. Ketidak mampuan mereka menyekolahkan anaknya sehingga membuat anak tidak bersekolah atau dropt out. Selain dari itu dampak dari factor ekonomi ini juga pada saat sekarang diberbagai kota telah muncul sekolah-sekolah unggulan yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan keuangan.

Kurikulum yang mengambang

Beracuan pada undang-undang No 20 tahun 2003 dalam hal kurikulum yaitu bab X pasal 37. pendidikan kita belum sepenuhnya mampu menerapkan sesuai kurikulum dalam undang-undang tersebut. dari sini masih kita temui urgensi dari sebuah sekolah masih dipertanyakan, mengapa sekolah sekolah itu tidak dapat menciptakan insan-insan yang peka atau tanggap dengan persoalan realitas? Kita rasa pendidikan yang ada disekolah tidak mampu menjadikan manusia secara utuh. Tidak mampu mengerjakan secara keahlian untuk bidang-bidang tertentu. Sehingga hasil dari pendidikan tersebut menjadikan manusia setengah-setengah. artinya tak sartu pun kemampuan untuk bidang-bidang tertentu secara mendalam.

Selama ini apa saja yang diajarkan pada sekolah-sekolah hanya gagasan-gagasan idealitas tanpa mau tanpa mau menyentuh persoalan realitas. Orang kemudian lebih hafal dengan rumus-rumus kimia, fisika matematika atau teori-teori lain yang secara langsung tidak bisa menjawab persoalan realitas yang dihadapi peserta didik.

Pada umumnya ada beberapa hal yang menjadi masalah diseputar kurikulum :

  1. Terlalu sentralistik, kurang menunjukan ciri dan spesifik kedaerahan, baik dalam bentuk geografis maupun sosial budaya.
  2. Kurikulum terlalu saraf dan padat.
  3. Relevansi kurikulum dengan pasaran kerja, setiap tahun terjadi penumpukan pengangguran dari out put lembaga pendidikan, hal ini disebabkan out put lebih besar dari pada kebutuhan.
  4. Rendahnya Mutu lulusan

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita, seperti Mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbinga dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu menejerial para pemimpin pendidikan. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah dan lingkungan pendidikan serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Dalam hal tersebut berarti belum sesuai dengan yang diamanahkan dalam PP No. 19 tahun 2005 bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2 yaitu “(1). Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan, dan media media pendidikan, buku dan sumber belajar lainya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukanuntuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2). Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi  kejenjang yang lebih tinggi, tidak diterima dalam dunia kerja, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak produktif. Orang yang tidak produktif memungkinkan dia akan tersisih dari masyarakat.

Solusi dari Problem Pendidikan di Indonesia.

Dengan munculnya problemalika yang komplek atau menyeluruh dalam dunia pendidikan kita, tentunya sangat membutuhkan pemikiran dan perdiskusian panjang agar problem tersebut secara bertahap dapat terselesaikan. Agar pendidikan tersebut bisa berjalan secara ideal maka pendidikan harus diterapkan sebagai mana yang telah diatur dalam undang undang pendidikan nasional. Ada beberapa tawaran solusi dari problem yang dihadapi dalam pendidikan nasional kita antaara lain.

Tentang pemerataan pendidikan.

Program pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, yang itu harus segara diwujutkan agar sesuai dengan yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat (1) : “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mampu mengenyam pendidikan dan terlalu tingginya angka drop out yang disebabkan oleh mahalnya pendidikan, maka pemerintah harus menyediakan sekolah gratis sampai jenjang pendidikan menengah bahkan sampai pendidikan tinggi.

Pemerintah harus memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, dengan mengalokasikan dana atau beasiswa  pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Sesuai dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Bab 1 Pasal 2 Ayat (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Tentang kurikulum

Perlu kita pahami bahwa tidak ada pendidikan yang bersifat netral. Dalam pendidikan pasti ditunggangi oleh kepentingan penguasa dan kepentingan pemodal, maka pendidika akan dibawa kemana pasti akan mengarah sesuai kepentingan yang diinginkan. Dengan adanya pergantian kurikulum yang selalu berubah-ubah itu juga merupakan upaya dalam rangka perbaikan dalam pendidikan. Tetapi semua kurikulum yang sudah diterapkan masih saja bersifat sentralistik yang itu belum mampu menjawab sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural.

Pendidikan harus mampu menjadikan peserta didik memliki sikap kritis, bahwa seseorang harus mampu melihat secara analitis persoalan-persoalan realitas dan dirinya serta mampu memetakan persoalan sambil memahami unsure-unsur yang mempengaruhi (dominant) suatu kondisi social. Kesadaran kritis merupakan factor utama bagi seorang manusia untuk bisa membaca situasi social sekaligus dirinya.

Jelas sudah bahwa pendidikan yang tidak bisa netral itu harus berkiblat pada suatu visi dan misi tersebut telah kita temukan melalui konsep pendidikan kritis yang telah digagas oleh Poule Freire. Pendidikan harus berbasis pada kerakyatan. Struktur social yang dilihat dengan kaca mata konflik harus dimulai dari lapisan kaca mata konflik harus dimulai dari lapisan paling bawah atau yang sering disebut sebagai masyarakat marjinal. Visi kerakyatan ini merupakan arahan agar pendidikan kita mampu menyelesaikan problem-problem social yang bersinggungan dengan otoritas suatu kekuasaan.

Tentang rendahnya mutu lulusan

Untuk menangani problem-problem mengenai rendahnya mutu pendidikan kita. Yang disebabkan beberapa hal antara lain, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah dan lingkungan pendidikan serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Maka pemerintah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang sesuai dengan yang tertulis dalam PP No. 19 Tahun 2005 Bab VII Pasal 42 ayat 1 dan 2.

Dalam program peningkatan mutu yang baik, ini juga diperlukan beberapa dasar-dasar yang kuat, antara lain :

  1. Komitmen pada perubahan
  2. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada
  3. Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan
  4. Mempunyai rencana yang jelas.

DAFTAR RUJUKAN

 Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milennium Baru, Jakarta : Logo Wacana Ilmu, 1999

H.A.R. Tilaar, Membenahi pendidikan Nasional, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002

Daulay, Haidar Putra, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta : Pranada Media, 2004

Jabali, Fuad dan Jamhari, IAIN Modernisasi Islam di Indonesia. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2002

—-, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Bandung : Citra Umbara, 2008

Miarso, Yusuf Hadi, Menyemai Benih Tehnologo Pendidikan, Jakarta : Prenada Media, 2004

Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan, Jakarta : Departemen Agama, 1993.

Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidkan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007

Mu’arif, Liberalisasi Pendidikan, Yokyakarta : Pinus Book Publisher, 2008

Sukmadinata, Nana Syaodih, Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah, Bandung : PT Refika Aditama, 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: