MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNGGULAN


MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNGGULAN

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

A.  Pengembangan Sistem Penyelengggaraan Madrasah dan Sekolah Islam Unggulan

Di Indonesia, dari sisi ukuran muatan keunggulan, sekolah unggulan di Indonesia juga kurang memenuhi syarat. Sekolah unggulan di Indonesia hanya mengukur sebagian kemampuan akademis. Dalam konsep yang sesungguhnya, sekolah unggul adalah sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuh-kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuh-kembangkan, melainkan potensi psikis, fisik, etik, moral, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi.

Keunggulan sekolah terletak pada bagaimana cara sekolah merancang-bangun sekolah sebagai organisasi. Maksudnya adalah bagaimana struktur organisasi pada sekolah itu disusun, bagaimana warga sekolah berpartisipasi, bagaimana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dan bagaimana terjadinya pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang disertai tangung jawab. Semua itu bermuara kepada kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Program kelas unggulan di Indonesia secara pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah malpraktik dan akan merugikan pendidikan kita dalam jangka panjang. Kelas-kelas unggulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa menurut kemampuan akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar. Pengelompokan siswa ke dalam kelas-kelas menurut kemampuan akademis tidak sesuai dengan hakikat kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat tak ada yang memiliki karakteristik homogen.

Bila boleh mengkritisi, pelaksanaan sekolah unggulan di Indonesia memiliki banyak kelemahan. Pertama, sekolah unggulan di sini membutuhkan legitimasi dari pemerintah bukan atas inisiatif masyarakat atau pengakuan masyarakat. Sehingga penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis dari pada muatan edukatifnya. Apabila sekolah unggulan didasari atas pengakuan masyarakat maka pemerintah tidak perlu mengucurkan dana lebih kepada sekolah unggulan, karena masyarakat akan menanggung semua biaya atas keunggulan sekolah itu.

Kedua, sekolah unggulan hanya melayani golongan kaya, sementara itu golongan miskin tidak mungkin mampu mengikuti sekolah unggulan walaupun secara akademis memenuhi syarat. Untuk mengikuti kelas unggulan, selain harus memiliki kemampuan akademis tinggi juga harus menyediakan uang jutaan rupiah. Artinya penyelenggaraan sekolah unggulan bertentangan dengan prinsip equity yaitu terbukanya akses dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang baik. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan ini amat penting agar kelak melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki hati nurani yang berkeadilan.

Ketiga, profil sekolah unggulan kita hanya dilihat dari karakteristik prestasi yang tinggi berupa NEM, input siswa yang memiliki NEM tinggi, ketenagaan berkualitas, sarana prasarana yang lengkap, dana sekolah yang besar, kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sekolah yang kesemuanya sudah unggul. Wajar saja bila bahan masukannya bagus, diproses di tempat yang baik dan dengan cara yang baik pula maka keluarannya otomatis bagus. Yang seharusnya disebut unggul adalah apabila masukan biasa-biasa saja atau kurang baik tetapi diproses ditempat yang baik dengan cara yang baik pula sehingga keluarannya bagus.Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah unggulan harus segera direstrukturisasi agar benar-benar bisa melahirkan manusia unggul yang bermanfaat bagi negeri ini.

Maka konsep sekolah unggulan yang tidak unggul ini harus segera direstrukturisasi. Restrukrutisasi sekolah unggulan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Pertama, program sekolah unggulan tidak perlu memisahkan antara anak yang memiliki bakat keunggulan dengan anak yang tidak memiliki bakat keunggulan. Kelas harus dibuat heterogen sehingga anak yang memiliki bakat keunggulan bisa bergaul dan bersosialisasi dengan semua orang dari tingkatan dan latar berlakang yang beraneka ragam. Pelaksanaan pembelajaran harus menyatu dengan kelas biasa, hanya saja siswa yang memiliki bakat keunggulan tertentu disalurkan dan dikembangkan bersama-sama dengan anak yang memiliki bakat keunggulan serupa. Misalnya anak yang memiliki bakat keunggulan seni tetap masuk dalam kelas reguler, namun diberi pengayaan pelajaran seni.

Kedua, dasar pemilihan keunggulan tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelegensi dalam lingkup sempit yang berupa kemampuan logika-matematika seperti yang diwujudkan dalam test IQ. Keunggulan seseorang dapat dijaring melalui berbagai keberbakatan seperti yang hingga kini dikenal adanya 8 macam kecerdasan (multiple itegensies).

Ketiga, sekolah unggulan jangan hanya menjaring anak yang kaya saja tetapi menjaring semua anak yang memiliki bakat keunggulan dari semua kalangan. Berbagai sekolah unggulan yang dikembangkan di Amerika justru untuk membela kalangan miskin. Misalnya Effectif School yang dikembangkan awal 1980-an oleh Ronald Edmonds di Harvard University adalah untuk membela anak dari kalangan miskin karena prestasinya tak kalah dengan anak kaya. Demikian pula dengan School Development Program yang dikembangkan oleh James Comer ditujukan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Accellerated School yang diciptakan oleh Henry Levin dari Standford University juga memfokuskan untuk memacu prestasi yang tinggi pada siswa kurang beruntung atau siswa beresiko. Essential school yang diciptakan oleh Theodore Sizer dari Brown University, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang mampu.

Keempat, Madrasah/sekolah Islam unggulan harus memiliki model manajemen yang unggul yaitu yang melibatkan partisipasi semua stakeholder sekolah, memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki budaya sekolah yang kuat, mengutamakan pelayanan pada siswa, menghargasi prestasi setiap siswa berdasar kondisinya masing-masing, terpenuhinya harapan siswa dan berbagai pihak terkait dengan memuaskan.

Saat ini amat tepat untuk mengembangkan madrasah/sekolah unggulan karena terdapat dua suprastruktur yang mendukung. Pertama, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pendidikan termasuk salah satu bidang yang didesentralisasikan. Dengan adanya kedekatan birokrasi antara sekolah dengan Kabupaten/Kota diharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sekolah unggulan semakin serius. Kedua, adanya UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang didalamnya memuat bahwa salah satu program pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat/sekolah. Melalui pendidikan berbasis masyarakat/sekolah inilah warga sekolah akan memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola sekolah. Setiap sekolah akan menjadi sekolah unggulan apabila diberi wewenang untuk mengelola dirinya sendiri dan diberi tanggung jawab penuh. Selama sekolah-sekolah hanya dijadikan alat oleh birokrasi di atasnya maka sekolah tidak akan pernah menjadi sekolah unggul. Bisa saja semua sekolah menjadi sekolah unggul yang berbeda-beda berdasarkan pontensi dan kebutuhan warganya. Apabila semua sekolah telah menjadi sekolah unggul maka tidak sulit bagi negeri ini untuk bangkit dari keterpurukannya.

Ketika mengamati madrasah mencatat empat persoalan umum yang menjadi penurunan kualitas madrasah seperti yang diungkapkan oleh Malik Fadjar (1998) yaitu (1) kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai; (2) sarana fisik dan fasilitas pendidikan yang minim; (3) manajemen non profesional; (4) jumlah murid yang sedikit dan berasal dari kalangan menengah ke bawah. kesimpulan Fajar ini relevan  dengan hasil evaluasi Dirjen Bimbagais (1997) tentang penerapan kurikulum 1994 yang masih lemah pada tiga unsur pokok dalam proses pembelajaran yaitu (1) kurikulum yang dinilai yang terlalu sarat, kurang fungsional dan kurang proporsional; (2) sumberdaya pendidikan yang lemah di bidang sumberdaya manusia sarana prasarana dan pembiayaan/dana; (3) rendahnya kualitas pembelajaran disebabkan kurangnya penerapan metodologi dan teknologi pengajaran, motivasi dan semangat, serta pengembangan kreativitas guru yang belum kondusif.

Banyak tantangan yang mesti dihadapi madrasah. Pertama, selama ini image masyarakat tentang madrasah masih kurang baik. Produk madrasah masih dianggap kurang berkualitas, khususnya dalam ilmu pengetahuan umum. Hal ini mengharuskan madrasah tetap komitmen memperbaiki mutu pendidikan khususnya pendidikan umum tersebut.

Kedua, masih adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (atau pemikiran dokmatis), sehingga  terjadi istilah-istilah dan praktek pendidikan sebagai berikut: konsep ’abdullah lebih dominan ketimbang kholifatullah, sekolah lebih menampakkan praktek punishment dari pada reward, lebih berorientasi kepada hablum minallah dari pada hablum minannas, lebih dominannya budaya kata (bil maqol) dari pada perbuatan (bil hal), berpikir rasional lebih dikalahkan oleh pendekatan emosional, penemuan empiris dibatalkan oleh ramalan-ramalan, etos seringkali dikalahkan oleh mitos, masih ada kebiasaan memisah dunia dan akhirat, antara wahyu dan akal.

Ketiga, diberlakukannya UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang telah menempatkan posisi madrah ekuivalen dengan kelembagaan pendidikan nasional pada umumnya (SMP umum dan SMA), menempatkan kedudukan madrasah sebagai sekolah umum (yang berciri khas Islam). Hal ini mengandung arti bahwa peserta didik madrasah sederajat dengan peserta didik di SMP dan SMU umum. Kondisi ini mengharuskan madrasah menghasilkan produk yang cerdas, terampil, dan bertaqwa.

Keempat, diberlakukannya kurikulum baru tahun 2006 (KTSP), yang memberlakukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa Madrasah secara keseluruhan, baik untuk mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama, telah disamakan dengan siswa SMP dan SMU umum. Di mana alokasi jumlah jam untuk mata pelajaran agama di madrasah pun berkurang. Hal ini mengkhawatirkan guru-guru madrasah tidak dapat memberikan layanan maksimal dalam pengajaran bidang ilmu-agama. Kondisi tersebut mengharuskan madrasah mencari solusi yang tepat agar dapat menghasilkan produk yang unggul dalam ilmu-ilmu agama.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ace Suryadi, H.A.R. Tilaar, bahwa pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi, baik modal maupun manusia (human and capital investmen) untuk membantu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sekaligus mempunyai kemampuan produktif di masa depan yang diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya. Pergeseran tersebut mengarah pada; Pertama, terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat adanya loncatan revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kecenderungan perilaku masyarakat yang lebih fungsional, dimana hubungan sosial hanya dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan semata, ketiga, masyarakat padat informasi, dan keempat, kehidupan yang makin sistemik dan terbuka, yakni masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem yang terbuka (open sistem).

Usaha pengembangan sekolah model ini penting dilakukan, seyampang tidak meninggalkan aspek-aspek peningkatan mutu pendidikan. Misalnya: (1) pembinaan prestasi akademik harus selalu ditingkatkan dengan memberikan jadwal remedial secara kolektif atau secara individu bagi anak-anak yang kurang mampu dalam mengikuti pelajaran di kelas, sehingga anak benar-benar sangat menguasai pelajaran, (2) pembinaan prestasi non akademik melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler harus terus ditingkatkan. Seluruh potensi siswa sebisa mungkin dapat digali dan disalurkan serta diasah sehingga kelak setiap siswa dapat mempunyai bidang ketrampilan (bekal hidup) yang ditekuni secara profesional sesuai minat dan bakatnya, (3) peningkatan mutu dan kualitas tenaga pengajar, sarana prasarana belajar termasuk perpustakaan dan laboratorium serta sumber-sumber belajar lainnya, (4) memberikan teladan dalam melaksakan school culture sehingga siswa memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan keyakinan agamanya, dan (5) menjalin kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.

Jika dilihat dari kecenderungan atau gejala sosial baru yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini yang berimplikasi pada tuntutan dan harapan tentang model pendidikan yang mereka harapkan, maka sebenarnya madrasah memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi alternatif pendidikan masa depan. Kecenderungan tersebut antara lain sebagai berikut ;

Pertama, terjadinya mobilitas sosial yakni munculnya masyarakat menengah baru terutama kaum intelektual yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Kelas menengah baru senantiasa memiliki peran besar dalam proses transformasi sosial, di bidang pendidikan misalnya akan berimplikasi pada tuntutan terhadap fasilitas pendidikan yang sesuai dengan aspirasinya baik cita-citanya maupun status sosialnya. Karena itu lembaga pendidikan yang mampu merespon dan mengapresiasi tuntutan masyarakat tersebut secara cepat dan cerdas akan menjadi pilihan masyarakat ini.

Kedua, munculnya kesadaran baru dalam beragama (“santrinisasi”), terutama pada masyarakat perkotaan kelompok masyarakat menengah atas, sebagai akibat dari proses re-Islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan secara perorangan. Terjadinya santrinisasi masyarakat elit tersebut akan berimplikasi pada tuntutan dan harapan akan pendidikan yang mengaspirasikan status sosial dan keagamaannya. Sebab itu pemilihan lembaga pendidikan didasarkan minimal pada dua hal tersebut, yakni status sosial dan agama.

Ketiga, arus globalisasi dan modernisasi yang demikian cepat perlu disikapi secara arif. Modernisasi dengan berbagai macam dampaknya perlu disiapkan manusia-manusia yang memiliki dua kompetensi sekaligus; yakni Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan nilai-nilai spiritualitas keagamaan (IMTAQ). Kelemahan di salah satu kompetensi tersebut menjadikan perkembangan anak tidak seimbang, yang pada akhirnya akan menciptakan pribadi  yang pincang (split personality). Arus globalisasi dan modernisasi tersebut akhirnya berimplikasi pada tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan yang disamping dapat mengembangkan potensi-potensi akademik ilmu pengetahuan dan teknologi juga internalisasi nilai-nilai riligiusitas.

B.   Kesimpulan

Sistem penyelenggaraan madrasah/sekolah islam unggulan di Indonesia masih dalam menjadi pertanyaan besar. Apakah yang menjadi keter-unnggulan sekolah Islam atau madrasah? Apakah hanya sekedar sebagai market ataukah benar-benar sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertugas untuk menghilangkan keterbelengguan umat? Jawabnya tentu pada masing-masing lembaga tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa alasan masyarakat memilih lembaga pendidikan paling tidak didasarkan pada lima kategori sebagai berikut;

Pertama, alasan teologis. Alasan ini didasarkan pada kecenderungan global sekarang ini dimana nilai-nilai agama dan moralitas menjadi taruhan seiring dengan arus globalisasi tersebut, sebab itu orang tua berfikir agar bagaimana di tengah arus globalisasi tersebut sejak dini anak-anak sudah dibentengi dengan moralitas dan agama.

Kedua, alasan sosiologis. Berdasarkan alasan ini pemilihan lembaga pendidikan adalah didasarkan pada seberapa jauh lembaga pendidikan dapat memenuhi peran-peran sosiologis; peran alokasi posisionil berupa kedudukan dan peran penting dalam kehidupan sosial; memungkinkan terjadinya mobilitas sosial; peran mengukuhkan status sosial; dan peran untuk meningkatkan prestise seseorang di masyarakat.

Ketiga, alasan fisiologis. Alasan ini didasarkan pada faktor-faktor eksternal yang bersifat fisik, seperti; letak dan kondisi geografis, bangunan fisik, lingkungan pendidikan, sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan, dan seterusnya.

Keempat, Alasan akademis. Alasan ini didasarkan pada prestasi dan performa lembaga pendidikan yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tersebut dikelola secara profesional. Performa dan profesionalitas pengelolaan lembaga pendidikan akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya prestasi akademik, dan lembaga pendidikan yang mempunyai prestasi yang tinggi, bagi masyarakat terpelajar, akan dikukuhkan sebagai lembaga pendidikan unggul, favorit dan menjadi pilihan masyarakat.

Kelima, Alasan Ekonomis. Alasan ini didasarkan pada tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh orang untuk pembiayaan pendidikan di lembaga bersangkutan. Bagi masyarakat menengah ke bawah permasalahan biaya menjadi masalah penting, sebaliknya bagi masyarakat elit tingginya biaya pendidikan kadang menjadi ukuran bahwa lembaga pendidikan tersebut unggul, elit, prestise, dan menjanjikan.

Keempat, merangkul orang tua untuk bekerja sama melakukan terapi penyempurnaan pembelajaran bidang agama melalui belajar lagi di rumah, oleh orang tua, atau memanggil guru ngaji, belajar di madrasah diniyah sore ataupun menjadi santri di pondok pesantren. Secara khusus, terdapat beberapa upaya yang mungkin dapat dijadikan alternatif untuk peningkatan kualitas pendidikan Madrasah antara lain, Madrasah perlu membenahi kurikulum, tetap berkomitmen menjadi tempat pembelajaran yang nyaman dan baik, lebih selektif dalam penerimaan siswa baru.

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdurrahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak bansa, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Afzalur Rahim, Managing Conflict in Organizations, (New York : Praeger, 1986).

Arifin, I. 1995. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Berprestas: Studi Multi Kasus MIN Malang I, MI Manbaul ulum, dan SDN Ngalik I Batu. Malang: PPS IKIP Malang.

Arifin, I.. Startegi Pengelolaan MI Unggulan: Analisis Evaluatif dalam Menyususn Perencanaan Strategik MI unggulan. Jurnal pendidikan, 26, (1), 1999.

Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahya.

Ditjenbimbagais.. Startegi Pembelajaran Kurikulum Madrasah 1994. Jakarta. Ditjenbimbagais. Depag RI. 1997

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).

E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Emery Stoop et.al., Handbook of Educational Administration Second Edition, (A. Boston : Allyn and Bacon Inc., 1981).

H.A.R Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Remaja Roesdakarya, Bandung cet-4 1999

HAR Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Hasbullah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,PT Rajagrafindo Persada, Cet.IV, Jakarta, 2003.

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Ibrahim dan Arifin S.H. Inovasi Pendidikan. Makalah, tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1998.

Jamal Madhi, Menjadi Pemimpin yang Efektif dan Berpengaruh Tinjauan Manajemen Kepemimpinan Islam, terj. Amang Syafrudin dan Ahmad Fauzan, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2002).

Jerome S Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet III 2006.

Lezotte, L.W.  Effective Schools Research Model for Planned Change. Effective Schools Product, Limited. Michigan Okemos,1989.

Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988).

Malik Fajar, 1999, Madrasah dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung.

Mastuhu, “Universitas Islam di Tengah Kompetisi Global”, dalam M. Zainuddin dan Muhammad In’am Esha (Eds), Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global, (Yogyakarta : Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan UIN Press, 2004).

Muhammad bin Yazîd Abû Abdillah al-Qazwini, Sunan Ibni Mâjah, jilid II,  (Beirut : Dâr al-Fikr, tt),

Mulyasa, Pedoman Manajemen  Berbasis Madrasah, Direjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, Departemen Agama RI, 2005.

 Panduan Manajemen Sekolah, ttp: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdikbud, 1999.

Robbin S.P, Perilaku Organiasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia Jilid I Jakarta, Prehallindo, 1996.

Sergiovanni, T.J. The principalship A Reflective Practice Perspective. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1991.

Soemanto, Wasti dan Hendyat Soetopo, Kepemimpinan Dalam Pendidikan, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.

Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, LP3ES, Jakarta, Cet-2, 1984.

Umaedi.. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Indonesia, Jakarta.: 1999.

 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (ttp : Pustaka Widyatama, tt).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: