KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA


KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

A.    Pengantar

Proses kebijaksanaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi kebijaksanaan pendidikan khususnya dan kebijaksanaan pada umumnya adalah uluran tangan dari pemerintah.

Uluran tangan dari pemerintah di bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengemban amanat konstitusi. Amanat tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Rumusan tersebut ternyata mempunyai makna yang sangat dalam dan setiap periode mengalami interpretasi yang berbeda-beda. Berkembangnya tujuan pendidikan dari satu GBHN ke GBHN berikutnya mengindikasikan bahwa apa yang dikemukakan dalam UUD perlu untuk diinterpretasikan sesuai dengan zamannya.

Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan kebijaksanaan yang boleh dikatakan trial and eror. Karena sampai saat ini kebijaksanaan yang ada di Indonesia belum ada yang cocok untuk diterapkan secara mendasar. Dan hanya ada beberapa diantaranya yang berhasil namun belum mencapai 100 %.

Disamping itu di Indonesia juga banyak masalah-masalah bidang pendidikan yang dihadapi, dan harus segera ditemukan solusinya secara cepat dan tepat. Agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.

Maka dari itu dalam tulisan ini akan saya bahas mengenai kebijaksanaan pendidikan di Indonesia yang pelaksanaannya atau implementasinya belum maksimal, dan masih kalah dengan negara Malaysia, tetapi pembahasan yang saya lakukan tidak mendetail karena ini hanya tulisan sederhana, yang saya ambil dari referensi yang ada dan dari fenomena yang terjadi dari dulu hingga sekarang.

Berbagai masalah yang menyangkut tentang pendidikan bermunculan silih berganti antara yang satu dengan yang lainnya. Semuanya membutuhkan solusi pemecahan yang berbeda-beda, karena permasahannya juga berbeda-beda. Maka dari itu kebijaksanaan pendidikan atau  kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah juga berbeda dalam menyikapi hal tersebut. Namun adakalanya kebijaksanaan tersebut dapat terimplementasi dengan baik sehingga dapat mengubah keadaan yang ada, tetapi juga ada yang belum terimplementasi yang mengakibatkan belum terselesaikannya masalah tersebut. Dalam pembahasan di bawah ini akan saya sajikan beberapa permasalahan yang timbul beserta kebijaksanaan yang diambil pemerintah.

B.     Ketidakseimbangan Pendidikan

Masalah kebijaksanaan pendidikan mendesak yang harus dipecahkan pertama-tama adalah terdapatnya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut meliputi, pertama, ketidakseimbangan mengenai jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah dengan fasilitas yang tersedia untuk mereka.  masyarakat yang membutuhkan sekolah lebih banyak daripada sekolah yang tersedia, bahkan sekolah-sekolah yang ada perlu untuk diperbaiki karena sudah tidak layak untuk dipakai lagi dengan berbagai kondisi yang sangat memprihatinkan.

Sebenarnya persoalan ini sudah mulai diatasi pada waktu orde baru dahulu, akan tetapi belum dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan sekarang muncul masalah baru yakni penyediaan sarana dan pra sarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar untuk sekolah dasar, yang meliputi, tenaga kependidikan, biaya dan sarana yang memadai.

Kedua, ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal. Ketidakseimbangan ini bersentuhan dengan jenis dan jenjang pendidikan. Tingkat kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan kejuruan dan tehnik relatif kurang dibandingkan bidang pendidikan umum. Bahkan sekarang ini SMK kurang diminati oleh masyarakat dan siswa karena lulusannya kurang mampu bersaing dengan sekolah umum. Dan penerimaan mahasiswa yang dari SMK juga jarang diterima di PT favorit.

Ketiga, ketidakseimbangan secara vertikal. Ketidakseimbangan secara vertikal ini menunjuk pada perbandingan antara sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Hal ini terbukti bahwa dalam satu desa biasanya ada 3 sekolah dasar, sedangkan SMP yang ada pada satu kecamatan hanya satu, atau paling banyak 5, dan itupun berada di kecamatan yang merupakan pusat ibukota kabupaten atau kotamadya. Sedangkan sekolah menengah atasnya hanya terdapat 1 dalam dua kecamatan. Bahkan PT dalam satu kabupaten masih ada satu, dan itu saja belum tentu negeri.

C.    Pemerataan Pendidikan

Pemerataan atau kuantitas pendidikan berkenaan dengan seberapa banyak anak-anak yang berada pada usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Kuantitas pendidikan pada kurun repelita pertama menjadi masalah utama , sedangkan pada kurun repelita keenam sudah hampir  tidak menjadi masalah. Hanya saja, karena persoalan pemerataan ini mendapatkan makna baru, ialah sudah mengarah ke pemerataan layanan yang sama, maka ia pun kini tetap menjadi masalah.

Dalam pengertian baru ini, pengertian pemerataan sudah diintervensi olah apa yang disebut sebagai keadilan di bidang pendidikan. Bahkan pada era sekarang ini muncul yang namanya dana BOS untuk biaya sekolah dasar, yang penggunaannya untuk sarana dan prasarana siswa, bukan hal itu digunakan untuk membayrar SPP sekolah.

Sebenarnya dalam dunia pendidikan terdapat ketidak adilan, khususnya dalam ekonomi, anak yang mampu pasti dapat bersekolah tinggi sedangkan anak yang tidak mampu ekonominya, ia tidak dapat menggapai cita-citanya. Kalau kita berbicara mengenai pemerataan yang ada pada saat ini, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan, pihak sekolah sudah mengeluarkan kebijaksanaan dahulu.

Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesia sudah melaksanakan proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara mandiri dan mereka mampu mengatasi banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan sekolah secara internal. Sekolah-sekolah ini, sebagian yang didaftar (sebelah kiri), disebut sebagai pelopor, dan perkembangannya sebenarnya cukup hebat. Kepala sekolah juga termasuk berani kalau kita melihat keadaan lingkungan dan paradigma sistem manajemen pendidikan saat itu. Sekarang, di beberapa propinsi di Indonesia kami mulai dapat melihat kemampuan sebenarnya dari MBS karena dukungan yang diberikan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan. Transformasi yang dilaksanakan luar biasa. Proses MBS tidak dapat disebut baru di Indonesia, tetapi pelaksanaan sekarang dibuktikan dapat mengubah kebudayaan dan sistem supaya pengembangannya menjadi efektif dan “sustainable”. Hal itu merupakan bukti bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia sudah berjalan 70%.

Pemerataan dan pendayagunaan teknlogi komunikasi untuk pendidikan dan pengembangan kebudayaan juga merupakan salah satu jalan yang ditempuh dalam usaha mencapai cita-cita pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan juga diusahakan terjadi dalam bidang IPTEK dan komunikasi yang fungsinya untuk memperlancar kegiatan pendidikan.

D.     Kualitas Pendidikan

Masalah kualitas pendidikan berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya. Dalam masalah ini tercakup pula ketertinggalan bangsa indonesia dengan bangsa lain yang lebih maju. Hal tersebut meliputi sarana, kualitas calon anak didik dan pendidik dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan.

Masalah yang paling mencolok yaitu mengenai kurikulumnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di dalam sekolah menengah umum yang memiliki pengetahuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu kurikulum yang ada harus diadakan reformasi atau disesuaikan. Hal itu terbukti dengan adanya perencanaan tentang adanya pengembangan muatan lokal pada SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK. Dalam  pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan mempunyai Tujuan Khusus yaitu, Mata pelajaran muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilainilai/ aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Lebih jelas lagi agar peserta didik dapat: 1. Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya, 2. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya, 3. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/ aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 4. Menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya. Maka dari itu kebijaksanaan pendidikan dalam hal kualitas pendidikan, dapat disebut masih dalam tahap peningkatan dengan cara trial and eror, yang terbukti dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah yang hal itu belum sempat dilaksanakan. Dan berbagai masalah yang ada di Indonesia juga belum dapat sepenuhnya teratasi dengan adanya perubahan kebijaksanaan, khususnya masalah kualitas pendidikan.

E.     Relevansi Pendidikan

Masalah relevansi pendidikan adalah  masalah yang timbul berkaitan dengan hubungan antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional serta kepentingan perseorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ini meminta keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional agar pendidikan merupakan wahana penunjang yang efektif bagi proses pembangunan dan ketahanan nasional. Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah masyarakat. Maju atau mundur sebuah masyarakat adalah bergantung kepada maju atau mundurnya pendidikan masyarakat tersebut. Oleh itu, pendidikan amat penting dan harus diberi keutamaan dalam mencapai pembangunan masyarakat.

Dengan pendidikan , sebuah masyarakat dapat mencapai akhlak yang tinggi. Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek kemasyarakatan dan individu. Tugas ini hanya menekankan kepada aspek individu. Bila memperbincangkan pendidikan maka kita tidak boleh lari dari turut memperbincangkan soal pembangunan karena kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain.

Ini dapat dibuktikan oleh kenyataan Hugh Starkey dalam bukunya yang bertajuk Development Educational and Human Right Education bahwa kedua bidang ini tidak dapat dipisahkan. Namun, istilah pendidikan berbeda dengan pengajaran karena pendidikan dapat membantu pertumbuhan sahsiah secara menyeluruh di dalam diri seseorang, tetapi pengajaran hanya dapat melatih seseorang individu melakukan setengah tugas dengan cakap. Di sini, jelaslah menunjukkan bahwa peranan pendidikan yang membantu ke arah pembangunan bukannya pengajaran semata-mata.

Masalah yang terjadi tersebut menyangkut masalah pokok dalam pembangunan nasional seperti tata nilai, industrialisasi, pembangunan pertanian, perencanaan tenaga kerja, pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Pada intinya masalah ini belum terpecahkan dengan kebijaksanaan yang ada, bahkan kebijaksanaan tersebut menimbulkan masalah baru. Dan relevan tidaknya ditinjau dari segi cocok tidaknya dengan kebutuhan pembangunan, karena pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu mencerminkan keberhasilan pembangunan. Namun kenyataannya tidak demikian.

F.     Efektivitas dan Efisiensi Pendidikan

Masalah efektifitas adalah masalah yang menyangkut keampuhan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Keampuhan sistem sendiri bersentuhan dengan kurikulum secara konseptual dan kurikulum secara praktikal. Sementara kurikulum secara praktikal tersebut bersentuhan dengan kemampuan guru untuk menjabarkan dan menyampaikannya kepada para peserta didiknya.

Efektifitas pendidikan ini menyangkut efektivitas belajar siswa dan efektivitas mengajar guru. Efektivitas belajar siswa berarti apa yang dipelajari oleh siswa dapat menimbulkan penguasaan yang tinggi atas bahan-bahan ajaran disamping tinggi tingkat retensinya. Sementara efektivitas mengajar guru dapat dilihat dari segi seberapa penguasaan siswa atas bahan ajaran disamping seberapa kemampuan siswa untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya.

Dalam pengajaran yang efektif, guru dapat mengajar bagaimana seharusnya siswa belajar,m dan menginternalisasikan nilai-nilai agar siswa mau belajar terus menerus sepanjang hayat. Kesadaran belajar sepanjang hayat demikian sangat diperlukan, mengingat perkembangan dan tuntutan dunia yang berkembang melesat seperti sekarang ini, hanya dapat diikuti oleh orang yang sepanjang waktu mau belajar.

Masalah efisiensi berkenaan dengan seberapa sumber-sumber potensial pendidikan, baik bersifat manusiawi maupun non manusiawi, yang sangat terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya. Prinsip efisiensi menenkankan , agar dengan sedikit tenaga, biaya dan penggunaan sumber-sumber potensial pendidikan, bisa didapatkan hasil yang maksimal.

Prasyarat pada bagian ini adalah terdapatnya sistem kendali atau managemen yang baik dan teratur. Karena dengan pengawasan yang baik dan dilakukan terus menerus, maka kebocoran dan penggunaan yang tidak berguna dapat ditekan seminimal mungkin.

G.   Permasalahan Kontroversi Yang Terjadi Dalam Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia.

  1. Kuantitas vs Kualitas

Isu kontroversial yang terjadi sampai sekarang masih seringkali menjadi perdebatan mana yang layak didahulukan adalah kuantitas vs kualitas. Terlalu banyaknya perhatian terhadap kualitas pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dengan sendirinya menjadikan penyebab berkurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan. Padahal seharusnya agar dapat dihasilkan sumber daya manusia yang mampu berssaing kualitas pendidikan harus ditingkatkan.

Akan tetapi jika pemerintah menitik beratkan kepada peningkatan kualitas tapa memperdulikan pemerataan, maka akan mengakibatkan pendidikan tidak merata, dan hal itu akan mengakibatkan ketidakadilan. Maka dari itu kualitas dan kuantitas harus ditangani secara seimbang, meskipun konsekuensi logikanya tidak mungkin hal itu terjadi.

  1. Efektivitas vs Efisiensi

Konsep efektivitas untuk selamanya tidak akan pernah seiring dengan efisiensi. Sesuatu yang ingin eefektif, termasuk juga pelaksanaan pendidikan, pastilah tidak akan efisien. Jika menghendaki SDM yang bermutu dan berkualitas, maka tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat dan biaya terbatas juga tenaga profesional yang sedikit. Agar SDM tersebut bermutu dibutuhkan pembelajaran yang lama dan sarana prsarana yang memadai. Pada intinya jika efisiensi menjadi titik tekan, maka efektivitas sulit dicapai dan demikian juga sebaliknya.

  1. Sentralisasi vs Desentralisasi

Konsep sentralisasi menekankan pemusatan pengurusan pendidikan. Sementara itu, konsep desentralisasi pendidikan menekankan penyebaran kekuasaan di bidang pendidikan kepada daerah-daerah.

Artinya hal hal yang berkaitan dengan pendidikan yang berupa kurikulum, sarana dan prasaran serta peraturan pendukungnya, jika berupa sentralisasi terpusat pada pemerintah pusat, jika berupa desentralisasi menyebar pada daerah masing-masing. Pada negara kesatuan, sentralisasi pendidikan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Akan tetapi tuntutan masing-masing daerah untuk mengadakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya juga tidak bisa dihindarkan lagi. Oleh karena itu pengejawantahan dari kedua tuntutan tersebut yaitu adanya kurikulum yang bermuatan nasional dan adanya kurikulum yang bermuatan lokal.

  1. Etatisme dan Swastanisasi Pendidikan

Konsep etatisme menekankan bahwa segala sesuatu dilaksanakan haruslah dengan menggunakan paham serba pemerintah, serba negara. Maksudnya segala urusan mengenai pendidikan mulai dari yang besar sampai yang kecil haruslah menjadi urusan negara dan pemerintah, wujud dari konsep ini ialah lembaga yang didirikan harus berstatus negeri.

Sementara itu swastanisasi menyatakan bahwa sagala urusan pendidikan dari yang besar sampai yang kecil dilaksanakan oleh pihak swasta. Pihak swasta merancang dan menentukan kurikulum tersendiri serta mencari dana tersendiri tanpa ada intervensi dari penguasa atau negara.

Sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah pemerintah mengulurkan tangan untuk mendirikan sekolah negeri sedangkan masyarakat membantu dengan mendirikan sekolah swasta dan juga lembaga alternatif dalam bidang pendidikan.

  1. Nasionalisme Vs Globalisme

Di era globalisasi sekarang ini yang menjadi pertanyaan besar ialah apakah nasionalisme itu perlu dipertahankan, karena mengingat hubungan antara satu negara dengan negara lain amat dekat dan tidak bisa dielakkan lagi

Di dunia pendidikan sendiri, antara globalisme dan nasionalisme demikian juga sering terjadi perdebatan, khususnya berkaitan dengan konsep, teori dan aplikasi teori dalam penyelenggaraan pendidikan. Disatu sisi ketergantungan terhadap konsep dan teori yang berasal dari negara maju tetap tidak pernah dapat dihindari, karena arus kemajuan kemajuan konsep dan teori di negara maju demikian pesatnya. Penyikapan demikian hendaknya tidak menolak apa yang berasal dari luar namun juga tidak melupakan apa yang menjadi budaya dasar negeri sendiri. Tetapi penerimaan konsep yang berasal dari luar harus dilakukan dengan selektif.

  1. Konservatifisme dan Progresifisme

Konservatifisme adalah suatu konsep yang memberikan tekanan akan dilestarikannya nilai-nilai lama dalam pendidikan. Sedangkan progresifisme adalah kebalikan dari konservatisme. Kedua prinsip filsafat tersebut saling bertentangan, yang satu membuat dunia tidak lagi berkembang, sementara yang satunya membuat kita meninggalkan nilai kebudayaan. Kebijaksanaan yang diambil ialah hendaklah kedua filsafat tersebut dilaksanakan secara seimbang agar dapat berjalan dengan normal dan pendidikan dapat berjalan sukses serta berhasil dengan baik.

  1. Generalisme Vs Spesialisme

Generalisme adalah suatu konsep yang menekankan agar peserta didik disiapkan menjadi seorang generalis. Konsep spesialisme menekankan kepada penguasaan sesuatu secara sempit, tetapi mendalam. Seorang generalis adalah seorang yang menguasai banyak bidang kehidupan secara meluas, hampir semua prinsip kehidupan mereka kuasai. Sedangkan spesialis adalah seorang yang meguasai sedikit pengetahuan tetapi mendalam, bagi mereka banyak tidak penting, akan tetapi mendalam.

Baik spesialisme maupun generalisme telah lama menjadi pusat perhatian dalam bidang kebijaksanaan pendidikan. Keduanya dipadukan ketika menyusun kurikulum. Pada mulanya orang disiapkan wawasan general, kemudian dispesialisasikan dan juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan gabungan dari keduanya merupakan proses yang terbaik dari pada menitik tekankan pada salah satu dari keduanya.

  1. Relevansi Vs Kemandirian

Konsep relevansi menekankan perlunya penyesuaian kurikulum dan pendidikan dengan tuntutan antara lain adalah dunia pekerjaan. Sebaliknya konsep kemandirian lebih menekankan agar peserta didik dapat mandiri tanpa bergantung kepada dunia usaha atau lapangan pekerjaan lain.

Kedua konsep ini bertentangan. Yang pertama menekankan kepada dunia kerja dan manusia akan tidak etis jika bekerja diluar bidangnya, maka ia harus bekerja dalam bidangnya secara profesional. Sedangkan yang kedua ini menekankan agar manusia mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa mengandalkan lapangan pekerjaan yang ada.

Isu kebijaksanaan yang disebutkan diatas datang silih berganti, ketika yang satu selesai yang lainnya muncul dan masalah kontroversial tersebut tidak terpecahkan. Maka sebagian ahli ada yang menyebut bahwa kontroversial tersebut merupakan  problematika kebijaksanaan pendidikan khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya.

SEKIAN

SEMOGA BERMANFAAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: