Monthly Archives: January, 2013

TINGKAT KESUKARAN


TINGKAT KESUKARAN

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

Tingkat kesukaran suatu butir soal adalah proporsi/persentase subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar. Sedangkan angka yang menunjukan sukar atau mudahnya butir soal dinamakan indeks kesukaran yang dilambangkan dengan huruf  p, nilai p  ini terletak antara 0 dan 1.

Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang dan sukar. Tingkat kesukaran soal harus dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru.

Ada beberapa alasan untuk menyatakan tingkat kesukaran soal. Bisa saja tingkat kesukaran soal ditentukan oleh kedalaman soal, kompleksitas, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kemampuan yang diukur oleh soal. Namun demikian, ketika kita mengkaji lebih mendalam terhadap tingkat kesukaran soal, akan sulit menentukan mengapa sebuah soal lebih sukar dibandingkan dengan soal yang lain.

Intinya, bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang atau cukup. Angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kesulitan item itu dikenal dengan istilah difficulty index (angka indeks kesukaran item), yang dalam dunia evaluasi hasil belajar umumnya dilambangkan dengan huruf P, yaitu singkatan dari kata proportion (proporsi = proporsa).

Beberapa pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang, dan sukar, diantaranya:

Adanya keseimbangan jumlah soal untuk ketiga kategori tersebut.

Misalnya tes objektif pilihan ganda dalam pelajaran matematika disusun sebanyak 42 butir, dari ke-42 pertanyaan tersebut soal kategori mudah sebanyak 14, kategori sedang sebanyak 14, dan kategori sukar sebanyak 14.

Proporsi jumlah soal untuk ketiga kategori tersebut didasarkan atas kurva normal. Maksudnya, sebagian besar soal berada pada kategori sedang, kemudian butir soal kategori mudah dan sukar proporsinya seimbang.

Dalam konsep teori tes klasik, tingkat kesukaran soal dapat diketahui melalui beberapa cara yaitu:    a. proporsi menjawab benar

b. skala kesukaran linear

c. indeks Davis

d. skala bivariat.

Namun pada kesempatan ini hanya akan dibahas dengan cara 1 yaitu  proporsi menjawab benar. Formula yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesukaran soal (dengan simbol  p)

Meliputi

pi          =    Tingkat kesukaran butir i atau proporsi menjawab benar butir i

∑xi       =    banyaknya testee yang menjawab benar butir i, (untuk tes uraian, jumlah skor butir i yang dijawab oleh testee)

                   Smi          =    skor maksimum

N          =    jumlah testee

 

TK : Tingkat Kesukaran

B    : Banyaknya siswa yang jawab benar

N   : Banyak peserta tes

 

 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis tingkat kesukaran butir soal adalah sebagai berikut:

p < 0.30                  butir soal sukar

0.3 < p < 0.70         butir soal sedang

p> 0.70                   butir soal mudah

 

Tindak Lanjut Hasil Analisis

Interpretasi Item

Tindak Lanjut

Sukar

1.        butir item dibuang atau didrop dan tidak dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang

2.        diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan butir item yang bersangkutan sulit dijawab oleh testee, apakah kalimat soalnya kurang jelas, apakah petunjuk cara mengerjakan soalnya sulit dipahami, ataukah dalam soal tersebut terdapat istilah-istilah yang tidak jelas, dsb. Setelah dilakukan perbaikan, butir-butir item tersebut dikeluarkan lagi dalam tes hasil belajar yang akan datang.

3.        butir-butir yang terlalu sulit dapat digunakan kembali dalam tes (terutama tes seleksi) yang sifatnya sangat ketat.

Sedang

Butir item ini dapat dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar pada waktu-waktu yang akan datang

Mudah

1.        butir item dibuang atau didrop dan tidak dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang

2.        diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan butir item yang bersangkutan sulit dijawab oleh testee, apakah kalimat soalnya kurang jelas, apakah petunjuk cara mengerjakan solnya sulit dipahami, ataukah dalam soal tersebut terdapat istilah-istilah yang tidak jelas, dsb. Setelah dilakukan perbaikan, butir-butir item tersebut dikeluarkan lagi dalam tes hasil belajar yang akan datang.

3.        butir-butir yang terlalu sulit dapat digunakan kembali dalam tes (terutama tes seleksi) yang sifatnya longgar.

 Sekian

Semoga Bermanfaat

 

KONSEP MBS


KONSEP MBS

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya reformasi dalam dunia pendidikan. MBS juga merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relatif tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Pada hakekatnya MBS adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait langsung dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

 MBS mengupayakan sekolah menyelenggarakan suatu pendidkan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa. Adanya kewenangan dalam pengelolaan pendidikan merupakan kesempatan bagi sekolah secara optimal dan fleksibel meningkatkan kinerja staf, mewujudkan partisipasi langsung dengan kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan.

Secara leksikal menurut Nur Kholis, Manajemen Berbasis Sekolah  (MBS) terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau azas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberikan dan menerima pelajaran. Maka dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berazaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses  pembelajaran.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM) merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif, yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Pelaksanaan MBS di sekolah akan melahirkan rasa tanggung jawab, keterbukaan yang dapat meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan akan memacu siswa lebih berhasil, baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga secara kualitatif hasil pembelajaran akan tercapai secara optimal. Dalam MBS sekolah dapat (1) menyelenggarakan, mengupayakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa, (2) meningkatkan kinerja staff, (3) mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, (4) pengelolaan sumber daya, (5) mengembangkan kurikulum  lebih luas, dan (6) guru didorong berinovasi.

Dengan demikian menurut penulis konsep dasar MBS adalah penyesuaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan stakeholder yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di  sekolah.

Menurut Tim Teknis Bappernas dengan Bank Dunia, sebagaimana dikutip Sufyarma, komponen-komponen manajemen berbasis sekolah antara lain:

  1. Manajemen, yang terdiri dari (a) manajemen organisasi/ kepemimpinan sekolah, (b) menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan, (c) mengelola operasional sekolah, (d) menjamin adanya komunikasi efektif  antara sekolah dengan masyarakat terkait (school community), (e) mendorong partisipasi masyarakat, (f) menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab (accountability).
  2. Proses belajar mengajar yang (a) mempromosikan kualitas belajar siswa, (b) menyusun kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan semua siswa, (c) pengajaran yang efektif, dan (d) menyediakan progam pengembangan pribadi siswa.
  3. Sumber daya manusia yang terdiri dari (a) staf personel yang dapat memenuhi kepentingan sisiwa, (b) memilih staf yang berwawasan school based strategies, (c) menyediakan  pengembangan profesi staf, (d) kesejahteraan, dan (e) penampilan sekolah.
  4. Sumber daya dan administrasi yang terdiri dari, (a) mengidentifilasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, (b) mengelola sumber dana, (c) dukungan administrasi, dan (d) mengelola pemeliharaan gedung dan sarana.

Komponen-komponen manajemen berbasis sekolah yang bertujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran pada pendidikan dasar dan dikembangkan oleh Depdiknas terdiri dari tiga komponen yaitu:

  1. Manajemen  Sekolah
  2. Peran Serta Masyarakat (PSM). dan
  3. Peningkatan Mutu Belajar Mengajar melalui Peningkatan Mutu Pembelajaran yang disebut Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) di SD-MI, dan Pembelajaran Konstektual di SMP-MTs.

Ketiga komponen tersebut sebagai acuan model  yang dikembangkan Depdiknas yang memungkinkan  dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi sekolah, tidak jauh berbeda dengan pendapat yang pertama.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat, maka sekolah secara legalistik bertanggungjawab kepada pemerintah/ yayasan, namun secara moral bertangungjawab kepada masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga publik perlu terbuka terhadap stakeholdernya, sehingga perlu disampaikan informasi mengenai perencanaan melalui Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran. Hakekat dari manajemen sekolah terletak pada pelimpahan wewenang dan tanggungjawab, pengambilan keputusan bersama, transparansi, dan akuntabilitas.

Manajemen sekolah yang menitikberatkan pada aspek kemandirian sekolah dengan ciri keterbukaan dan transparansi, pelaksanaannya diawali dari perencanaan sampai dengan pelaporan dilaksanakan secara terbuka. Transparansi pengelolaan pendidikan di sekolah antara lain mencakup 1) pengelolaan keuangan, keterbukaan  dalam pendapatan dan pengeluaran sekolah baik dari pemerintah/ yayasan, donor, maupun dari sumber lain, 2) pengelolaan staf/ personalia  yang mencakup kebutuhan ketenagaan, kualifikasi, kemampuan dan kelemahan, 3) pengelolaan kurikulum termasuk keterbukaan dalam hal prestasi dan kinerja siswa, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum, visi, misi, dan program peningkatan mutu pendidikan.

Akuntabilitas yang disampaikan tidak hanya berupa pertanggungjawaban administrasi keuangan saja, tetapi mencakup pula penggunaannya, dan hasil kinerjanya. Melalui transparansi, pengambilan keputusan, pengelolaan sekolah  harus mempertanggunggugatkan hasil kerjanya kepada pemerintah tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas sekolah dapat dilakukan dengan melakukan berbagai pertemuan dan rapat dengan komite sekolah atau perwakilan masyarakat dan membeberkan secara terbuka semua persoalan sekolah. Transparansi sulit dilaksanakan tanpa adanya akuntabilitas, sedangkan penerapan transparansi dan akuntabilitas akan melahirkan kredibilitas sekolah di mata masya- rakat.

Menurut penulis dalam menjalankan manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan adanya partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.  Partisipatif dimaksudkan bahwa semua agenda pengembangan dan peningkatan mutu sekolah melibatkan berbagai pihak seperti pengelola sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang ikut berkepentingan dalam pendidikan, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ada transparansi atau keterbukaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pelaporan yang merupakan pertanggungungjawaban pengelola sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan adanya partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas maka akan lahir rasa memiliki,  kepercayaan, dan partisipatif dari masyarakat.

Kewenangan dan keleluasan yang diberikan kepada sekolah setelah diterapkan MBS tidak hanya menyangkut peran serta masyarakat dan manajemen sekolah, melainkan juga pada manajemen kelas melalui pembelajaran. Karena apapun bentuk pembaharuan yang dilakukan di sekolah kalau tidak menyentuh  pada kebutuhan pokok belajar, yaitu untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar maka akan sia-sia. Dalam mengelola kelas peran guru sangat penting, oleh karena itu hanya guru yang profesionallah yang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan.

SEKIAN

SEMOGA BERMANFAAT

KONSEP DASAR KONSERVASI LINGKUNGAN


KONSEP DASAR KONSERVASI LINGKUNGAN

By: Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I

(Guru Sang Dewo (SMPN 2 Pagerwojo) & Akademisi UIN Maliki Malang)

 

Ada 3 hal utama yang ada dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya.

  1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan

Di dalam lingkungan pasti terjadi yang dinamakan proses ekologis. Proses ekologis adalah peristiwa saling mempengaruhi antara segenap unsur pembentuk lingkungan hidup (Dewobroto, 1995). Di dalam ekosistem yang rusak dan teregradasi diperlukan sesegera mungkin upaya pemulihan spesies maupun komunitas yang pernah menghuni ekosistem tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak berpotensi besar untuk memperkuat sisem kawasan konservasi yang ada selama ini. Pemulihan ekologi (ecological restoration) merupakan praktik perbaikan yang dapat didefinisikan sebagai proses yang secara sengaja mengubah suatu lokasi untuk membentuk kembali suatu ekosistem tertentu yang bersifat asli dan bernilai sejarah (Indrawan, 2007).

Keberadaan biota dan abiota dalam ekosistem semuanya dipelajari dalam ekologi (Soerjani, 2009). Kesejahteraan manusia dikaitkan dengan kesejahteraan makhluk hidup lain, karena keberadaan bersama semua jenis makhluk hidup dalam ekosistem akan saling mempengaruhi satu terhadap yang lain. Jadi fungsi, tugas dan tanggung jawab asasi manusia adalah sebagai Kholifah di bumi yang dibebani dengan kewajiban dalam mengembangkan sikap dan perilakunya bagi kelangsungan peri kehidupan menuju peningkatan kesejahteraan anusia dan makhluk hidup lainnya(Soerjani, 2009).

Proses ekologi dihrapkan dapat berlangsung sinambung beserta sistem penyangga kehidupan lainnya, meskipun  kawasan tersebut didayagunakan. Agar harapan ideal itu bisa terwujud maka diperlukan berbagai informasi ilmiah tentang informasi ilmiah yang akurat, baik tentang proses-proses ekologi di kawasan hutan, sungai, laut, pesisir, maupun kawasan yang telah dibudidayakan (Supriyatna, 2008).

  1. Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah

Perlindungan terhadap keaneragaman hayati adalah pusat dari biologi konservasi tetapi frase “keanekaragaman hayati” (atau secara singkat biodifersitas) dapat mempunyai arti yang berbeda. World Wildlife Fund mendefisikannya sebagai “jutaan tumbuhan hewan dan mikroorganisme termasuk gen yang mereka miliki, serta ekosistem rumit yang mereka bantu menjadi lingkungan hidup” (Indrawan, 2007). Keaneragaman hayati dapat digolongkan menjadi tiga tingkat (Indrawan, 2007):

Keanekaragaman spesies.

Semua spesies di bumi, termasuk bakteri dan protista serta spesies dan kingdom bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan, yang bersel banyak atau “multiseluler”).

Keanekaragaman genetik.

Variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara individu-individudalam satu populasi.

Keanekaragaman komunitas.

Komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik (“ekosistem”) masing-masing.

Sedangkan Wilson membagi keanekaragaman ini ke dalam 3 jenis yaitu (Supriyatna, 2008):

Keanekaragaman ekosistem

Secara definitif ekosistem diartikan sebagai satuan sistem kehidupan yang tersusun dari (dan merupakan) interaksi antara komponen hayati (tumbuhan, hewan dan mikroba) dan komponen fisik nir-hayati (iklim, tanah, air, cahaya, suhu dan ketinggian di atas laut). Tidak kurang dari 47 tipe ekosistem yang berbeda, baik yang alami maupun yang buatan yang terdapat di Indonesia mulai dari tipe ekosistem gunung es dan padang rumput alpine di wilayah pegunungan Irian Jaya, ekosistem hutan, ekosistem lautan dan masih banyak lagi.

Keanekaragaman jenis

Dalam hal keanekaragaman jenis mencakup kekayaan hayati tumbuhan, hewan dan mikroba. Di Indonesia yang merupakan megabiodeversity memiliki keanekaragaman jenis yang luar bisaa jumlahnya. Secara alami, berbagai jenis tumbuhan seperti anggrek, puspa jambu air, matoa, dan pisang memiliki individu-individu spesies dengan sifat yang sangat beragam. Keanekaragaman pada tanaman budi daya juga terlihat sangat beragam. Kisaran keanekaragaman dalam tanaman jenis budi daya dan kerabat liarnya itu merupakan bahan mentah perakitan bibit unggul, yang dikenal sebagai plasma nutfah.

Keanekaragaman di dalam jenis (keanekaragaman genetik)

Pada tingkat keanekaragaman di dalam jenis, penyusutan juga terjadi walaupun sulit untuk diamati pada populasi alami. Tetapi pada jenis-jenis budi daya, berkurangnya keanekaragaman di tingkat ini relative jelas terlihat. Pemakaian bibit unggul secara besar-besaran menyebabkan terdesaknya dan mulai menghilangnya bibit tradisional yang secara turun temurun telah dikembangkan oleh petani lokal.

Dalam keanekaragaman hayati ini dikenal yang namanya plasma nutfah. Plasma nutfah adalah bahan sumber yang mengatur kebakaan turun temurun yang diteruskan dari tetua kepada keturunannya melalui gamet yang merupakan substansi yang terdapat dalam setiap kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit atau untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru; termasuk dalam kelompok ini adalah kultivar masa kini atau lampau kultivar primitive, henis yag sudah dimanfaatkan tetapi belum dibudidayakan dan jenis liar, kerabat jenis budi daya atau jenis piaraan (Rivai, 1997). Dalam kamus konservasi sumber daya alam plasma nutfah (germ plasm) diartikan sebagai: (1) sumber daya genetik, (2) bahan (bakalan) di dalam setiap kelompok makhluk hidup yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam rangka menemukan varietas unggul yang baru (Dewobroto, 1995). Plasma Nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun termurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Perbedaan yang terjadi itu dapat dinyatakan, misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya dan sebagainya.

Beberapa Undang-undang dan peraturan lain yang mengatur tentang kekayaan alam yang kaya dengan keanekaragaman hayati, yaitu: a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986, c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, d) Peraturan pemerintah No. 64 Tahun 1957, e) Peraturan pemerintah No. 22 Tahun 1967, f) Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 1970, g) Peraturan pemerintah No.  Tahun 1970.

Strategi konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan pendekatan pemanfaatan, penelitian dan juga perlindungan. Perlindungan yang saling berkaitan yang juga tidak meninggalkan aspek manfaat dan penelitian didorong agar pemanfaatan dapat lestari dan berlanjut. Perlindungan dapat dijabarkan sebagai usaha pengelolaan, legislasi, perjanjian internasional, dan sebagainya. Dalam pemanfaatan sering direncanakan untuk program-program manfaat bagi masyarakat, berbagai komoditi perdagangan, wisata dan jasa ekowisata. Sedangkan pada penelitian meliputi penelitian dasar pada keragaman spesies, genetic, ekosistem, dan juga perilaku dan ekologi. Dengan strategi ini diharapkan akan bias terwujud pemanfaatan berkelanjutan dengan pertanian organik, terwujud konsensi konservasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

  1. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya

Ada tiga aspek dalam sebuah pengelolaan sumber daya alam, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi. Untuk menciptakan sistem pengelolaan Sumber daya hayati yang partisipatif dan berbasis masyarakat maka ada beberapa komponen yang seyogyanya dapat dijadikan target pelaksanaan, yaitu:

  1. Pola penguasaan sumber daya hayati (resource tenure)
  2. Peningkatan kemampuan (capacity building)
  3. Pelestarian lingkungan (environment conservation)
  4. Pengembangan usaha berkelanjutan (sustainable livelihood development)

Krisis lingkungan yang sekarang kita rasakan akibatnya adalah karena kehidupan manusia sudah melebihi daya dukung lingkungan tempat kita hidup. Prinsip keberlanjutan ini meliputi: konservasi (conservation), pendaurulangan (recycling), penggunaan sumber daya yang dapat dibarukan (renewable resource use), pengendalian populasi (population control) dan restorasi (restoration). Prinsip keberlanjutan ini sebenarnya dapat kita pelajari dari alam secara langsung yaitu pada ekosistem alam.

Menurut Grumble, pengelolaan kawasan ekosistem dilakukan dengan memadukan berbagai pengetahuan ilmiah tentang proses-proses ekologi dalam kerangka sosial politik dan nilai-nilai yang kompleks dengan tujuan untuk melindungi integritas ekosistem lokal dan sinambung dalam jangka panjang. Grumble secara lebih jauh juga mengientifikasi 10 tugas dominan dalam pengelolaan ekosistem, yakni 1) Jenjang sistem keanekaragaman, 2) Pengetahuan batas ekologi, 3) Integritas ekologi, 4) Sistematika riset dan koleksi data, 5) Monitoring, 6) Manajemen adaptif, 7) Kerja sama antar sector, 8) Perubahan organisasi, 9) Manusia sebagai komponen ekosistem, dan 10) Nilai manusia dalam mencapai tujuan (Supriatna, 2008).

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT